BerandaBeritaArahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018

Arahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018

Rabu 3 Jan 2018 13:30Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

OKEZONE 0017



Pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam mengejar setoran pajak pada tahun 2018. Apalagi, pada tahun ini, pemerintah kembali gagal mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN-P 2017.

Tercatat, penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.151,5 triliun atau 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Artinya dengan angka capaian pajak ini, maka ada selisih antara realisasi dan target (shortfall) sebesar Rp132,1 dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ke depannya akan melakukan strategi di antaranya invetarisasi dari data perpajakan.


"Jangan lupa di 2018 ini AEoI (Automatic Exchange Of Information), kita harus mulai efektif pada pertengahan tahun dan juga tax amnesty data yang kemarin kita peroleh dan juga koordinasi pajak dan bea cukai itu semakin erat jadi artinya kita kan melakukan pelapisan informasi sehingga diharapkan konsitensi," jelas Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Kemudian akan membuat beban yang ditanggung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di mana jumah wajib pajak bahkan melonjak capai 36 juta.

"Saya sudah minta ke Pak Dirjen (pajak) dan tim reform untuk melalukan review terhadap keseluruhan beban dari KPP ini dan dengan beban ini nanti diberikan database sehingga mereka bisa bergerak secara lebih tersistematis, teroganisir, jadi tidak ngawur semua orang dikejar-kejar dengan data yang tidak ada, sehingga ekonominya tetap tertata rapih dan kita bisa mengumpulkan penerimaan secara baik. Terakhir tentu IT database," pungkasnya.


Sumber : okezone.com (Jakarta, 02 Januari 2018)
Foto : Okezone




BERITA TERKAIT
 

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

Dirjen Pajak: Perubahan tugas KPP Pratama untuk kurangi ketergantungan pada WP besarDirjen Pajak: Perubahan tugas KPP Pratama untuk kurangi ketergantungan pada WP besar

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai hari ini, Senin (2/3).selengkapnya

Kejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% BeratKejar Setoran Rp 1.283 Triliun, Ditjen Pajak: Capai 100% Berat

Target penerimaan pajak Rp 1.283,6 triliun pada APBNP Tahun Anggaran 2017 berat untuk direalisasikan 100% oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini pun sebenarnya sudah diproyeksi sejak pertengahan tahun.selengkapnya

Target Pajak Rp1.283,6 Triliun, Pemerintah Lakukan Identifikasi Wajib PajakTarget Pajak Rp1.283,6 Triliun, Pemerintah Lakukan Identifikasi Wajib Pajak

Pemerintah terus melakukan identifikasi wajib pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang tahun ini dipatok Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

Siap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSiap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib Pajak

Pemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP) pasca keputusan penerapan new normal di lingkungan otoritas pajak.selengkapnya

Jaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaJaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP Pratama

Demi memperluas Wajib Pajak (WP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :


target (4) sri mulyani (3) mulyani (3) penerimaan (3) apbn-p (3) sebesar rp triliun (2) penerimaan pajak (2) ngawur (2) pemerintah (2) artinya (2) jakarta (2) database (2) okezone (2) arahan sri mulyani agar (1) tak ngawur kejar pajak (1) ngawur kejar pajak di (1) kejar pajak di pemerintah (1) pajak di pemerintah akan (1) di pemerintah akan lebih (1) pemerintah akan lebih hati-hati (1) akan lebih hati-hati lagi (1) lebih hati-hati lagi dalam (1) hati-hati lagi dalam mengejar (1) lagi dalam mengejar setoran (1) dalam mengejar setoran pajak (1) mengejar setoran pajak pada (1) setoran pajak pada tahun (1) pajak pada tahun apalagi (1) pada tahun apalagi pada (1) tahun apalagi pada tahun (1) apalagi pada tahun ini (1) pada tahun ini pemerintah (1) tahun ini pemerintah kembali (1) ini pemerintah kembali gagal (1) pemerintah kembali gagal mencapai (1) kembali gagal mencapai target (1) gagal mencapai target penerimaan (1) mencapai target penerimaan pajak (1) target penerimaan pajak sesuai (1) penerimaan pajak sesuai apbn-p (1) pajak sesuai apbn-p tercatat (1) sesuai apbn-p tercatat penerimaan (1) apbn-p tercatat penerimaan pajak (1) tercatat penerimaan pajak sebesar (1) penerimaan pajak sebesar rp (1) pajak sebesar rp triliun (1) sebesar rp triliun atau (1) triliun atau dari target (1) atau dari target anggaran (1) dari target anggaran pendapatan (1) target anggaran pendapatan dan (1) anggaran pendapatan dan belanja (1)