Antisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana Alternatif

Rabu 31 Ags 2016 20:51Administratordibaca 132 kaliSemua Kategori

tribunnews 102

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau  tax amnesty tidak sesuai target.

Segala kendala di lapangan terkait pemberlakuan tax amnesty harus dapat diantisipasi oleh pemerintah.

“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).


Politisi F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah tentang format program pengampunan pajak untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri, bukan mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.


“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.


Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty.


“Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.


Dengan demikian, pemerintah memang perlu melakukan alternatif terobosan yang lain.


Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.


“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau," tegasnya.


Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang.


Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi itu.


Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian.


“Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR dengan pemerintah, sehingga pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.

Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan.


Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.


“Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah, kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.


Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017.


Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.


Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.


Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.

“Pemerintah juga semaksimal mungkin berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Menkeu.


Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran.


“Hal ini penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” imbuhnya. 

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 31 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

DPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan TegasDPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan Tegas

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk berani dan tegas kepada konglomerat yang hingga sekarang masih menyimpan uangnya di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax AmnestyPejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax Amnesty

Sudah hampir tiga bulan sudah program tax amnesty atau pengampunan pajak dijalankan. Akhir September nanti, periode pertama program ini akan berakhir. Namun, hingga saat ini nilai tebusan masih jauh dari yang ditergetkan.selengkapnya

Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah Sasaran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :