Antisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana Alternatif

Rabu 31 Ags 2016 20:51Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

tribunnews 102

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau  tax amnesty tidak sesuai target.

Segala kendala di lapangan terkait pemberlakuan tax amnesty harus dapat diantisipasi oleh pemerintah.

“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).


Politisi F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah tentang format program pengampunan pajak untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri, bukan mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.


“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.


Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty.


“Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.


Dengan demikian, pemerintah memang perlu melakukan alternatif terobosan yang lain.


Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.


“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau," tegasnya.


Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang.


Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi itu.


Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian.


“Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR dengan pemerintah, sehingga pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.

Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan.


Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.


“Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah, kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.


Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017.


Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.


Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.


Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.

“Pemerintah juga semaksimal mungkin berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Menkeu.


Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran.


“Hal ini penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” imbuhnya. 

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 31 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

DPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan TegasDPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan Tegas

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk berani dan tegas kepada konglomerat yang hingga sekarang masih menyimpan uangnya di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax AmnestyPejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax Amnesty

Sudah hampir tiga bulan sudah program tax amnesty atau pengampunan pajak dijalankan. Akhir September nanti, periode pertama program ini akan berakhir. Namun, hingga saat ini nilai tebusan masih jauh dari yang ditergetkan.selengkapnya

Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah Sasaran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :