ATURAN INVESTASI REPATRIASI Semakin Longgar

Kamis 22 Sep 2016 15:40Administratordibaca 448 kaliSemua Kategori

bisnis 183

Kurang dari 10 hari jelang berakhirnya pengampunan pajak periode pertama, pemerintah kian royal merelaksasi aturan demi melapangkan jalan repatriasi di dalam maupun luar pasar keuangan.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, ada enam aspek yang akan menjadi bagian dari penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.08/2016—yang telah diubah dengan PMK No. 123/PMK.08/2016— dan PMK No. 122/PMK.08/2016.


“Bukan kami mau mengubah-ubah, tetapi ini penyempurnaan dan diharapkan bisa menjawab keragu-raguan wajib pajak (WP) dan dalam beberapa hari ini bisa langsung menyampaikan surat pernyataan,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (21/9).


Bentuk harta yang bisa direpatriasi bukan hanya sebatas dana, tetapi juga mencakup investasi global bonds/global sukuk yang diterbitkan di pasar internasional, baik oleh pemerintah maupun emiten.


Karena penatausahaan dari obligasi tersebut dilakukan oleh kustodian di luar wilayah Tanah Air, repatriasi dianggap terjadi apabila mengalihkan penatausahaannya ke kustodian bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway.


Repatriasi, sambung Robert, bisa dilakukan secara bertahap hingga tenggat. Namun, perhitungan holding period tiga tahun dihitung sejak seluruh dana repatriasi—yang nilainya ada dalam surat keterangan pengampunan pajak (SKPP)—telah disetor seluruhnya.


Adapun dana hasil repatriasi yang langsung dimasukkan ke sektor riil dalam Perseroan Terbatas (PT) tidak perlu diawasi. Artinya, hak penggunaan dana investasi—berupa penyertaan modal— diberikan sepenuhnya kepada perusahaan.

“Yang perlu diawasi gateway adalah sepanjang dana tersebut ditanamkan ke perusahaan lain,” imbuhnya.


Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga melonggarkan ketentuan penarikan keuntungan hasil investasi dana repatriasi. Sebelumnya, keuntungan dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal sejak dana ditempatkan di rekening khusus telah berakhir.


Dalam rencana revisi beleid itu, ujar Robert, pemerintah menghilangkan batasan waktu tersebut. Setelah mendengar ma sukan beberapa pelaku usaha dan gateway, keuntungan itu bisa diambil sewaktu-waktu sesuai keinginan WP. Risiko penarikan keuntungan—yang selama ini dikhawatirkan pemerintah— ternyata bisa dimitigasi.


Hal ini dikarena kan dana pokok yang diinvestasikan dalam deposito maupun obligasi, misalnya, tidak akan hilang karena pengambilan keuntungan hanya berupa bunga atau kupon.


KETENTUAN TEKNIS

Selain merelaksasi beberapa ketentuan terkait investasi harta repatriasi, pemerintah juga merelaksasi ketentuan teknis terkait pengampunan pajak.

Suryo Utomo, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pa jak mengatakan salah satunya berkaitan dengan ketentuan penyampaian posisi investasi.


Dalam pasal 38 PMK No. 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 /2016 tentang Peng ampunan Pajak, WP harus menyampaikan laporan realisasi investasi dan penempatan harta kepada Dirjen Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).


Laporan itu disampaikan secara berkala setiap enam bulan selama tiga tahun dan di berikan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir. Suryo mengatakan nantinya batas wak tu pelaporan akan direlaksasi menjadi satu tahun.


“Bisa terjadi juga paling lambat saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan,” ujarnya.


Tidak hanya itu, kelonggaran juga diberikan pada ketentuan penyampaian daftar rincian harta dan utang yang dalam aturan saat ini wajib berupa salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy).


Bagi WP yang memiliki rincian harta dan utang kurang dari 20 item, lanjut Suryo, tidak akan diwajibkan menyampaikan salinan digital.


Hanya dengan formulir kertas, surat pernyataan harta (SPH) bisa diterima. Langkah ini di sebut sebagai salah satu upaya memperluas akses WP berpartisipasi.


Sementara itu, bagi WP yang sudah terlan jur memasukkan SPH, bisa juga menca butnya. Apalagi, bagi masyarakat yang sebenarnya masih memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).


“Kalau enggak salah bagi SKPP ya ng terbit sebelum 31 Oktober yang su dah ikut dan merasa tidak perlu bisa mencabut surat pernyataannya.”


Terkait dengan perusahaan cangkang, pemerintah menyebutkan wajib pajak yang enggan membubarkan special purpose vehicle tidak aktif saat mengikuti kebijakan pengampunan pajak akan dikenai tarif uang tebusan kelompok tinggi.


Hal ini dikarenakan wajib pajak dianggap tidak merepatriasikan hartanya. Karena special purpose vehicle (SPV) jenis ini tidak dibubarkan, Astera Primanto Bhakti, Staf Ahli Menkeu bidang Kebijakan Penerimaan Negara mengartikan asetnya masih berada di luar negeri dan akan tetap di sana.


“Karena dia tidak dibubarkan berarti asetnya adanya di luar negeri. Jadi, kita melihatnya begitu makanya kita anggap ini deklarasi luar negeri,” ujarnya.


Konsekuensi tersebut diberikan sebagai salah satu bagian dari relaksasi perlakuan SPV tidak aktif yang dalam aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.010/2016, wajib dibubarkan. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melunak dengan ketentuan ini.


Prima mengakui ada dinamika yang terjadi di lapangan terkait SPV tidak aktif. Salah satu kondisi yang membuat SPV tersebut tidak bisa bubar yakni akan digunakannya kembali perusahaan tersebut untuk mencari pembiayaan baru.


Ada pula SPV yang dibentuk oleh sejumlah WP yang kemungkinan besar tidak bisa dibubarkan secara sepihak.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 September 2016)
Ftoo : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :