Aturan untuk Google Disiapkan

Ahad 18 Sep 2016 15:47Administratordibaca 243 kaliSemua Kategori

google 002

Pemerintah bakal menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top/OTT). 

Hal ini menyusul bandelnya perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS), yakni Google, yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menolak diperiksa terkait dugaan penghindaran pajak. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, industri e-commerce atau niaga elektronik memang menjadi persoalan di berbagai negara. Ia mengaku tak sedikit menteri keuangan di negara lain yang mempertanyakan bagaimana skema pemungutan yang adil, termasuk yang menyasar industri perdagangan daring

Pemerintah saat ini, lanjut Sri, berupaya untuk melindungi hak memungut pajak bagi regulator berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Perusahaan-perusahaan tentu juga akan memiliki argumen. Kita lihat saja peraturan perundang-undangan kita sangat jelas memberikan rambu-rambu aktivitas ekonomi yang bisa dianggap sebagai ojek pajak dan siapa yang bisa menjadi subjek pajak, termasuk yang BUT (badan usaha tetap--Red), kita akan lihat," ujar Sri, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9). 


Pemerintah, lanjutnya, akan mengenakan pasal yang ada. Sri menyadari bahwa pihak Google akan menggunakan argumen yang mereka siapkan. Sri membuka ruang diskusi dengan perusahaan OTT terkait penagihan pajak ini. 


"Saya sudah minta tim di Kemenkeu untuk melihat tren dari aktivitas ekonomi yang seperti ini di Indonesia dan pada saat melakukan perbandingan dengan negara lain, sehingga jangan sampai kita membuat rezim yang kemudian dianggap kita tidak kompetitif atau sangat tidak mampu mengoleksi po tensi penerimaan negara," katanya. 


Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan menjadikan kasus di negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Bahkan, ia memiliki keinginan agar ada satu wadah bagi pejabat keuangan di seluruh dunia agar memiliki satu pandangan dan kebijakan yang sama untuk memajaki OTT. 


"Sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri. Ya, kita akan bawa, tapi sekarang saya minta DJP untuk mem beri kan kajian proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu," katanya. 


Sementara, Google Indonesia mem bantah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa perusahaan digital asal Amerika Serikat itu mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Google disebut menolak diperiksa dan memulangkan lagi surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia. Ketika dikonfirmasi, pihak Google Indonesia me nampik anggapan tersebut. 


Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjakusuma menyebutkan, pihaknya telah membayar pajak selama ini dan siap untuk terus menaati aturan perpajakan di Indonesia. Namun, Jason menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah investigasi yang akan terus dilanjutkan pemerintah atas mereka. 


"PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia," ujar Jason, Jumat (16/9). 


Jason juga menolak memberikan tanggapan mengenai langkah lanjutan dari perusahaan atas kasus ini. Ia memilih bungkam dan menegaskan bahwa Google akan tetap taat pajak. "Itu saja pernyataan dari kami," ujarnya. 


Sebelumnya, Google diberitakan memberikan respons negatif kepada Pemerintah Indonesia atas upaya pemeriksaan terkait penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan raksasa dunia tersebut. Pihak Google disebut tidak bersikap kooperatif bahkan menolak diperiksa dengan cara memu langkan surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia.


Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Hanif menjelaskan, pembicaraan secara intensif dengan pihak Google sebetulnya sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Namun, kondisinya berbalik ketika satu bulan lalu, Agustus, pihak Google memulangkan surat perintah pemeriksaan dari pemerintah.  

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 17 September 2016)
Foto : google




BERITA TERKAIT
 

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Sri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ditjen Pajak akan berjuang untuk terus menagih hak pajak kepada empat perusahaan internet raksasa dunia, yakni Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo.selengkapnya

Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSelain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di Indonesia

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih Luas

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

Kenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan PenerimaanKenaikan Harga Komoditas & Amnesti Pajak Diandalkan Amankan Penerimaan

Pemerintah tetap optimistis kinerja anggaran hingga akhir tahun nanti tetap terjaga. Hal itu dikarenakan pergerakan harga komoditas yang terpantau naik serta kebijakan penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya secara sukarela akan turut mengerek kinerja penerimaan.selengkapnya

Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid II

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...Surat Pemeriksaan pajak tak akan keluar, asal...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang membuka jendela ampunan kedua bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emas

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPN

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalan

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

ESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migasESDM gandeng Bea Cukai percepat produksi migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi baru saja melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :