Antisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana Alternatif

Rabu 31 Ags 2016 20:51Administratordibaca 158 kaliSemua Kategori

tribunnews 102

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau  tax amnesty tidak sesuai target.

Segala kendala di lapangan terkait pemberlakuan tax amnesty harus dapat diantisipasi oleh pemerintah.

“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).


Politisi F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah tentang format program pengampunan pajak untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri, bukan mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.


“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.


Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty.


“Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.


Dengan demikian, pemerintah memang perlu melakukan alternatif terobosan yang lain.


Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.


“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau," tegasnya.


Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang.


Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi itu.


Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian.


“Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR dengan pemerintah, sehingga pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.

Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan.


Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.


“Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah, kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.


Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017.


Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.


Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.


Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.

“Pemerintah juga semaksimal mungkin berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Menkeu.


Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran.


“Hal ini penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” imbuhnya. 

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 31 Agustus 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Kadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan DetailKadin DKI: Sosialisasi Tax Amnesty Oleh Pemerintah Harus Jelas Dan Detail

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya

DPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan TegasDPR: Soal Tax Amnesty Pemerintah Harus Berani Dan Tegas

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk berani dan tegas kepada konglomerat yang hingga sekarang masih menyimpan uangnya di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Pejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax AmnestyPejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax Amnesty

Sudah hampir tiga bulan sudah program tax amnesty atau pengampunan pajak dijalankan. Akhir September nanti, periode pertama program ini akan berakhir. Namun, hingga saat ini nilai tebusan masih jauh dari yang ditergetkan.selengkapnya

Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah Sasaran

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :