APBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak Brexit

Jumat 1 Jul 2016 14:53Administratordibaca 303 kaliSemua Kategori

okezone 133

Selain itu, sekaligus menahan dampak negatif eksternal setelah hasil referendum, agar Inggris keluar dari aliansi Uni Eropa (Britain Exit/Brexit).


"Rupiah menguat lagi ke Rp13.170 per dolar hari ini setelah ada kepastian dari paripurna (sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat)," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.


Mirza mengatakan dengan disahkannya landasan hukum pengampunan pajak (tax amnesty) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016, maka memberikan kepastian kepada pengusaha dan investor asing tentang kinerja fiskal pemerintah, suatu kinerja yang sebelumnya kerap diragukan oleh institusi asing dan juga lembaga pemeringkat Standard and Poor's.


"Kita ingin ini menjaga stabilitas rupiah. Tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Pengusaha seharusnya sudah buat perencanaan, sehingga mereka bisa lebih investasi sekarang ini, dan perbankan juga bisa genjot kreditnya," ujarnya.


Sentimen positif dari domestik itu, menurut Mirza, sangat signifikan bagi terjaganya stabilitas perekonomian, terutama di tengah tekanan eksternal setelah hasil referendum Inggris. Saat hasil referendum diumumkan pada Jumat (24/6) lalu, kurs rupiah sempat melemah ke Rp13.400, atau terdepresiasi sekitar 1 persen.


"Namun kami melihatnya, tekanan yang datang masih sangat terkendali dan bisa diantisipasi," ujar dia.


Menurut Mirza, salah satu tantangan eksternal perlu diantisipasi adalah efek lanjutan dari hasil referendum rakyat Inggris tersebut, selain masih berpotensinya kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS. Pasalnya, kondisi politik di Inggris semakin bergejolak, menyusul petisi yang telah ditandatangani oleh tiga juta rakyat Inggris agar diadakan referendum ulang. Hal itu menyusul, hanya 70 persen rakyat Inggirs yang memberikan suara saat referendum.


Dengan jumlah suara hasil referendum yang menginginkan Brexit hanya 52 persen, berarti suara dari hasil referendum tersebut hanya 30 persen dari pemilik suara yang layak (eligible voters).


"Ini akan menjadi tantangan buat Inggris, setelah banyak penurunan saham perbankan di Inggris, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menjadi sangat rendah. Dan hal itu harus dipantau terus," ujar Mirza.


Rapat Paripurna DPR Selasa siang telah menyepakati RUU Pengampunan Pajak dan APBNP 2016 untuk disetujui menjadi UU. Postur APBNP 2016 disetujui dengan pagu Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.786,2 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp2.082,9 triliun. Adapun defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Sedangkan pertumbuhan ekonomi disepakati di APBNP 2016 sebesar 5,2 persen.


Bahkan, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan tidak ada pengaruh apapun keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) terhadap Indonesia. Bila melihat sektor perdagangan antara Indonesia dengan Inggris tidak terlalu besar sekira USD150 juta.


"Kita ini kan Republik, yang secara costumer base hidup dari domestik kita sendiri. Dampaknya tidak terlalu besar," ujar Tito.


Tito membuktikan dengan pergerakan pasar Eropa turun 3 hari terakhit yang selalu net buy. Hari pertama Rp600 miliar, kedua Rp800 miliar, ketiga Rp400-500 miliar. Diperkirakan hari ini pasti naik lagi. Menurutnya, Brexit malah membuat pasar Asia jadi menarik. Meski kemarin pergerakannya menurun, itu hanya psikologis di mana semua investor menahan diri agar uang yang disimpannya aman.


"Iya psikologis, karena semua orang ingin uangnya safe haven. Emas kan aman, minyak gejolak, pasar modal dia lihat stock picking di mana. Indonesia banyak perusahaan karena konsumer bagus dan dianggap aman. Saya melihat Indonesia dan South East Asia tidak banyak berdampak. Saya tidak tahu negara common wealth Indonesia positif dengan Inggris, mestinya enggak ada problem," tandas Tito.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 30 Juni 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Brexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 MiliarBrexit Ancam Inggris Naikkan Pajak Cari Dana USD 42,6 Miliar

Pemerintah Inggris mengaku terancam untuk menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran puluhan miliar dolar AS jika para voters Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pekan depan (Brexit). Melansir CNN Money, Kepala Departemen Keuangan Inggris, Kanselir George Osborne mengatakan dia berpikir perlu untuk membuat anggaran darurat untuk mengisi "lubang hitam" dari sekira 30 miliar pondsterlingselengkapnya

BI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan PajakBI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan Pajak

Bank Indonesia (BI) meramalkan nilai tukar rupiah akan menguat di kisaran 13.300-13.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2017. Apresiasi tersebut ditopang dari banjir dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty serta perbaikan ekonomi makro Indonesia.selengkapnya

Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%Rupiah dan Pajak Penyebab Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,92%

Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2016 sebesar 4,92(yoy) persen. Meski tidak sesuai harapan, namun angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,71 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan, tumbuhnya perekonomian di triwulan I-2016 disebabkan oleh situasi dalam negeri yang cenderung stabil dan situasiselengkapnya

Pasca Brexit, Inggris Berencana Pangkas Pajak PerusahaanPasca Brexit, Inggris Berencana Pangkas Pajak Perusahaan

Inggris telah mengumumkan rencana untuk memotong pajak perusahaan menjadi kurang dari 15% untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan tetap tertarik berinvestasi di negara tersebut setelah Brexit atau keputusan warga Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE). Menteri keuangan Inggris George Osborne mengatakan ingin membangun apa yang disebut 'super-kompetitif ekonomi', dengan pajak yang rendah.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenSri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tax rasio atau penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ‎di Indonesia sangat rendah. "Di Indonesia tax rasio hanya 11 persen, sangat rendah dan tidak bisa diterima," ujar Sri Mulyani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (25/8/2016).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :