Asing Siapkan Ratusan Juta Dolar

Kamis 9 Jun 2016 12:26Administratordibaca 72 kaliSemua Kategori

bisnis 044

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menilai bahwa minat investor dan potensi dana bergulir dalam investasi properti melalui instrumen dana investasi real estat atau DIRE cukup tinggi setelah pemerintah berkomitmen memberikan insentif pajak.

Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungkapkan, antusiasme pasar terhadap kehadiran instumen investasi DIRE di Indonesia saat ini sangat tinggi. Sejumlah perusahaan investasi atau sekuritas baik dalam negeri maupun luar negeri cukup intens menghubungi REI.


Saat ini, baik pengembang maupun perusahaan investasi sangat bersemangat menunggu kejelasan terkait penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas DIRE oleh pemerintah daerah.


Pemerintah pusat telah memberi angin segar melalui komitmen memangkas pajak penghasilan (PPh) final  dalam pengalihan aset ke DIRE menjadi hanya 0,5% dari sebelumnya 5%. Akan tetapi, pemerintah daerah belum sepenuhnya bersedia memangkas pajak BPHTB menjadi 1% dari sebelumnya 5%.


“Minatnya kalau saya lihat puluhan triliun sudah ada, tetapi belum bisa saya katakan angkanya karena belum jadi. Namun, ada beberapa sekuritas yang bicara dengan kami, mereka katakan sudah siapkan sekian ratus juta dolar, yang lain puluhan juta dolar, dan siap masuk Indonesia,” katanya, Rabu (8/6).


Instrumen investasi DIRE merupakan produk yang sudah lama ditunggu karena industri properti dalam negeri memang membutuhkan alternatif pembiayaan selain sumber dana dari perbankan, rights issue, atau surat utang.


Tingginya pajak DIRE selama ini menyebabkan daya saing Indonesia lemah sehingga potensi investasi DIRE tidak berkembang. Alhasil, sejumlah pengembang memilih menerbitkan DIRE di luar negeri meskipun instrumen investasi ini telah dimungkinkan di Indonesia sejak dekade lalu.


DIRE atau REITs (real estate investment trust) merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset properti atau real estat, seperti tanah, bangunan, dan pusat perbelanjaan.


Eddy mengatakan, pajak DIRE Singapura hanya 3%. Sejumlah sekuritas di Singapura bahkan berani mengungkapkan bahwa nilai tersebut masih bisa dinegosiasikan bila pengembang indonesia mau melepas asetnya melalui DIRE di Singapura.


Saat ini pun sebagian besar sekuritas yang menyatakan minat untuk menyerap DIRE yang diterbitkan di dalam negeri umumnya berasal dari Singapura. Potensi DIRE di Indonesia masih sangat tinggi sebab properti yang telah dikembangkan masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. 


Instrumen investasi ini pun tidak menutup peluang bagi masyarakat lokal untuk turut berinvestasi di properti melalui kepemilikan saham DIRE. Adanya dana investasi ini selanjutnya akan membuka peluang untuk pengembangan properti lain maupun infrastruktur komersial.

 

PENGEMBANG TERTARIK


Sejumlah pengembang pun secara terbuka telah menyatakan keseriusan untuk memanfaatkan instrumen investasi ini segera setelah ada kepastian insentif pajak dari pemerintah.


Direktur Utama PT PP Properti Tbk. (PPRO) Taufik Hidayat mengatakan, saat ini internal perseroan tengah mempersiapkan diri bagi kemungkinan untuk mengalihkan asetnya ke dalam DIRE. Saat ini, PPRO memiliki dua unit hotel di Jakarta dan Bandung yang cukup siap untuk dialihkan ke DIRE.


“Ke depan itu akan jadi salah satu pilihan kami untuk financing karena kami punya hotel dan mal. Yang jelas KIK -DIRE itu salah satu vitamin untuk percepatan recurring income ,” katanya.


PT Lippo Karawaci Tbk. pun melalui anak usahanya PT Browsprit Asset Management menargetkan dapat menerbitkan DIRE hingga Rp6 triliun dalam dua tahun dan Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.


Pada akhir 2015, survei Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menunjukkan, sebanyak 11 emiten tertarik untuk menerbitkan DIRE.


“Dengan kondisi lama saja mereka berminat, apalagi jika ada beberapa perbaikan, PPh tidak dikenakan, PPn direstitusi dengan pola tertentu,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, ketika itu.


Meskipun sejumlah perusahaan tersebut mengaku tertarik, mereka belum secara resmi mengajukan minat kepada BEI.


Samsul mengungkapkan, produk DIRE bakal mendatangkan efek berganda. Transaksi bursa dapat meningkat sekaligus juga menyumbang pemasukan pajak setelah kian bertambahnya DIRE yang dicatatkan di BEI.


Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi mengungkapkan, saat ini Ciputra masih menjajaki peluang DIRE setelah adanya komitmen insentif perpajakan dari pemerintah. Ciputra belum memiliki rencana yang cukup konkret untuk mengembangkan instrumen investasi tersebut.


“Tentu pertimbangan utamanya adalah masalah keekonomian, yaitu keseimbangan antara imbal balik kepada investor maupun cost yang harus pengembang bayar atau nilai properti yang akan dilepas ke DIRE,” katanya.


Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) Vivin Harsanto mengatakan, pasar umumnya berharap agar imbal hasil investasi DIRE dapat mencapai 9%. Padahal properti komersial yang dapat menghasilkan imbal hasil sebesar itu masih sangat terbatas.


Pengembang tentu membutuhkan waktu untuk menanggapi insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembenahan manajemen aset properti mereka.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

BEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiBEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten Properti

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 Triliun

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

Pengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax AmnestyPengusaha Daerah Pilih Properti untuk Investasi Dana Tax Amnesty

Sektor properti dipandang jadi salah satu alternatif menarik untuk menyalurkan dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun sektor ini dianggap hanya menjadi pilihan kalangan tertentu saja yang bakal menggunakan properti sebagai sarana investasi hasil amnesti pajaknya.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :