Analisis Gus Solah, Mengapa Tax Amnesty Berjalan Lambat

Kamis 15 Sep 2016 07:28Administratordibaca 384 kaliSemua Kategori

istimewa 135

Tax Amnesty seharusnya dilihat sebagai hak yang akan digunakan semua wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya karena di situ ada unsur "pengampunan."

Tapi pada kenyataannya, pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak terkesan lambat dan ada kemungkinan target yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai.


Ini alasan mengapa pelaksanaan tax amnesty terkesan lambat menurut KH Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Solah, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dalam pertemuannya dengan AM Putut Prabantoro, Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) di Jakarta pada Selasa (13/9/2016).

"Pertanyaan utama dan pertama yang harus diajukan adalah mengapa pelaksanaan tax amnesty terkesan lambat dan target yang tercapai jauh dari yang diharapkan? Padahal kan di situ ada pengampunan pajak bagi para wajib pajak terutama yang uangnya parkir di luar negeri ? Kalau kata lambat tidak tepat dipakai, saya cenderung mengatakan berjalan tidak semestinya,” ujar Gus Solah.

Menurut Gus Solah, faktor utama penyebab lambatnya pelaksanaan tax amnesty adalah sosialisasi informasi yang kurang tepat dan benar mengenai tax amnesty kepada wajib pajak.


Ada banyak distorsi informasi terkait tax amnesty di media sosial yang menyebabkan wajib pajak merasa kebingungan untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Sampai muncul rasa takut di antara wajib pajak yang melihat tax amnesty terkesan sebagai pintu masuk untuk menghukum orang.

Sesepuh Nahdlatul Ulama itu menambahkan dalam pelaksanaan amnesty ada kesan perlakuan berbeda yang diterapkan pemerintah terhadap wajib pajak untuk golongan pengemplang pajak dan wajib pajak bukan pengemplang.


Sehingga dalam posisi ini, sambung Gus Solah, pemerintah dinilai melakukan ketidakadilan dalam pelaksanaan tax amnesty tersebut.

Tax amnesty ini diharapkan dapat mengundang para warga negara Indonesia yang menyimpan kekayaan di luar negeri dapat membawa uangnya masuk kembali ke Indonesia. Hingga saat ini saya tidak tahu berapa persen dana yang tadinya parkir di luar negeri dan karena tax amnesty sudah masuk ke Indonesia. Selain itu, yang perlu dipertanyakan lebih lanjut adalah, uang yang sudah masuk ke Indonesia akan diapakan ? Sekedar masuk ataukah adakah kesempatan berinvestasi yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty. Khan bukan hanya soal pajaknya yang dibayarkan tetapi juga uangnya akan dikemakanakan ?" tanya cucu pendiri NU ini.

Gus Solah mengingatkan dan merasa miris negara sebesar Indonesia tidak lebih kaya dari Singapura atau Malaysia. Dalam pengumpulan pajak saja, Indonesia jauh di bawah Belanda, negara yang besarnya hanya seluas Jawa Timur.


Ia mengingatkan pajak adalah darah untuk pembangunan ekonomi. Guna melanjutkan pembangunan Indonesia dibutuhkan banyak darah segar yang diharapkan dapat diperoleh melalui tax amnesty.

Sementara AM Putut Prabantoro menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab jika program ini gagal. Perlu kiranya meninjau kembali kampanye serta sosialisasi agar tax amnesty tepat sasaran dan target rupiahnya tercapai.

“Sosialisasi yang kurang tepat dalam cara dan pemilihan medianya ketika berkampanye akan berakibat pada lambatnya pelaksanaan tax amnesty dan mungkin saja ditolak oleh masyarakat wajib pajak. Bahkan beberapa pekan lalu beredar informasi tentang tax amnesty yang sifatnya menakut-nakuti dan terkesan mengancam. Informasi itu banyak beredar di media sosial,” ujar Putut yang juga Konsultan Komunikasi Publik.

Ia menambahkan jika tax amnesty tidak berjalan sebagaimana mestinya suka tidak suka ada biaya politik yang harus dibayar oleh pemerintah.


Tax amnesty
adalah indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah baik pada segi keuangan, pembangunan ekonomi dan serta stabilitas politik. Keberhasilan tax amnesty juga terletak pada kepastian hukum yang mengikutinya.

Putut menegaskan penyebaran informasi tax amnesty harus terang, jelas dan benar, sampai kepada wajib pajak. Jika pemerintah ingin darah segar masuk ke kas negara untuk melanjutkan pembangunan.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Menkeu: Sudah Banyak yang Cari Informasi Tax AmnestyMenkeu: Sudah Banyak yang Cari Informasi Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sudah menuai respon dari calon peserta. Buktinya, di hari pertama penerapan, para calon telah menanyakan informasi mengenai tax amnesty.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :