Artis Endorse Kena Pajak, Dude-Alyssa Siap Patuh

Selasa 18 Okt 2016 16:14Ajeng Widyadibaca 172 kaliSemua Kategori

VIVA 1004

Alyssa Soebandono dan Dude Herlino tak jarang menerima (promosi) endorse di media sosialnya. Sementara beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mencanangkan selebgram yang juga kena pajak. Hal itu sempat dirundingkan Dude dan Alyssa.

"Itu memang menjadi pembicaraan kami ya. Karena kami juga mendengar berita itu. Dan apapun itu ya kami akan mengikuti perkembangan," kata Alyssa saat diwawancara di kawasan Tendean, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.

Jika memang hal itu dijalankan pemerintah, mereka siap mematuhinya. Mereka yakin, peraturan tersebut diterapkan artinya memang punya manfaat dan perhitungan yang matang.

"Sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada aturan undang-undang, pasti kami akan mematuhi apapun. Dan saya yakin negara bikin kebijakan pasti yang terbaik buat rakyat. Kami akan patuhi," kata Dude.

Alyssa juga sependapat dengan suaminya. Mereka akan mendukung program pemerintah jika hal itu jadi dilaksanakan.

Selebgram dan yang lainnya akan dikenakan pajak jika penghasilan mereka di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun memang belum ada kejelasan tentang kapan selebgram dan sejenisnya akan mulai dikenakan pajak.

Sumber : viva.co.id (Jakarta, 18 Oktober 2016)

Foto : viva




BERITA TERKAIT
 

Selebgram Kena Pajak, Dude-Alyssa Batasi Endorse?Selebgram Kena Pajak, Dude-Alyssa Batasi Endorse?

Endorse atau promosi melalui selebriti bukan hal yang baru. Kini, pemerintah akan menerapkan pajak bagi selebgram dan sejenisnya.selengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Selebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan DipajakiSelebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan Dipajaki

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar penerimaan pajak dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di jaringan Internet. Hal ini bagian dari upaya menggenjot penerimaan pajak tahun ini, yang realisasinya masih rendah.selengkapnya

Selebgram dan Penjual di Facebook Akan Dikenai PajakSelebgram dan Penjual di Facebook Akan Dikenai Pajak

Dalam rangka penutupan defisit fiskal di tahun anggaran 2016, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bakal memberlakukan pengenaan pajak kepada para pengguna yang memakai akunnya untuk keperluanendorsement produk dan lapak jual beli barang.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sulitnya penarikan pajak Google yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi juga pada negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan aplikasi tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :