Aturan Pengalihan Aset Perusahaan Cangkang Sudah Terbit

Ahad 28 Ags 2016 07:56Administratordibaca 629 kaliSemua Kategori

katadata 109

Kementerian Keuangan menerbitkan satu lagi aturan teknis dan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Aturan itu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/2016 tentang tata cara pengalihan aset perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Seksama, peraturan tersebut telah diterbitkan pada Jumat (26/8) dan diharapkan sudha bisa diakses oleh publik awal pekan depan. 


"Setahu saya hari ini (Jumat) masih diundangkan, kami harap Senin (29/8) sudah ditaruh di situs (Kementerian Keuangan)," katanya kepada Katadata, Jumat (26/8). Namun, Hestu tidak dapat menjelaskan poin-poin penting dalam PMK anyar tersebut.

Peraturan mengenai pengalihan aset perusahaan cangkang ke dalam negeri ini memang merupakan usulan para pengusaha. Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter menyatakan, aturan terkait perusahaan cangkang itu merupakan salah satu aturan yang paling ditunggu lantaran banyak wajib pajak beraset besar yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri.


Beberapa di antaranya tertera dalam dokumen rahasia "Panama Papers" milik perusahaan jasa keuangan Mossack Fonseca yang bocor beberapa waktu lalu. Jika peraturan teknis itu terbit, menurut Chris, para pengusaha bisa mempelajarinya sehingga bersedia mengikuti program pengampunan pajak.


Sedangkan PMK itu bakal mengatur tentang deklarasi dan repatriasi aset perusahaan cangkang yang tidak memiliki kegiatan usaha aktif. Adapun aturan teknis untuk perusahaan cangkang yang memiliki kegiatan operasional sudah diatur dalam PMK No. 118/PMK.8/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, struktur pembentukan SPV milik warga Indonesia ini beragam. Misalnya, ada yang menggunakan nomine satu lapis atau atas nama satu pihak dan bisa langsung balik nama. Namun, ada pula yang menerapkan sistem nomine berlapis-lapis. Alhasil, sulit menutup perusahaan cangkang tersebut untuk kemudian hartanya dibawa masuk ke Indonesia.


Ia menjelaskan, Apindo telah memberikan usulan beberapa fasilitas yang bisa diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. “Itu sedang kami kaji agar membantu mereka sehingga mulus dalam melakukan unwind(menutup) SPV,” kata Robert. Dengan begitu, SPV tersebut bisa membangun perusahaan dengan struktur baru atau bergabung (merger) dengan perusahaan yang sudah ada di Indonesia.


Dengan terbitnya peraturan tentang pengalihan aset perusahan cangkang tersbeut, berarti pemerintah telah merilis lima aturan teknis pengampunan pajak berupa PMK. Peraturan itu terdiri atas PMK No. 118/2016, PMK 119/2016 tentang tentang tata cara pengalihan harta ke dalam negeri dan penempatan dananya pada instrumen investasi di pasar keuangan, dan PMK 122 tentang tata cara pengalihan aset atau harta ke dalam negeri dan penempatan dananya pada investasi di luar pasar keuangan. Selain itu, PMK 123 yang merevisi PMK 119.

Sumber : katadata.co.id (27 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ada Aturan Perusahaan Cangkang, Peserta Tax Amnesty Melonjak di SeptemberAda Aturan Perusahaan Cangkang, Peserta Tax Amnesty Melonjak di September

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani memperkirakan jumlah pengusaha yang akan mengikuti program pengampunan pajak akan meningkat pada September mendatang. Alasannya adalah karena pemerintah telah merampungkan aturan turunan dalam kebijakan ini, yaitu aturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) yang telah dirampungkan pada Jumat minggu lalu.selengkapnya

Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di Australia

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

Sri Mulyani: Revisi PMK 127 tentang Pengampunan Pajak Segera SelesaiSri Mulyani: Revisi PMK 127 tentang Pengampunan Pajak Segera Selesai

Menteri Keuangan, Sri Mulyani hingga kini masih melakukan kajian untuk merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.selengkapnya

Perusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax AmnestyPerusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax Amnesty

Rencana pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle) akhirnya terealisasi. Ini akan menjadi aturan teknis program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Siapkan Area Perusahaan CangkangPemerintah Siapkan Area Perusahaan Cangkang

Banyaknya pengusaha Indonesia yang membuat perusahaan cangkang di negara surga pajak alias tax haven menjadi perhatian pemerintah. Karena hal itu berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sisi pajak.selengkapnya

Kemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu DibubarkanKemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu Dibubarkan

Pemerintah meminta wajib pajak terlebih dahulu membubarkan perusahaan cangkang (Special Purpose Vehicle/SPV) di luar negeri bila ingin mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

Jejak Google di OperatorJejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJP

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintah

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Genjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak OnlineGenjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan Rp64 miliar di tahun 2017 ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran pajak hotel, Pemerintah menerapkan sistem pajak elektronik (e-tax).selengkapnya

TERPOPULER: Presiden Jokowi Ngopi-Ngopi dengan Menko DarminTERPOPULER: Presiden Jokowi Ngopi-Ngopi dengan Menko Darmin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-6 Indonesia Try Sutrisno.selengkapnya



 
TAGS # :