Asing Siapkan Ratusan Juta Dolar

Kamis 9 Jun 2016 12:26Administratordibaca 138 kaliSemua Kategori

bisnis 044

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menilai bahwa minat investor dan potensi dana bergulir dalam investasi properti melalui instrumen dana investasi real estat atau DIRE cukup tinggi setelah pemerintah berkomitmen memberikan insentif pajak.

Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungkapkan, antusiasme pasar terhadap kehadiran instumen investasi DIRE di Indonesia saat ini sangat tinggi. Sejumlah perusahaan investasi atau sekuritas baik dalam negeri maupun luar negeri cukup intens menghubungi REI.


Saat ini, baik pengembang maupun perusahaan investasi sangat bersemangat menunggu kejelasan terkait penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas DIRE oleh pemerintah daerah.


Pemerintah pusat telah memberi angin segar melalui komitmen memangkas pajak penghasilan (PPh) final  dalam pengalihan aset ke DIRE menjadi hanya 0,5% dari sebelumnya 5%. Akan tetapi, pemerintah daerah belum sepenuhnya bersedia memangkas pajak BPHTB menjadi 1% dari sebelumnya 5%.


“Minatnya kalau saya lihat puluhan triliun sudah ada, tetapi belum bisa saya katakan angkanya karena belum jadi. Namun, ada beberapa sekuritas yang bicara dengan kami, mereka katakan sudah siapkan sekian ratus juta dolar, yang lain puluhan juta dolar, dan siap masuk Indonesia,” katanya, Rabu (8/6).


Instrumen investasi DIRE merupakan produk yang sudah lama ditunggu karena industri properti dalam negeri memang membutuhkan alternatif pembiayaan selain sumber dana dari perbankan, rights issue, atau surat utang.


Tingginya pajak DIRE selama ini menyebabkan daya saing Indonesia lemah sehingga potensi investasi DIRE tidak berkembang. Alhasil, sejumlah pengembang memilih menerbitkan DIRE di luar negeri meskipun instrumen investasi ini telah dimungkinkan di Indonesia sejak dekade lalu.


DIRE atau REITs (real estate investment trust) merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset properti atau real estat, seperti tanah, bangunan, dan pusat perbelanjaan.


Eddy mengatakan, pajak DIRE Singapura hanya 3%. Sejumlah sekuritas di Singapura bahkan berani mengungkapkan bahwa nilai tersebut masih bisa dinegosiasikan bila pengembang indonesia mau melepas asetnya melalui DIRE di Singapura.


Saat ini pun sebagian besar sekuritas yang menyatakan minat untuk menyerap DIRE yang diterbitkan di dalam negeri umumnya berasal dari Singapura. Potensi DIRE di Indonesia masih sangat tinggi sebab properti yang telah dikembangkan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. 


Instrumen investasi ini pun tidak menutup peluang bagi masyarakat lokal untuk turut berinvestasi di properti melalui kepemilikan saham DIRE. Adanya dana investasi ini selanjutnya akan membuka peluang untuk pengembangan properti lain maupun infrastruktur komersial.

 

PENGEMBANG TERTARIK


Sejumlah pengembang pun secara terbuka telah menyatakan keseriusan untuk memanfaatkan instrumen investasi ini segera setelah ada kepastian insentif pajak dari pemerintah.


Direktur Utama PT PP Properti Tbk. (PPRO) Taufik Hidayat mengatakan, saat ini internal perseroan tengah mempersiapkan diri bagi kemungkinan untuk mengalihkan asetnya ke dalam DIRE. Saat ini, PPRO memiliki dua unit hotel di Jakarta dan Bandung yang cukup siap untuk dialihkan ke DIRE.


“Ke depan itu akan jadi salah satu pilihan kami untuk financing karena kami punya hotel dan mal. Yang jelas KIK -DIRE itu salah satu vitamin untuk percepatan recurring income ,” katanya.


PT Lippo Karawaci Tbk. pun melalui anak usahanya PT Browsprit Asset Management menargetkan dapat menerbitkan DIRE hingga Rp6 triliun dalam dua tahun dan Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.


Pada akhir 2015, survei Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menunjukkan, sebanyak 11 emiten tertarik untuk menerbitkan DIRE.


“Dengan kondisi lama saja mereka berminat, apalagi jika ada beberapa perbaikan, PPh tidak dikenakan, PPn direstitusi dengan pola tertentu,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, ketika itu.


Meskipun sejumlah perusahaan tersebut mengaku tertarik, mereka belum secara resmi mengajukan minat kepada BEI.


Samsul mengungkapkan, produk DIRE bakal mendatangkan efek berganda. Transaksi bursa dapat meningkat sekaligus juga menyumbang pemasukan pajak setelah kian bertambahnya DIRE yang dicatatkan di BEI.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengungkapkan, saat ini Ciputra masih menjajaki peluang DIRE setelah adanya komitmen insentif perpajakan dari pemerintah. Ciputra belum memiliki rencana yang cukup konkret untuk mengembangkan instrumen investasi tersebut.


“Tentu pertimbangan utamanya adalah masalah keekonomian, yaitu keseimbangan antara imbal balik kepada investor maupun cost yang harus pengembang bayar atau nilai properti yang akan dilepas ke DIRE,” katanya.


Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) Vivin Harsanto mengatakan, pasar umumnya berharap agar imbal hasil investasi DIRE dapat mencapai 9%. Padahal properti komersial yang dapat menghasilkan imbal hasil sebesar itu masih sangat terbatas.


Pengembang tentu membutuhkan waktu untuk menanggapi insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembenahan manajemen aset properti mereka.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

BEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiBEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten Properti

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 Triliun

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :