Amnesti Pajak Suntik Perekonomian

Rabu 5 Okt 2016 11:39Admindibaca 188 kaliSemua Kategori

BISNIS 1002

Sebanyak 66% harta yang diungkapkan dalam kebijakan pengampunan pajak pada periode pertama bersifat likuid, sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dari total nilai harta (berdasarkan surat pernyataan harta / SPH) yang diungkapkan senilai Rp3.625 triliun, 66%-nya atau sekitar Rp2.392,52 triliun merupakan harta likuid yang bisa diputar untuk berusaha atau berinvestasi.

Dari nilai tersebut, kelompok harta kas dan setara kas mencakup Rp1.376,48 triliun. Sisanya, yakni Rp1.016,04 triliun merupakan harta dalam bentuk investasi dan surat berharga.

“Anda bisa bayangkan, yang ini harta likuid yang bisa digunakan untuk melakukan investasi dan berdampak pada perekonomian,” ujarnya di kantor pusat Ditjen Pajak (DJP), Senin malam (4/10).

Dia mengungkapkan kelompok harta yang likuid tersebut masih akan bertambah pada periode kedua dan ketiga implementasi kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, beberapa wajib pajak besar (prominent) mengaku masih menghitung dan menunggu proses administrasi repatriasi.

Oleh karena itulah, lanjutnya, DJP akan terus melakukan sosialisasi kepada WP besar – baik badan maupun orang pribadi –dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi bidikan karena diyakini potensinya masih besar.

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan periode kedua masih sangat menarik bagi wajib pajak (WP) untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya di masa lalu. Dia menuturkan pemerintah tidak memiliki target spesifik besaran penerimaan, repatriasi, dan deklarasi hingga akhir periode kedua pada 31 Desember 2016.

Besaran tarif tebusan periode kedua untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri sebesar 3%, sedangkan deklarasi luar negeri dipatok sebesar 6%. "Wajib pajak yang pada periode pertama sudah melapor, masih bisa memperbaiki pelaporan amnesti pajak pada periode kedua. Tidak ada target, lebih ke hak WP untuk menyelesaikan perpajakan di masa lalu," ucapnya.

John berharap setelah kebijakan amnesti berakhir hingga periode ketiga, kepatuhan pajak individu juga semakin meningkat. Pemerintah juga menyiapkan perubahan sanksi pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). "Akan ada perubahan sanksi tapi sekarang saya tidak bisa kasih tahu.”

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan memang mayoritas harta likuid sehingga ada ruang yang cukup besar untuk menggerakkan roda ekonomi, khususnya untuk harta dalam jenis kas dan setara kas. “Cukup likuid dan usaha kita akan maju.”

Seluruh harta yang masuk di pos deklarasi dalam negeri, menurut Suryadi, ada sebagian yang berasal dari luar negeri. Pasalnya, adanya ketentuan holding period tiga tahun membuat beberapa pengusaha memasukkan uang dari luar negeri bahkan sebelum Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan.

Selain itu, ada skema back to back loan yang secara riil harta wajib pajak (WP) sudah berada di wilayah Indonesia. Dengan skema ini, ada implikasi positif pada performa utang luar negeri Indonesia yang semakin berkurang.

“Hal ini akan mengurangi utang luar negeri sehingga rating Indonesia naik. Jumlahnya besar. Ada satu orang Rp1 triliun–Rp2 triliun, cukup besar,” tuturnya.

Masih minimnya repatriasi, sambung dia, dikarenakan ada yang masih belum selesai mengurus adminitrasi repatriasi sehingga memilih deklarasi luar negeri terlebih dahulu pada periode tarif terendah. Setelah dilaporkan ke sistem perpajakan Indonesia, proses repatriasi bisa menyusul.

Celah Hukum

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP mengakui memang ada indikasi celah-celah yang dilakukan oleh WP. Namun, pihaknya belum bisa memastikan karena harus ada penelitian lebih jauh setelah kebijakan ini berakhir.

Dia mengklaim tidak terlalu khawatir karena ada kepercayaan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional. Terlebih, kinerja periode pertama tax amnesty juga menunjukkan mulai adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Kendati harta tersebut likuid dan mampu menggerakkan roda ekonomi, lanjut Yon, tidak semuanya bisa menambah objek pajak baru tahun mendatang. Dengan demikian, DJP akan menganalisis seluruh data yang masuk.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perbankan Umum, BUMN, dan BUMD Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Irman A Zahiruddin mengatakan pemerintah harus terus gencar untuk melakukan sosialisasi terutama bagi WP di dalam negeri, terutama WP besar.

Menurutnya, masih banyak WP besar yang belum mengetahui program amnesti pajak memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka cenderung acuh. "Kalau mereka tidak ikut program konsekuensinya apa, WP besar masih belum tahu manfaat jangka panjangnya apa”.

Selain itu, dia mengungkapkan di tengah membludaknya antusiasme WP dalam mengikuti program pengampunan pajak justru menjadi sarana bagi konsultan pajak untuk memasang tarif tinggi.  Menurutnya, ada yang mematok tarif hingga Rp250 juta.

"Jangan meres gitu dengan pasang tarif Rp250 juta, tapi saya bayar Rp25 juta itu saya dibantu untuk pelaporan pajak kita di tahun ini," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Masih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar NegeriMasih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar Negeri

Perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga pukul 10.00 WIB, Rabu 7 September 2016, menembus angka Rp5,30 triliun atau 3,2 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :