Ampun-Ampun Pengampunan Pajak

Senin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 527 kaliSemua Kategori

katadata 111

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.

Namun Menteri Keuangan itu harus mengakui tidaklah gampang mensukseskan kebijakan tax amnesty yang sempat ditargetkan dapat menghimpun tarif tebusan pajak Rp 165 triliun. Satu setengah bulan terakhir, para petugas pajak sampai kelimpungan menangani masyarakat yang hendak ikut amnesti pajak.


“Memang ini waktu yang sangat kritis. Kami akui tim pajak kewalahan,” kata Sri Mulyani di depan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 25 Agustus 2016. Padahal, petugas pajak buka kantor hingga Sabtu, memangkas libur akhir pekan mereka.

Ketika diterapkan, program pengampunan pajak memang tidak sesederhana yang dibayangkan publik, termasuk para petugasnya. Masalah teknis, mulai dari pengertian objek pajak yang bisa dimasukkan dalam program amnesti hingga cara berhitung dan mengikutinya, kerap menjadi kebingungan sebagian besar masyarakat.


Tak heran bila setiap kali Direktorat Jenderal Pajak, bahkan Menteri Keuangan atau Presiden Joko Widodo menggelar sosialisasi, selalu terjadi banjir pertanyaan. Kini, banyak orang pun bertanya-tanya melalui media.


“Klinik Amnesti Pajak”, rubrik yang dibuka Katadata, misalnya, tak pernah sepi dari pengirim surat elektronik. Banyak yang belum paham maksud dari kebijakan yang semula ditujukan untuk para konglomerat yang menyimpan hartanya di luar negeri itu. Sebagian mempertanyakan, tak sedikit pula yang mengeluhkan sisi keadilannya.


“Saya adalah seorang pebisnis online namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saya ada tabungan hasil jerih payah selama enam tahun belakangan. Apa perlu ikut program tax amnesty?” demikian surel yang disampaikan Handy Rusydi. “Apa ada syarat minimal uang yang sudah saya peroleh untuk mengikuti tax amnesty ini?”


Bila Handy kebingungan untuk mengikuti pengampunan pajak, Rusdy Wen bahkan masih merasa belum jelas setelah bertemu petugas pajak. Menurutnya, nilai rumah yang dia laporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan sesuai NJOP. Ketika berkonsultasi dengan petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dia diharuskan menghitung sesuai dengan nilai rumah wajar pada 31 Desember 2015.


“Tetapi masalahnnya, selisih nilai rumah dari nilai NJOP dan nilai rumah wajar pada 31 Desember 2015 dianggap sebagai nilai tunai pada tax amnesty. Saya tidak memiliki uang tunai itu sedikit pun. Dan bagi saya, nilai itu sangat besar. Saya khawatir ini akan dianggap money laundry,” ujarnya.


Letupan-letupan pertanyaan seperti itulah yang kemudian memunculkan keresahan. Pengampunan pajak malah dirasa membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karenanya, pengamat pajak dari Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi wajib pajak yang sudah patuh dan menengah-kecil.


Jangan sampai ada kesan tax amnesty memburu kelas menengah tapi tidak buat yang besar-besar,” katanya kepada Katadata, Rabu, pekan lalu.


Perlakuan khusus yang dimaksud adalah untuk wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Padahal, harta itu diperoleh dari penghasilan yang sudah kena pajak.

Dia mengusulkan wajib pajak seperti itu cukup melakukan pembetulan pajak dan difasilitasi dengan formulir tersendiri. Jadi, tidak perlu kena denda sesuai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), apalagi mengikuti amnesti pajak sehingga harus membayar uang tebusan.


Sebab, pada dasarnya harta adalah akumulasi penghasilan yang telah dikenai pajak. Wajib pajak berkewajiban memasukkan seluruh harta yang diperolehnya dalam daftar isian harta di SPT Tahunan. Apabila lalai, wajib pajak dapat membetulkan SPT dengan memasukkan harta dan tidak perlu membayar pajak.


Karena itu, Prastowo meminta pemerintah memberikan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan tersebut. Saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dia menyatakan pernah mengusulkan solusinya. “Agar tak ada kesan menyasar mereka yang relatif sudah patuh dan menengah kecil, harus ambil langkah-langkah moderat,” ujarnya.  


Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih meminta kebijaksanaan pemerintah untuk melindungi masyarakat menengah dan kecil. “Awalnya saya menangkap tax amnesty untuk meraup dana-dana dari luar negeri. Tapi berkembang jadi kesempatan meraup di dalam negeri,” ujarnya.


