Selebriti tanah air komitmen untuk mendukung tax amnesty. Hal ini disampaikan oleh selebriti tanah air yang diwakilkan oleh musisi sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah.
Menurut Anang, selama ini banyak artis yang ketakutan untuk membayar pajak. Hal ini lebih disebabkan karena adanya kesalahpahaman informasi yang diterima oleh kalangan selebriti, termasuk selama ini juga mengenai tax amnesty.
"Ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Kalau membongkar semua bilang orang pajak konotasinya buruk. Ini yang sedang dikembangkan dan ditambah bantuan konsultan pajak. Tim pajak dan artis mumpuni akan bagus ada transparansi. Oknum ya oknum, tapi orang pajak baik yang mau menerima kita, toh membayar pajak tidak memberatkan," kata Anang kepada awak media di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Hanya saja, saat ini pemerintah juga perlu untuk meningkatkan nasionalisme dalam program pengampunan pajak. Sebab, tanpa nasionalisme, target tax amnesty akan sulit untuk dicapai.
"Jangan ngomong nominal, seluruh artis utang kalau dihitung main pajak. Kita buka-bukaan itu. Tax amnesty, menyangkut pembangunan ini kita harapkan. Ini negara besar disegani di dunia. Kalau kita tidak memiliki nasionalisme tax amnesty akan berbahaya," imbuhnya.
Anang pun meminta kepada para selebriti untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak. Sebab, pada tahun 2018 mendatang tak lagi ada celah untuk menyembunyikan harta di negara manapun di dunia melalui kerja sama Automatic Exchange of Information.
"Orang pajak bilang gue enggak akan permasalahin lo lagi, ayo nol-nol kita melihat ke depan. Kalau mendukung tax amnesty pasti mendapatkan pendanaan negara seribu triliun," tutupnya.
Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : okezone.com
Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis PenjahatDirektorat Jenderal Pajak kembali menggelar sosialisasi pengampunan pajak. Kali ini pengenalan tax amnesty itu ditujukan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) dan sejumlah artis. Ketua Imarindo Nanda Persada mengatakan selama ini artis banayk yang takut dengan pegawai pajak.selengkapnya
Anang Hermansyah: Setelah Tax Amnesty, Jangan Main-Main dengan PajakSejumlah artis saat ini turut hadir dalam kegiatan sosialisasi program pengampunan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Turut hadir dalam kegiatan ini penyanyi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.selengkapnya
Anang Hermansyah Ungkap Sulitnya Artis Bayar PajakKendala dalam kewajiban pembayaran pajak sebagai warganegara Indonesia dirasakan oleh sederet artis Indonesia. Hal itu diungkap dalam momen sosialisasi Tax Amnesty yang digelar oleh Direktorar Jenderal Pajak pada hari ini Selasa (23/8/2016). Musisi dan DPR Komisi X Anang Hermansyah turut hadir dan memberikan keterangan pera mengenai kendala pajak yang dialami oleh para selebriti. Baginyaselengkapnya
Kalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara KitaProgram pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berjalan sekitar 2 bulan, namun dana yang diharapkan pemerintah dari uang tebusan baru mencapai Rp 4,14 triliun atau baru 2,5 persen dari target Rp 165 triliun.selengkapnya
Curhatan Anang Hermansyah Bayar Pajak hingga Rp650 JutaPara selebriti papan atas Tanah Air siang ini menghadiri sosialisasi program pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Dalam acara ini, para selebriti turut mencurahkan mengenai permasalahan penghasilan yang selama menjadi momok menakutkan. Sebab, kerap kali artis dikejar-kejar oleh Ditjen Pajak.selengkapnya
Waktu Masih Jadi Istri Anang Hermansyah, Tagihan Pajak Krisdayanti Tembus Rp 1,6 MiliarAnggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah menegaskan dirinya selalu berusaha membayar pajak tepat waktu. Berapapun tagihan pajak yang datang, akan dia bayar. Anang bercerita, saat masih menjadi suami penyanyi Krisdayanti, tagihan pajak yang datang kepadanya mencapai ampai Rp 1,6 miliar.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
