BerandaBeritaAnggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Dipangkas

Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Dipangkas

Rabu 26 Feb 2020 13:52Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

BISNIS 2290



Pemerintah menurunkan alokasi pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) sektor industri tertentu untuk tahun anggaran 2020.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12/2020 tentang Bea Masuk DTP Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020, total pagu anggaran untuk bea masuk DTP sebesar Rp405,57 miliar.

Jika dibandingkan dengan ketentuan bea masuk DTP untuk sektor industri tertentu pada tahun anggaran sebelumnya yang diatur dalam PMK No. 209/2018, bea masuk DTP-nya mencapai Rp497,84 miliar.

Jumlah kuasa pengguna anggaran (KPA) belanja bea masuk DTP juga berkurang dari lima KPA menjadi empat KPA.

Tahun ini, terdapat empat KPA yang melakukan pengelolaan anggaran belanja bea masuk DTP yakni Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Dirjen Industri Agro Kemenperin, dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM.

Jumlah sektor industri yang bisa mendapatkan fasilitas bea masuk DTP pada tahun ini mencapai 20 sektor industri.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, KPA yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran belanja bea masuk DTP antara lain Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM.

Sementara itu, jumlah sektor industri yang mendapatkan bea masuk DTP mencapai 36 sektor industri pada 2019.


Sumber : bisnis.com (Jakarta, 25 Februari 2020)
Foto : Bisnis




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiPemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak Pandemi

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).selengkapnya

Pajak Industri Dipangkas, Investor Teknologi Didorong MasukPajak Industri Dipangkas, Investor Teknologi Didorong Masuk

Pemerintah menyepakati peraturan pemberian insentif super deductible tax bagi industri yang berinvestasi di pendidikan vokasi dan penelitian serta pengembangan (litbang) hingga 200-300 persen. Dengan ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik peraturan tersebut dan mendorong investor teknologi berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holidayPemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holiday

Pemerintah kembali menebar insentif bagi pelaku industri. Kali ini, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau tax holiday. Berlaku mulai pekan ini, pemerintah memperluas sektor industri yang berhak bebas pajak serta mempercepat waktu pemberian insentif.selengkapnya

Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur Ulang

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.selengkapnya

Kemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemberian Insentif Fiskal untuk Industri Daur Ulang

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan pemberian insentif fiskal untuk industri daur ulang kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besaran pemberian insentif diperkirakan sekitar 5% untuk seluruh tahapan di rantai proses industri daur ulang.selengkapnya

Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiPemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasi

Pemerintah memberikan lima fasilitas pajak baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan atas pengadaan di industri farmasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :


industri (14) anggaran (9) sektor industri (7) dirjen industri (7) sektor (7) dirjen (7) kemenperin (7) kemenperin dirjen (5) kemenperin dirjen industri (5) mencapai (3) tertentu (3) sektor industri tertentu (3) jumlah (3) belanja (3) tahun anggaran (3) industri tertentu (3) pemerintah (3) obat narkotika (2) narkotika psikotropika (2) psikotropika prekursor (2) prekursor dan (2) zat adiktif (2) adiktif bpom (2) ditanggung pemerintah (2) pagu anggaran (2) bidang pengawasan (2) jumlah sektor (2) industri yang (2) mencapai sektor (2) mencapai sektor industri (2) sektor industri yang (2) pengawasan obat (2) anggaran belanja (2) deputi bidang (2) kimia farmasi (2) industri logam (2) logam mesin (2) alat transportasi (2) transportasi dan (2) dan elektronika (2) elektronika kemenperin (2) dtp sektor industri (2) industri kimia (2) anggaran belanja bea (2) kemenperin dan (2) farmasi dan (2) dan tekstil (2) dibandingkan dengan (2) tekstil kemenperin (2) industri agro (2) zat adiktif bpom (2) agro kemenperin (2)