Lana menyoroti keresahan yang kini berkembang di masyarakat. Contohnya, para pensiunan yang harus membayar tebusan tax amnesty lantaran belum memasukkan seluruh hartanya dalam SPT. Padahal, bisa jadi hartanya bukanlah harta produktif, melainkan hanya rumah yang ditinggali dan sudah dibayarkan pajak bumi dan bangunannya (PBB).


Sebagai salah satu solusi atas karut-marut program ini, dia menyarankan pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperpanjang program tax amnesty sehingga bisa disosialisasikan lebih baik. “Perlu dipikirkan juga, apakah tarifnya tepat untuk masyarakat dalam negeri, dua persen itu kemahalan,” kata Lana.


Dia pun mengusulkan periode pertama amnesti pajak diperpanjang hingga Maret tahun depan karena masyarakat membutuhkan penjelasan perpajakan yang baik. Selain itu, masyarakat dapat mempersiapkan uang untuk membayar tebusan.

Tarif Tebusan Pengampunan Pajak
Tarif Tebusan Pengampunan Pajak (Katadata)

Seperti diketahui, program tax amnesty terbagi atas tiga triwulan yaitu Juli - September 2016, Oktober - Desember 2016, dan Januari - Maret 2017. Tarif tebusan dipatok berbeda sesuai periode. Khusus repatriasi dan deklarasi dalam negeri, pada periode pertama sebesar dua persen dari harta bersih yang diungkap. Kemudian tarifnya naik menjadi tiga persen pada periode kedua, dan pada periode terakhir sebesar lima persen. 


Bila Lana mengusulkan pembentukan Perpu, PP Muhammadiyah malah menyatakan tidak setuju dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Mereka berencana mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.


Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, sebagaimana dikutip detik.com, mengatakan situasi pelaksanaan amnesti pajak saat ini malah menjadi blunder. “Tapi blunder itu kita harus ikut mencari solusi. Jika akhirnya kita mengajukan judicial review, itu komitmen Muhammadiyah untuk mengatasi blunder,” ujarnya, Minggu, 28 Agustus 2016.


Menurut Busyro, karakter tax amnesty yang diterapkan saat ini tidak jelas, sasarannya pun tak tepat. “Nyasar-nyasar ke masyarakat yang tidak pernah punya masalah dan berurusan sebagaimana yang dialami kelompok yang sangat kecil jumlahnya,” kata Busyro.

Ketika Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan ketika itu, memang berkali-kali menyatakan bahwa tujuan utama tax amnesty adalah repatriasi, menarik dana dari luar negeri yang diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Dana itu diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi.

Menjaring Dana Via Amnesti Pajak
Menjaring Dana Via Amnesti Pajak (Katadata)

Target kedua yakni memperluas basis pajak. Dengan melaporkan harta yang selama ini “disembunyikan” secara otomatis akan memunculkan wajib pajak baru. Tujuan terkahir adalah menambah pemasukan negara melalui tarif tebusan. Posisi ini yang kemudian dinilai terbalik sehingga mengganggu masyarakat. Kini, keresahan itu ditandai dengan ramainya seruan menolak membayar pajak di media sosial yang ditandai melalui tagar #stopbayarpajak.


Atas keruwetan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pangkal awalnya pada reformasi di bidang perpajakan, yang semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk kepada pengampunan pajak. Hal ini yang kemudian terlihat kesan bahwa tax amnesty dilakukan terlalu cepat.

Karenanya, yang bisa dilakukan adalah tetap bekerja keras mencapai target dan di sisi lain tetap melakukan reformasi sistem perpajakan. “Pemikiran kami, reformasi perpajakan didahulukan baru tax amnesty, tapi sudah terjadi,” kata Sri.

Sri Mulyani
Sri Mulyani (Arief Kamaludin | Katadata)

Pelaksanaan kilat itu pula yang membuat pegawai pajak kewalahan dalam mengimplementasikannya. Sebab, kata Sri Mulyani, jeda dari penerbitan hingga pelaksanaan undang-undang terlalu mepet sehingga waktu pegawai pajak untuk memahami payung hukumnya begitu singkat.


Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pegawai pajak seperti mendapat dua tugas tambahan: harus memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan beberapa petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


Karena itu, dalam waktu dekat dia akan bertemu dengan beberapa Kepala Kantor Wilayah Pajak Besar untuk menanyakan apakah tetap berkomitmen untuk mengejar target pajak dari kebijakan tersebut. “Ini tugas yang sangat menantang. Saya tidak bilang ini mudah,” katanya.

Sumber : katadata.co.id (29 Agustus 206)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :