American Academy of Pediatrics (AAP) dan American Heart Association (AHA) mengeluarkan pernyataan kebijakan bersama mendukung peraturan kesehatan masyarakat untuk membantu mengurangi jumlah minuman manis yang dikonsumsi anak-anak. Pernyataan tersebut akan diterbitkan dalam jurnal Pediatrics edisi April.
Kedua organisasi kedokteran terkemuka di AS itu mendorong pengenaan pajak tambahan di seluruh negeri pada minuman manis dan membatasi pemasaran minuman ini untuk anak-anak. Sejalan dengan itu, AAP dan AHA juga merekomendasikan agar air dan susu menjadi minuman standar dalam menu anak-anak.
Kedua organisasi tersebut ingin memastikan anak-anak mendapatkan akses ke makanan sehat melalui program bantuan nutrisi federal.
"Sebagai bangsa, kita harus mengatakan "tidak" terhadap serangan pemasaran minuman manis kepada anak-anak kita," kata Rachel K Johnson, profesor emeritus nutrisi di University of Vermont dan mantan ketua komite nutrisi AHA, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari laman ABC News, Selasa (26/3).
Menurut Rachel, hal ini dilakukan karena mereka tahu apa yang berfungsi untuk melindungi kesehatan anak-anak. "Sudah saatnya mereka menerapkan kebijakan yang efektif yang menurunkan tingkat konsumsi minuman manis seperti yang telah kami lakukan dengan tembakau.”
Apakah rekomendasi ini akan membuat perbedaan? Salah satu rekomendasi terkuat AHA dan AAP adalah untuk memperkenalkan pajak atas minuman dengan kadar gula tinggi.
Langkah tersebut telah menunjukkan keberhasilan di beberapa kota di AS dan negara-negara lain. Berkeley, Kalifornia , misalnya, adalah kota AS pertama yang memberlakukan pajak atas minuman manis sejak 2015.
Dalam dua tahun setelah pajak diberlakukan, sebuah studi menemukan bahwa konsumsi minuman manis turun 52 persen sementara konsumsi air naik 29 persen. Sebagai perbandingan, tidak ada perubahan signifikan dalam konsumsi minuman manis di San Francisco atau Oakland, dua kota yang paling dekat dengan Berkeley.
Di bidang kesehatan masyarakat lainnya, seperti penyalahgunaan alkohol dan merokok, penerapan pajak yang lebih tinggi juga menyebabkan pengurangan dalam penggunaannya.
Dr. Natalie D Muth, seorang dokter anak dan penulis utama pernyataan kebijakan mengatakan bahwa sebagian dari pajak akan kembali ke masyarakat yang dikenakan pajak untuk membantu meningkatkan kesehatan. Di Philadelphia, misalnya, dia mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari pajak soda digunakan untuk program pra-sekolah di lingkungan tempat orang-orang cenderung membeli minuman manis.
Secara kebetulan, lingkungan ini juga cenderung menjadi lingkungan dengan status sosial ekonomi rendah. Kalangan masyarakat tersebut cenderung menjadi sasaran secara tidak proporsional dalam iklan makanan dan minuman yang tidak sehat.
Dalam pernyataan mereka, juru bicara American Beverage Association sebagai perhimpunan pengusaha minuman di AS mengatakan bahwa alih-alih pajak dan peraturan tambahan, "cara yang lebih baik untuk membantu mengurangi jumlah gula yang didapat konsumen dari minuman ... termasuk menempatkan orang tua sebagai penentu apa yang terbaik untuk anak-anak mereka."
“Kami mendukung orang tua yang menginginkan lebih sedikit gula dalam diet anak-anak mereka dengan membuat lebih banyak minuman yang kandungan gulanya lebih sedikit atau bahkan tanpa gula, ukuran porsinya lebih kecil, dan dengan mendukung upaya untuk menjadikan air, susu, atau jus buah segar sebagai minuman standar restoran yang menyajikan makanan anak-anak," ujar juru bicara ABA seraya menjelaskan targetnya mengurangi 20 persen kalori dalam minuman pada tahun 2025.
Akan tetapi, pedoman yang dirilis hari Senin tidak menunggu waktu untuk penerapannya. AHA dan AAP ingin orang tua segera berbicara dengan anak-anak mereka tentang pilihan minuman sehat dan mendorong mereka untuk hanya minum susu dan air tanpa minuman tinggi gula sebagai bagian dari diet mereka. Penting untuk mengajari anak-anak cara membaca label sehingga mereka dapat mengambil inisiatif terhadap kesehatan mereka.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 27 Maret 2019)
Foto : Republika
PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakCenter for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya
DJP: Sosialisasi pajak seharusnya mulai dari anak-anakDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, salah satu cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah dengan gencar melakukan sosialisasi. Dia meminta semua pihak agar mengenalkan pajak sejak dini.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Minuman Manis Bakal Kena Cukai, Garuda Food (GOOD) Tunggu Keputusan PemerintahPT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) masih menunggu kepastian atas wacana pemerintah mengutip cukai pada minuman kemasan berpemanis.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
