PERUBAHAN citra lembaga pajak sepertinya dirasakan oleh para wajib pajak yang hadir dalam acara Tax Gathering di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2). Lebih dari 200 wajib pajak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan itu.
Beberapa publik figur Indonesia juga turut hadir dalam acara ini. Mereka antara lain Benjamin Joshua, Feri Salim, Sigi Wimala Somya Dewi, hingga pasangan mantan atlet bulutangkis Susi Susanti dan Allan Budi Kusuma.
Meskipun bertajuk kegiatan sosialisasi, acara ini berlangsung santai dan penuh kehangatan. Sebelum acara dimulai, para publik figur saling ngobrol, layaknya di acara arisan.
Tak terlihat ketakutan, bahkan kebosanan saat menghadiri acara pajak tersebut. Dialog dua arah pun terjadi antara petugas pajak dan wajib pajak. "Pajak zaman now sudah beda jauh dengan zaman old. Kantor pajak bukan kantor yang menakutkan lagi," ujar Sigi di sela-sela acara tax gathering.
Sigi dan publik figur lainnya memang diundang khusus untuk hadir di acara itu. Kantor pajak bukan ingin menjadikan para artis dan atlet sebagai sasaran utama mendapatkan duit pajak, tapi ingin memberikan penghargaan atas kepatuhan membayar pajak.
Meskipun penghargaan hanya berupa sertifikat dengan tulisan "Terimakasih kepada .... atas partisipasi saudara menjadi Icon DJP dalam mengajak masyarakat untuk patuh pajak" tapi para publik figur senang mendapatkanya. Sertifikat tersebut menjadi pengesah atas kepatuhan warga negara dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak.
"Percuma saja apabila bangga mem- posting proud to be Indonesia, namun tidak patuh pajak," jelas Sigi yang belakangan ini semakin sibuk mengurusi bisnis pakaian olah raga, Gerak Plus.
Menurut Sigi, setiap warga negara harus terpanggil untuk berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak. Sebagai pembayar pajak, Sigi memastikan pembayaran pajak tidak serumit bayangan banyak pihak.
"Saya dulu sendirian mengurus pajak, datang langsung ke kantor pajak. Petugasnya ramah, penjelasannya mudah dipahami. I think its good procces. Kalau sudah punya penghasilan, coba deh enggak usah takut, datang (ke kantor pajak), kalau enggak tahu langsung tanyakan saja," papar Sigi.
Senada, Ferry Salim juga merasakan pelayanan pajak yang nyaman. Hal itulah yang menjadikan Ferry selalu rajin bayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan setiap bulan Maret. "Anak saya Brandon (Brandon Salim) ketika punya penghasilan sendiri juga langsung saya minta buat NPWP (nomor pokok wajib pajak)," ujar artis yang telah beradu akting di 60 judul sinetron dan lebih dari 15 film layar lebar ini.
Namun, Ferry mengakui, kesadaran pajak di sebagian orang masih rendah. Meskipun pelayanan di kantor pajak sudah ramah, tapi terkadang ada pihak yang menyulitkan wajib pajak.
Ia memberi contoh di industri perfilman. Ferry merasakan sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan bukti potongan pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan oleh production house (PH). Bukti potongan PPh penting untuk pelaporan SPT.
"Saya udah mulai minta itu dari akhir Januari biasanya. Saya ngejar itu bisa sampai sebulan untuk dapatkan bukti potong," kata aktor yang juga master of ceremonies (MC) itu.
Kepala Kantor KPP Pratama Kelapa Gading Bagio Ardananto sengaja menggelar event ini untuk mendekatkan diri dengan wajib pajak. Kantor pajak ini ditargetkan penerimaan Rp 4,4 triliun tahun 2018, naik 26% dari 2017.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 28 Februari 2018)
Foto : Kontan
Mau ikutan acara lari Spectaxcular 2018 oleh Ditjen Pajak? Syarat utamanya punya NPWPDirektorat Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI) wilayah Jakarta menggelar acara Spectaxcular 2018 pada Minggu, 18 Maret 2018 mendatang. Bagi Anda yang belum tahu, ini adalah acara lari bersama dengan kategori sejauh 5K. Menurut keterangan dari Instagram resmi @ditjenpajakri, acara ini akan mengambil lokasi di Thamrin Lot 10, Jakarta.selengkapnya
Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya
Kantor pajak menggelar tax gathering dengan wajib pajak asingKantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua mengadakan Tax Gathering bersama 100 wajib pajak dari perusahaan asing terbesar yang mayoritas investor dari Jepang, dan juga dengan beberapa konsultan pajak, Selasa (31/7).selengkapnya
KPP Kelapa Gading berikan penghargaan pada WP dan artis pembayar pajak terbesarKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan tax gethering. Acara ini digelar dalam rangka sosialisasi, edukasi dan penghargaan kepada wajib pajak (WP).selengkapnya
PEMBAYAR PAJAK PATUH: Ada Artis, Camat, & Lurah yang Dapat Penghargaan dari Ditjen PajakSebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak, otoritas pajak dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kelapa Gading memberikan penghargaan kepada WP pembayar terbesar dan patuh.selengkapnya
Hadir di Mal Pelayanan Publik, Cara Bea Cukai Pekanbaru Lebih Dekat ke MasyarakatBea Cukai Pekanbaru turut terdaftar sebagai instansi yang memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Sejak diluncurkan pada 6 Maret 2019 lalu, Mal Pelayanan Publik dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan layanan dengan kantor pemerintahan di satu tempat saja.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
