Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menilai bahwa minat investor dan potensi dana bergulir dalam investasi properti melalui instrumen dana investasi real estat atau DIRE cukup tinggi setelah pemerintah berkomitmen memberikan insentif pajak.
Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungkapkan, antusiasme pasar terhadap kehadiran instumen investasi DIRE di Indonesia saat ini sangat tinggi. Sejumlah perusahaan investasi atau sekuritas baik dalam negeri maupun luar negeri cukup intens menghubungi REI.
Saat ini, baik pengembang maupun perusahaan investasi sangat bersemangat menunggu kejelasan terkait penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas DIRE oleh pemerintah daerah.
Pemerintah pusat telah memberi angin segar melalui komitmen memangkas pajak penghasilan (PPh) final dalam pengalihan aset ke DIRE menjadi hanya 0,5% dari sebelumnya 5%. Akan tetapi, pemerintah daerah belum sepenuhnya bersedia memangkas pajak BPHTB menjadi 1% dari sebelumnya 5%.
“Minatnya kalau saya lihat puluhan triliun sudah ada, tetapi belum bisa saya katakan angkanya karena belum jadi. Namun, ada beberapa sekuritas yang bicara dengan kami, mereka katakan sudah siapkan sekian ratus juta dolar, yang lain puluhan juta dolar, dan siap masuk Indonesia,” katanya, Rabu (8/6).
Instrumen investasi DIRE merupakan produk yang sudah lama ditunggu karena industri properti dalam negeri memang membutuhkan alternatif pembiayaan selain sumber dana dari perbankan, rights issue, atau surat utang.
Tingginya pajak DIRE selama ini menyebabkan daya saing Indonesia lemah sehingga potensi investasi DIRE tidak berkembang. Alhasil, sejumlah pengembang memilih menerbitkan DIRE di luar negeri meskipun instrumen investasi ini telah dimungkinkan di Indonesia sejak dekade lalu.
DIRE atau REITs (real estate investment trust) merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset properti atau real estat, seperti tanah, bangunan, dan pusat perbelanjaan.
Eddy mengatakan, pajak DIRE Singapura hanya 3%. Sejumlah sekuritas di Singapura bahkan berani mengungkapkan bahwa nilai tersebut masih bisa dinegosiasikan bila pengembang indonesia mau melepas asetnya melalui DIRE di Singapura.
Saat ini pun sebagian besar sekuritas yang menyatakan minat untuk menyerap DIRE yang diterbitkan di dalam negeri umumnya berasal dari Singapura. Potensi DIRE di Indonesia masih sangat tinggi sebab properti yang telah dikembangkan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.
Instrumen investasi ini pun tidak menutup peluang bagi masyarakat lokal untuk turut berinvestasi di properti melalui kepemilikan saham DIRE. Adanya dana investasi ini selanjutnya akan membuka peluang untuk pengembangan properti lain maupun infrastruktur komersial.
PENGEMBANG TERTARIK
Sejumlah pengembang pun secara terbuka telah menyatakan keseriusan untuk memanfaatkan instrumen investasi ini segera setelah ada kepastian insentif pajak dari pemerintah.
Direktur Utama PT PP Properti Tbk. (PPRO) Taufik Hidayat mengatakan, saat ini internal perseroan tengah mempersiapkan diri bagi kemungkinan untuk mengalihkan asetnya ke dalam DIRE. Saat ini, PPRO memiliki dua unit hotel di Jakarta dan Bandung yang cukup siap untuk dialihkan ke DIRE.
“Ke depan itu akan jadi salah satu pilihan kami untuk financing karena kami punya hotel dan mal. Yang jelas KIK -DIRE itu salah satu vitamin untuk percepatan recurring income ,” katanya.
PT Lippo Karawaci Tbk. pun melalui anak usahanya PT Browsprit Asset Management menargetkan dapat menerbitkan DIRE hingga Rp6 triliun dalam dua tahun dan Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.
Pada akhir 2015, survei Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menunjukkan, sebanyak 11 emiten tertarik untuk menerbitkan DIRE.
“Dengan kondisi lama saja mereka berminat, apalagi jika ada beberapa perbaikan, PPh tidak dikenakan, PPn direstitusi dengan pola tertentu,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, ketika itu.
Meskipun sejumlah perusahaan tersebut mengaku tertarik, mereka belum secara resmi mengajukan minat kepada BEI.
Samsul mengungkapkan, produk DIRE bakal mendatangkan efek berganda. Transaksi bursa dapat meningkat sekaligus juga menyumbang pemasukan pajak setelah kian bertambahnya DIRE yang dicatatkan di BEI.
Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengungkapkan, saat ini Ciputra masih menjajaki peluang DIRE setelah adanya komitmen insentif perpajakan dari pemerintah. Ciputra belum memiliki rencana yang cukup konkret untuk mengembangkan instrumen investasi tersebut.
“Tentu pertimbangan utamanya adalah masalah keekonomian, yaitu keseimbangan antara imbal balik kepada investor maupun cost yang harus pengembang bayar atau nilai properti yang akan dilepas ke DIRE,” katanya.
Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) Vivin Harsanto mengatakan, pasar umumnya berharap agar imbal hasil investasi DIRE dapat mencapai 9%. Padahal properti komersial yang dapat menghasilkan imbal hasil sebesar itu masih sangat terbatas.
Pengembang tentu membutuhkan waktu untuk menanggapi insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembenahan manajemen aset properti mereka.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Juni 2016)
Foto : bisnis.com
Akan ada insentif pajak ke DINFRA, DIRE, dan KIK-EBA, ini komentar manajer investasiManajer investasi mengapresiasi rencana insentif pajak yang akan diberikan kepada investor dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA).selengkapnya
Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya
BEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiPT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya
Tidak Jadi 0 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak soal Relaksasi PPh DINFRA, DIRE, dan KIK-IBE yang Hanya 5 PersenDirektorat Jenderal Pajak (DJP) membantah bahwa sebelumnya sempat ada wacana pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar 0% untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).selengkapnya
Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyPemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya
Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunCiputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
