Bahas Insentif Pajak, Menko Darmin Rapatkan Barisan

Sabtu 8 Okt 2016 07:41Administratordibaca 139 kaliSemua Kategori

okezone 357

Di tengah fokus pemerintah untuk menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah ternyata tetap berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi kalangan pengusaha.

Sore ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pun melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai insentif pajak. Rapat koordinasi sendiri dimulai sekira pukul 16.30 WIB.


Pantauan Okezone, Jumat (7/10/2016), turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dijadwalkan, rapat juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

"Kita mau bahas tax allowance untuk industri pioneer dan industri hilirisasi," kata Airlangga.


Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah fokus untuk menggaet minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak bagi pengusaha. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan kegiatan dunia usaha sehingga proyek pembangunan tidak lagi berpatokan sepenuhnya kepada APBN.


"Kita lakukan secara seimbang antara ruang untuk menkolektif pajak dengan memberikan insentif tax allowance dan holiday dan diberikan sesuai peraturan perundang-perundangan yang ada. Kita berharap sinyal ini, arah policy ini, bisa dipahami oleh pelaku ekonomi dengan melakukan kegiatan dan perencanaan yang lebih baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.


Sri Mulyani mengatakan, RAPBN 2017 berada dalam kondisi yang tidak sehat. Sebab, dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok defisit keseimbangan primer sebesar Rp111,4 triliun. Defisit keseimbangan primer ini masih lebih besar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp105,5 triliun.

Untuk itulah insentif pajak perlu diberikan. Sebab, tanpa adanya insentif pajak, maka beban pemerintah akan semakin besar untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Pasalnya, pihak swasta tak berminat berinvestasi di Indonesia dengan beban pajak yang tinggi.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 7 Oktober 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Kita Gunakan Pajak untuk Berikan InsentifSri Mulyani: Kita Gunakan Pajak untuk Berikan Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mematok target penerimaan perpajakan pada tahun 2017 mendatang. Target ini telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Rabu lalu.selengkapnya

Pemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan MigasPemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan Migas

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,‎ pemerintah belum memutuskan untuk memberi insentif‎ bagi industri Migas. Pemerintah hanya akan mencoba menyelesaikan semua permasalahan yang mendera mereka. "Yang terkait pajak atau apapun, nanti saya samapikan ke Dirjen Pajak atau Dirjen Anggaran lah," ujar Bambang usai menghadiri Wlcoming Alumni LPDP di Hotel Borubudur, Jakarta,Senin (1/2)selengkapnya

Agar defisit tak gemuk, ini opsi untuk pemerintahAgar defisit tak gemuk, ini opsi untuk pemerintah

Per Desember 2016, utang Indonesia tercatat Rp 3.467 triliun. Jika ditambah utang sepanjang tahun berjalan sebesar Rp 384,7 triliun, utang Indonesia sudah mencapai Rp 3.851,1 triliun di 2017.selengkapnya

Pemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-CommercePemerintah Umumkan Road Map dan Insentif bagi E-Commerce

Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.selengkapnya

Jabat Menteri PPN, Fokus Bambang ke Proyek untuk Tampung Dana RepatriasiJabat Menteri PPN, Fokus Bambang ke Proyek untuk Tampung Dana Repatriasi

Bambang Brodjonegoro kini berfokus menyiapkan proyek infrastruktur untuk menyerap dana repatriasi pengampunan pajak setelah dirotasi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.selengkapnya

Hasil Rapat Menteri Ekonomi Jokowi soal Insentif PajakHasil Rapat Menteri Ekonomi Jokowi soal Insentif Pajak

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sore ini melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai insentif pajak, yaitu tax allowance dan tax holiday. Turut hadir dalam rapat ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih Luas

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

Kenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan PenerimaanKenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan Penerimaan

Pemerintah tetap optimistis kinerja anggaran hingga akhir tahun nanti tetap terjaga. Hal itu dikarenakan pergerakan harga komoditas yang terpantau naik serta kebijakan penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya secara sukarela akan turut mengerek kinerja penerimaan.selengkapnya

Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid II

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang membuka jendela ampunan kedua bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emas

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPN

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalan

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

ESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :