Pemerintah bakal menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top/OTT).
Hal ini menyusul bandelnya perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS), yakni Google, yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menolak diperiksa terkait dugaan penghindaran pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, industri e-commerce atau niaga elektronik memang menjadi persoalan di berbagai negara. Ia mengaku tak sedikit menteri keuangan di negara lain yang mempertanyakan bagaimana skema pemungutan yang adil, termasuk yang menyasar industri perdagangan daring.
Pemerintah saat ini, lanjut Sri, berupaya untuk melindungi hak memungut pajak bagi regulator berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Perusahaan-perusahaan tentu juga akan memiliki argumen. Kita lihat saja peraturan perundang-undangan kita sangat jelas memberikan rambu-rambu aktivitas ekonomi yang bisa dianggap sebagai ojek pajak dan siapa yang bisa menjadi subjek pajak, termasuk yang BUT (badan usaha tetap--Red), kita akan lihat," ujar Sri, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9).
Pemerintah, lanjutnya, akan mengenakan pasal yang ada. Sri menyadari bahwa pihak Google akan menggunakan argumen yang mereka siapkan. Sri membuka ruang diskusi dengan perusahaan OTT terkait penagihan pajak ini.
"Saya sudah minta tim di Kemenkeu untuk melihat tren dari aktivitas ekonomi yang seperti ini di Indonesia dan pada saat melakukan perbandingan dengan negara lain, sehingga jangan sampai kita membuat rezim yang kemudian dianggap kita tidak kompetitif atau sangat tidak mampu mengoleksi po tensi penerimaan negara," katanya.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan menjadikan kasus di negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Bahkan, ia memiliki keinginan agar ada satu wadah bagi pejabat keuangan di seluruh dunia agar memiliki satu pandangan dan kebijakan yang sama untuk memajaki OTT.
"Sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri. Ya, kita akan bawa, tapi sekarang saya minta DJP untuk mem beri kan kajian proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu," katanya.
Sementara, Google Indonesia mem bantah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa perusahaan digital asal Amerika Serikat itu mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Google disebut menolak diperiksa dan memulangkan lagi surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia. Ketika dikonfirmasi, pihak Google Indonesia me nampik anggapan tersebut.
Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjakusuma menyebutkan, pihaknya telah membayar pajak selama ini dan siap untuk terus menaati aturan perpajakan di Indonesia. Namun, Jason menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah investigasi yang akan terus dilanjutkan pemerintah atas mereka.
"PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia," ujar Jason, Jumat (16/9).
Jason juga menolak memberikan tanggapan mengenai langkah lanjutan dari perusahaan atas kasus ini. Ia memilih bungkam dan menegaskan bahwa Google akan tetap taat pajak. "Itu saja pernyataan dari kami," ujarnya.
Sebelumnya, Google diberitakan memberikan respons negatif kepada Pemerintah Indonesia atas upaya pemeriksaan terkait penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan raksasa dunia tersebut. Pihak Google disebut tidak bersikap kooperatif bahkan menolak diperiksa dengan cara memu langkan surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Hanif menjelaskan, pembicaraan secara intensif dengan pihak Google sebetulnya sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Namun, kondisinya berbalik ketika satu bulan lalu, Agustus, pihak Google memulangkan surat perintah pemeriksaan dari pemerintah.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : google
Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahPemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya
Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya
Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Google Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaGoogle Indonesia akan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengguna Google Ads mulai 1 Oktober 2019 mendatang.selengkapnya
Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiPemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
