Apa Kabar Aturan Pengampunan Pajak

Selasa 7 Jun 2016 10:51Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

viva 007

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. 

Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Ketua DPR, Ade Komarudin. Karena, ternyata kebijakan itu baru dibahas intensif Juni 2016, dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni dan diterapkan awal semester II seperti optimisme pemerintah. 


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan, penyelesaian yang terburu-buru kebijakan itu, rawan menimbulkan celah dan moral hazard


Namun, pembahasan yang bertele-tele selain melelahkan juga menciptakan ketidakpastian. Hal itu bisa membuat tujuan dari pengampunan pajak yang dipersiapkan dengan baik sejatinya berpotensi memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan dan berkesinambungan tidak dapat terwujud. 


"Kami berpendapat perlu diambil langkah terobosan agar segera diperoleh kepastian tentang nasib RUU Pengampunan Pajak," ujarnya Senin 6 Juni 2016.


Dia menjabarkan ada beberapa fakta yang menjadi sorotan berbagai pihak dari proses pembahasan kebijakan ini. Pertama, terkatung-katungnya nasib RUU ini menyandera wajib pajak dan Ditjen Pajak ke dalam situasi yang dilematis. 


Karena, penegakan hukum yang sedang dilakukan tidak dapat diimplementasikan dengan tegas. Padahal, Ditjen Pajak, tahun ini dibebani dengan target yang signifikan. 


Di pihak lain, wajib pajak pun dalam posisi menunggu kepastian untuk dapat merespons kebijakan ini dengan pengambilan keputusan bisnis secara tepat, dan berharap memperoleh perlakuan adil.


Kedua menurutnya, kebijakan pemungutan pajak yang tidak mengganggu iklim investasi usaha sebagaimana digariskan dalam UU APBN sangat sulit diwujudkan. Jika target pajak tidak direvisi secara radikal dan kapasitas Ditjen Pajak tidak ditingkatkan secara signifikan. 


Situasi ini berpotensi menimbulkan stagnasi ekonomi dan kebuntuan pemungutan dalam administrasi pajak. Terlebih demi stimulus ekonomi banyak potensi pajak tergerus dan dikorbankan.


Ketiga, saat ini pembahasan RUU Pengampunan Pajak di Panitia kerja DPR telah memasuki minggu ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda membahas substansiRUU secara mendasar. Dikhawatirkan situasi ini justru mengarah pada ketidakpastian baru yang memperburuk keadaan. 


Pemerintah perlu menegaskan maksud, tujuan, dan visi pengampunan pajak, memperkuat basis argumen, menambal kekurangan dan kelemahan RUU, menyerap aspirasi seluas mungkin dan mengolahnya, serta menyiapkan sistem pengawasan setelah pengampunan yang menjamin kenaikan penerimaan pajak secara signifikan. 


Fakta yang keempat menurutnya, Panja DPR dan pemerintah diharapkan dapat melaksanakan rapat secara terbuka, demi transparansi dan akuntabilitas. Terlebih lagi pengampunan pajak merupakan isu sensiitf. 


"Setidaknya, panja menyampaikan perkembagan secara periodik ke publik terkait isu yang dibahas dan telah disepakati," tambahnya. 

Kerikil tajam 

Sejak mulai dibahas bulan lalu, draf RUU pengampunan pajak terus dipertanyakan di parlemen, salah satunya oleh fraksi Partai Demokrat. 


Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dengan tegas mengatakan jika partainya menolak RUU Pengampunan Pajak yang tengah dibahas. Menurut dia, ada beberapa pertanyaan penting dari RUU itu yang belum dijawab pemerintah.


Ia memaparkan, selama ini pemerintah berasumsi terdapat uang triliunan rupiah yang dibawa orang Indonesia ke luar negeri. Uang itulah yang berpotensi untuk menambah penerimaan negara karena belum dipajaki. 


"Katakan begini. Anda berasumsi katakanlah Rp1.000 triliun di luar negeri. Lalu Anda berpikir untuk menarik itu agar APBN kita penuh. Cara untuk menarik, dia (Pemerintah) menduga bahwa Rp1.000 triliun yang dibawa ke luar itu hasil kejahatan," ujarnya beberapa waktu lalu.


Yang menjadi pertanyaan, apa benar uang di luar negeri itu benar-benar ada triliunan rupiah. Hinca melanjutkan, jika benar dugaan pemerintah, bagaimana cara dan berapa besaran pengampunan pajak yang akan diberikan.


Selain itu, Rapat Konsinyering RUU tax amnesty di Hotel Crowne di Jakarta, 26 Mei lalu Jakarta tak membuahkan hasil. Buntunya pembahasan itu menimbulkan banyak spekulasi.


Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir berpendapat, buntunya rapat itu karena ada risiko besar yang mengancam jika kebijakan itu diterapkan. 


"Mungkin kawan-kawan takut untuk melangkah lebih dalam karena risiko yang cukup besar. Kan ini masalah uang panas di Panama Papers. Kalau RUU ini gol, maka Panja RUU Tax Amnesty akan punya beban kepada seluruh rakyat miskin dan rakyat yang tidak mengemplang pajak selama ini, yang justru patuh membayar pajak namun tidak diberi penghargaan," ujarnya kala itu.


Alternatif tax amnesty disiapkan

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menaikkan porsi penerimaan negara melalui sektor pajak penghasilan non migas sebesar 14,5 persen, atau menjadi Rp819,5 triliun, dari target yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp715,8 triliun.


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, peningkatan porsi penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas ditetapkan dengan asumsi aturan main dari kebijakan pengampunan pajak telah disepakati DPR dan diterapkan pada awal smester II. 


Pengampunan pajak pun diproyeksikan mampu berkontribusi terhadap penerimaan PPh non migas sebesar Rp165 triliun. Lantas, bagaimana jika penerapan kebijakan tax amnesty nantinya justru tidak mampu terakselerasi dengan optimal atau mandek di parlemen?


"Doakan saja (tax amnesty) bisa nendang. Itu, kalau kita bicara mengenai nendang, atau tidak," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan, Puspita Wulandari, di kantornya beberapa waktu lalu. 


Pemerintah, kata Puspita, telah mempersiapkan berbagai skenario untuk menggenjot penerimaan jika nantinya memang kebijakan tax amnesty bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Mulai dari mendorong program ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.


"Misalnya, ekstentifikasi melihat dari potensi yang selama ini belum menjadi WP (wajib pajak), menjadi WP. Sementara, dari intensifikasi, bagaimana mendorong kepatuhan dari para WP," kata dia.


Mengenai detailnya, Bambang Brodjonegoro mengaku belum bisa menjelaskan apa alternatif jika kebijakan itu tidak bisa terwujud. Namun, dia memastikan pemerintah punya alternatif lain. 


"Kami akan optimalkan selain tax amnesty," singkatnya, di gedung DPR, Senin 6 Juni 2016. 


Sumber : viva.co.id (7 Juni 2016)

Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Ini yang Dibahas di Panja Tax AmnestyIni yang Dibahas di Panja Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akhirnya disepakati akan dibahas lebih komprehensif dalam Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk antara parlemen dan pemerintah. Masing-masing perwakilan, rencananya akan membedah pasal-pasal yang sudah tercantum dalam RUU tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai Baru

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak BermotorSamsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

Samsat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722/ Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya.selengkapnya

Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga 6 Desember 2017 telah mencapai 77,36% atau sebesar Rp 146,3 triliun dari target sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah Pemerintah

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajak

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-Commerce

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya



 
TAGS # :