Asyik, PPh di RI Bisa Lebih Murah dari Singapura

Ahad 14 Ags 2016 09:17Administratordibaca 292 kaliSemua Kategori

kontan 083

Wacana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan / PPh Badan terus bergulir. Tidak hanya turun dari 25% saat ini menjadi 17% seperti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasetiadi bahkan mengatakan PPh badan bisa menjadi 10%.

Ken bilang, tarif PPH badan bisa turun menjadi 10% jika jumlah wajib pajak yang menjadi basis pajak meningkat. Dengan tarif 10%, tarif PPh badan akan sama dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Kita sesuaikan dengan tarif pajak di negara tetangga," kata Ken, Kamis

Ken berharap, program pengampunan pajak atau tax amnesty akan mendongkrak basis pajak.  Program ini diharapkan tidak hanya akan menambah jumlah wajib pajak yang patuh, namun juga menambah jumlah wajib pajak baru.  Namun Ken belum bisa menjelaskan berapa kenaikan basis pajak yang diperlukan agar tarif PPh badan bisa turun dari 25% menjadi 10%.


Yang pasti sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, penurunan PPh badan dari 25% menjadi 17% bisa dilakukan bertahap atau secara langsung. Jika bertahap, tarif akan diturunkan ke 20%, sebelum turun menjadi 17%.


Rencana penurunan tarif PPh badan ini akan dimasukkan dalam  revisi Undang-Undang (UU) tentang PPh dan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jokowi berharap dengan tarif 17%,  Indonesia mampu bersaing dengan Singapura.


Tak bisa bersaing

Sebenarnya wacana penurunan tarif PPh badan bukan kali ini saja diungkapkan pemerintah. Sebelumnya pemerintah berwacana akan menurunkan tarif PPh badan menjadi 18%. Penurunan tarif itu diharapkan bisa  membuat Indonesia bersaing dengan negara tetangga, seperti Filipina yang menerapkan tarif PPh badan 30%,  Malaysia 25%, Vietnam 22%, Thailand 20%.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penurunan PPh badan mungkin dilakukan jika pemerintah sudah memiliki data wajib pajak yang baik. "Artinya harus melakukan reformasi kelembagaan dan sistem perpajakan lebih dahulu. Jika dengan kondisi saat ini, sulit dilakukan," katanya.


Yustinus bilang, pemerintah sadar, meskipun tarif pajak, belum tentu rasio pajak akan naik. "Lebih baik bertahap ke 22% dulu," katanya.


Pengamat Pajak Universitas Indonesia Darussalam menjelaskan, tren dunia saat ini memang menurunkan tarif PPh badan. Malaysia berencana memangkas tarif PPh badan menjadi 24%. Begitu juga Vietnam dari 22% menjadi 20% pada tahun ini. "Ada kecenderungan di dunia menurunkan tarif PPh badan," katanya.


Dia menambahkan, penurunan tarif PPh bertujuan mencegah profit shifting dan meningkatkan investasi ke dalam negeri. Meski pun begitu, Darussalam mengingatkan, Indonesia sulit berkompetisi dengan Singapura dalam memberikan fasilitas pajak. "Karena itu Indonesia jangan terjebak perang tarif dengan Singapura," kata Darussalam.


Pengamat pajak Ronny Bako mengatakan, peningkatan basis pajak saat ini dapat dilakukan. Pertama, menetapkan semua orang dewasa di Indonesia, mulai usia 21 tahun, menjadi wajib pajak.


Saat ini, hanya disebut telah memiliki penghasilan. Kedua, semua usaha barang dan jasa, apakah berbadan hukum atau tidak, menjadi wajib pajak.


Ketentuan saat ini, hanya usaha yang berbadan hukum yang membayar pajak. Ketiga, memperjelas apa saja struktur biaya yang dapat dihitung sebagai pengurang pajak. Cara ini meniru penetapan biaya di industri migas yang menerapkan skema cost recovery.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 12 Agustus 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha Minta Tarif PPh Turun Seperti di SingapuraPengusaha Minta Tarif PPh Turun Seperti di Singapura

Pengusaha Murdaya Poo berharap pemerintah tidak hanya gencar mendorong para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah juga diminta untuk segera memutuskan kebijakan lanjutan setelah program ini berakhir.selengkapnya

Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%

Pemerintah masih melakukan kajian mengenai rencana penurunan tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentuselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Pebisnis Minta Tarif PPh Disamakan di SingapuraPebisnis Minta Tarif PPh Disamakan di Singapura

Pemerintah saat ini sedang melaksanakan program pengampunan pajak / tax amnesty. Terlepas berhasil atau tidaknya program tersebut, pemerintah diminta untuk membenahi tarif pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN Naik

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :