Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan wacana penghapusan potongan bea masuk impor (generalized system of preferences /GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tak berpengaruh besar terhadap perdagangan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan GPS hanya memberi keuntungan sekitar US$ 1,8 miliar terhadap total perdagangan Indonesia dan Amerika sebesar US$ 20 miliar.
Amerika tengah mengevaluasi 124 produk ekspor asal Indonesia yang menerima pemotongan bea masuk impor.
"Belum rugi. Kita tetap bisa ekspor tapi harus bayar pajak," kata dia di Kantor Koordinator Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7).
Namun, pemerintah perlu mempersiapkan diri meskipun Indonesia bukan mitra dagang utama Amerika. Selain itu pemerintah perlu membantu pengusaha agar tidak terkena dampak besar.
Di sisi lain, Sofjan menilai Amerika juga mengambil untung dari Indonesia melalui kegiatan investasinya di dalam negeri. Karenanya, hal itu menurutnya juga patut disampaikan ke AS, sehingga yang harus dilihat AS mestinya tak hanya masalah defisit neraca perdagangan mereka. "Kita harus juga melihat dari investasi Amerika yang ada di sini dan lain lain," ujarnya.
Pemerintah akan menindaklanjuti ancaman perang dagang oleh Amerika Serikat terhadap penerapan tarif ekspor Indonesia. Sofjan mengatakan pemerintah akan mengirimkan tim untuk melakukan negosiasi oleh Kementerian Perdagangan dan Kedutaan Indonesia di Amerika.
"Terutama Kementerian Perdagangan yang akan dibantu lain-lain. Tapi perdagangan dan Departemen Luar Negeri merupkan ujung tombak penyelesaian," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan tim negosiator akan melakukan kajian terkait GSP, terutama agar fasilitas yang didapatkan Indonesia bisa tetap dipertahankan.
"Yang berkaitan dengan GSP akan di-review. Kami sudah memutuskan akan kirim tim yang akan berangkat pada akhir Juli," kata Oke.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan evaluasi produk yang dilakukan AS dilakukan karena perdagangan AS dengan Indonesia mengalami defisit. Dia pun menghimbau pelaku industri untuk melakukan antisipasi.
Tak Signifikan
Senada dengan Sofjan, Wakil Ketua Umum Kamar dang Indonesia (KADIN) bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani juga mengatakan dampak dari wacana penghapusan GSP oleh AS memang tak akan siginifikan atau hanya sekitar US$ 1,8 miliar dari total nilai perdagangan Indonesia-AS sebesar US$ 20 miliar. Sehingga tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS.
"Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang mendapat fasilitas GSP diekspor oleh Indonesia ke AS," kata Shinta dala keterangan resminya.
Meski demikian, dia menilai GSP AS sebagai proses penting untuk menjaga hubungan perdagangan strategis Indonesia-AS yang saling menguntungkan.
Selain membantu daya saing beberapa produk ekspor Indonesia, dia juga menilai pemberian GSP AS kepada Indonesia dibutuhkan oleh pelaku usaha dan konsumen AS.
Karena konsumen AS menurutnya dapat memperoleh barang konsumsi dan input produksi yang berkualitas dengan harga terjangkau dari Indonesia. Dia juga menyakini bahwa GSP dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat.
Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses pengkajian oleh pemerintah AS, yaitu kajian terhadap kelayakan Indonesia dalam memperoleh fasilitas GSP yang berkoordinasi dengan United States Trade Representative (USTR).
Sementara yang kedua adalah review terhadap produk-produk Indonesia yang akan diberikan potongan bea masuk oleh pemerintah AS yang juga merupakan review tahunan yang dikoordinasikan dengan United States International Trade Commision (US ITC)
Review tahunan terhadap produk GSP sudah dilakukan pada Januari-April 2018 dan sudah selesai dilakukan meskipun belum ada pengumuman lebih lanjut terkait perubahan produk yang akan diberikan manfaat GSP untuk Indonesia.
Sedangkan untuk review kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP masih berlangsung dan sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses review ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun 2018.
Apabila proses review kelayakan ini merekomsendasikan Indonesia tak layak menerima GSP AS, maka Indonesia akan kehilangan manfaat GSP segera setelah rekomendasi tersebut ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Adapun seluruh produk ekspor Indonesia ke AS yang semula menerima fasilitas potongan bea masuk impor akan dikenakan bea masuk normal (MFN) oleh AS seperti sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS.
Sumber : katadata.co.id (Jakarta, Juli 2018)
Foto : katadata
Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Kemunculan perusahaan digital saat ini tidak diimbangi oleh pengenaan pajak baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah memetik manfaat ekonomi dari negara yang bukan tempat beridirinya perusahaan tersebut.selengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Indonesia sepakat tukar data pajak dengan AmerikaDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).selengkapnya
Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahPertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya
Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya
Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakIsu tax ratio sempat disinggung dalam debat Capres 2019 lalu.Titik krusianya adalah tax ratio Indonesia terbilang masih rendah. Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brazil, dan Turki. Padahal, setiap 1% peningkatan tax ratio berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.95%.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
