Apindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax Amnesty

Kamis 21 Jul 2016 16:10Administratordibaca 241 kaliSemua Kategori

merdeka 046

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi. Apindo menilai kebijakan perpajakan ini sangat diperlukan oleh wajib pajak (WP), terutama untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan mencantumkan harta secara patuh.

"Selama ini pelaporan SPT masih ada kekurangan. Bisa dibayangkan jika pemerintah menerapkan penegakan hukum. Pengampunan pajak ini berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PE). Hampir bisa dikatakan tidak ada yang keberatan terhadap UU ini, kecuali pihak-pihak yang menggugat di MK. Maka dari itu Apindo siap menghadapi gugatan itu," ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani saat menggelar Sosialisasi Tax Amnesty di Kementerian Keuangan, Jakarta (21/7).


Menurutnya, calon peserta tax amnesty dapat menggunakan kesempatan untuk mendapatkan uang tebusan rendah, menghindari denda pajak yang sangat besar, bebas dari pemeriksaan SPT 2015 dan tahun sebelumnya. Selain itu, ada kerahasiaan data yang menggunakan kebijakan pengampunan pajak dijamin UU untuk tidak dibuka kepada pihak mana pun.


"Kebijakan pengampunan pajak serupa belum tentu akan dilakukan lagi di masa mendatang," kata Haryadi.


Haryadi menambahkan salah satu bentuk dukungan terhadap program tax amnesty dengan mengadakan sosialisasi bersama Kemenkeu. Dalam sehari 2.000 peserta dari para pengusaha, anggota perusahaan dan pedagang dari sejumlah asosiasi sektoral dan pedagang, ditargetkan menghadiri sosialisasi tersebut.


"Kunci keberhasilan tax amnesty, salah satunya, adalah sosialisasi. Maka, Apindo mendukung Pemerintah untuk sosialisasi, 5 kali sejak 21 Juli di Jakarta. Kami harap seluruh kegiatan sosialisasi di 33 provinsi di Indonesia bisa berjalan baik," tuturnya.


Sosialisasi digelar tanggal 21, 22, 25, 28 dan 1 Agustus 2016. Kali perdana dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, lalu selanjutnya dilakukan oleh Tim Sosialisasi Tax Amnesty yang terdiri dari Dirjen Pajak dan Dunia Usaha.

Sumber : merdeka.com (21 Juli 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Apindo: Ada Kepercayaan Kuat Antara Pemerintah dan PengusahaApindo: Ada Kepercayaan Kuat Antara Pemerintah dan Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai keberhasilan kebijakan amnesti pajak merupakan wujud dari terbangunnya relasi saling percaya antara pemerintah dan swasta. Sebab tanpa kepercayaan tersebut, tidak akan banyak pengusaha yang mau ikut pengampunan pajak.selengkapnya

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

Apindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax AmnestyApindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax Amnesty

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat dikatakan sukses pada periode pertama. Banyak WP Besar yang memilih ikut tax amnesty pada periode pertama lalu. Alhasil, tarif tebusan berhasil mencapai Rp97 triliun.selengkapnya

Ini pesan Apindo untuk Bos Pajak soal Tax AmnestyIni pesan Apindo untuk Bos Pajak soal Tax Amnesty

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.selengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak Rahasia

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya



 
TAGS # :