Apindo: Ada Kepercayaan Kuat Antara Pemerintah dan Pengusaha

Sabtu 1 Okt 2016 11:16Administratordibaca 259 kaliSemua Kategori

republika 165

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai keberhasilan kebijakan amnesti pajak merupakan wujud dari terbangunnya relasi saling percaya antara pemerintah dan swasta. Sebab tanpa kepercayaan tersebut, tidak akan banyak pengusaha yang mau ikut pengampunan pajak.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)‎, jumlah penerimaan uang tebusan dari amnesti pajak hingga Jumat (30/9) pukul 17.10 WIB telah mencapai Rp 96,7 triliun atau 58,6 persen dari target Rp165 triliun. Sementara, nilai pernyataan harta menembus Rp 3.441 triliun.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi mengatakan kesuksesan tax amnesty ini merupakan kepercayaan penuh pengusaha atas usaha pemerintah. Melalui kepercayaan dan program ini, mampu mendorong kestabilan rupiah serta menggerakan pasar modal.  Hal ini juga bisa menjadi stimulis untuk memperbaiki ekonomi yang tengah menghadapi kondisi sulit.

"Dalam sejarah ini kolaborasi yang sangat erat. Sebelumnya belum ada yang sefenomenal ini. Walaupun program ini terkendala PMK yang dicicil, belum juga dengan kinerja di dirjen pajaknya, dan negara tetangga yang kurang happy. Tapi kita mencatatkan sejarah," kata Sofyan, Jumat (30/9).

Menurut Sofyan, dengan kepercayaan dalam tax amnesty, Pemerintah harus menjaganya agar tidak terjadi singgungan setelah berjalan. Pengusaha baiknya diajak dalam melakukan reformasi pajak. 

"Kita semua harus berubah, tidak boleh lagi main kucing-kucingan. Pemerintah sudah tahu semua. Kalau dulu kita kucing-kucingan, ini kita buka semua dan pemerintah bisa bekerja lebih baik," ucapnya.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 30 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

Pengusaha Kakap Mulai Ikut Tax Amnesty, Ada Dorongan dari Pemerintah?Pengusaha Kakap Mulai Ikut Tax Amnesty, Ada Dorongan dari Pemerintah?

Pengusaha kelas kakap mulai merapatkan barisan ke kantor pajak. Mereka terang-terangan mendaftarkan diri sebagai peserta tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Puji Pengusaha Besar yang Patuhi Amnesti PajakPemerintah Puji Pengusaha Besar yang Patuhi Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi para wajib pajak (WP) besar yang bersedia melakukan deklarasi harta dan repatriasi aset mereka dalam program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah tahun ini.selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari Pemerintah

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

Pemerintah Kejar Pajak Google, Ini Kata PengusahaPemerintah Kejar Pajak Google, Ini Kata Pengusaha

Pengusaha Murdaya Poo menyatakan Google tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kewajibannya membayar pajak di Indonesia. Lantaran sebagai perusahaan berskala global, Google pasti akan mencari celah untuk bisa terus kompetitif, termasuk soal pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :