Bahas Tax Amnesty di Singapura, BKPM Bebaskan Izin Investasi 3 Jam

Rabu 14 Sep 2016 21:29Administratordibaca 306 kaliSemua Kategori

katadata 122

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut mendorong para pengusaha Indonesia di luar negeri mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Salah satu targetnya adalah Singapura. Untuk merayu para wajib pajak itu agar mau membawa masuk dananya ke Indonesia, BKPM menawarkan insentif.

Kepala BKPM Thomas Lembong mempromosikanpeluang investasi kepada para pengusaha Singapura dalam acara “Reform and Investment in Indonesia: From Amnesty to Opportunity” di Singapura, Selasa (13/9). Acara itu digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan kantor perwakilan BKPM (Indonesia Investment Promotion Center / IIPC) di negara jiran tersebut.


Menurut Tom, sapaan akrabnya, kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman utuh mengenai keuntungan maupun upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui program amnesti pajak. Kebijakan ini sekaligus menawarkan berbagai peluang investasi di Indonesia.

Ia pun menjanjikan pemerintah melalui BKPM siap memfasilitasi para peserta amnesti pajak yang akan menggunakan asetnya untuk melakukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia.Potensi investasi dari peserta amnesti pajak ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian target investasi nasional.


“Sesuai arahan Presiden JokoWidodo, kami (BKPM) akan melakukan langkah-langkah aktif untuk mendukung pencapaian target tax amnesty melalui berbagai perbaikan kemudahan layanan investasi yang ditujukan bagi peserta tax amnesty,” kata Tom dalam siaran pers BKPM.


Salah satu yang dilakukan BKPM yaitu dengan memberikan insentif pada layanan Izin Investasi 3 Jam bagi para peserta amnesti pajak yang mau menggunakan asetnya untuk berinvestasi langsung di Indonesia (repatriasi).


Syarat utama layanan investasi 3 jam selama ini adalah untuk investasi bernilai di atas Rp 100 miliar dan mempekerjakan 1.000 tenaga kerja. Namun, syarat tersebut tidak berlaku bagi peserta amnesti pajak yang bersedia membawa masuk asetnya ke Indonesia.


“Untuk peserta tax amnesty dapat memanfaatkan layanan investasi 3 jam tersebut, tanpa melihat batasan nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya,” ujar Tom.


Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi selama Januari-Juni 2016 meningkat 14,8 persen dibandingkan periode sama 2015 dengan nilai Rp 298,1 triliun terdiri dari 15.785 proyek. Realisasi investasi tersebut merupakan kontribusi dari FDI US$ 14 miliar dan investasi domestik Rp 102,5 triliun.


Dari Singapura, tercatat realisasi investasi pada triwulan II tahun 2016 mencapai US$ 2 miliar dengan total 1.927 proyek. Singapura menempati posisi pertama sebagai sumber realisasi investasi terbesar yang berkontribusi hingga 28 persen dari total realisasi investasi PMA yang mencapai US$ 7 miliar.


Sedangkan realisasi investasi Singapura pada Januari-Juni 2016 naik 34 persen mencapai US$ 4,9 miliar, terdiri dari 2.675 proyek. Jumlah ini menyumbang 29 persen dari total realisasi investasi PMA selama Januari-Juni 2016.


Di sisi lain, repatriasi dana hasil program amnesti pajak dari Singapura tercatat masih minim. Hingga 5 September lalu,  peserta program amnesti pajak berdasarkan asal negara atau domilisi wajib pajak yang terbanyak dari Singapura. Nilai deklarasi hartanya mencapai Rp 30 triliun. Dari jumlah itu, yang dibawa masuk ke Indonesia cuma Rp 6 triliun.

Sumber : katadata.co.id (14 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Peserta Tax Amnesty Bisa Ikut Investasi 3 Jam Tanpa SyaratPeserta Tax Amnesty Bisa Ikut Investasi 3 Jam Tanpa Syarat

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dijadwalkan akan mempromosikan peluang investasi kepada para pengusaha Singapura yang akan hadir dalam acara “Reform and Investment in Indonesia: From Amnesty to Opportunity” di Four Seasons Hotel, Singapura, sore ini.selengkapnya

BKPM Siapkan Skema Investasi Tax Amnesty Di Sektor RiilBKPM Siapkan Skema Investasi Tax Amnesty Di Sektor Riil

Badan Koordinasi Penanaman Modal menyiapkan skema yang bisa dimanfaatkan oleh peserta program tax amnesty berinvestasi di Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan BKPM akan memberikan informasi mengenai prosedur maupun kemudahan yang akan didapatkan oleh peserta tax amnesty yang memilih menanamkan modal di sektor riil.selengkapnya

BKPM Prediksi Modal Asing dari Singapura Turun Akibat Tax AmnestyBKPM Prediksi Modal Asing dari Singapura Turun Akibat Tax Amnesty

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia akan berkurang setelah pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penyebabnya, perubahan status dana PMA menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setelah adanya repatriasi dana dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya

DBS: Amnesti Pajak Naikkan Peringkat Investasi IndonesiaDBS: Amnesti Pajak Naikkan Peringkat Investasi Indonesia

Tim Ekonom DBS Bank memperkirakan lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's akan menaikkan peringkat utang atau investasi Indonesia menjadi layak investasi, jika dana repatriasi dan tebusan amnesti pajak terus meningkat dan sesuai target pemerintah.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Tom Lembong Nilai Investasi Akan Turun karena Tax AmnestyTom Lembong Nilai Investasi Akan Turun karena Tax Amnesty

Indonesia saat ini tengah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Para pengusaha pun berbondong-bondong untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :