Amnesti Pajak Suntik Perekonomian

Rabu 5 Okt 2016 11:39Admindibaca 207 kaliSemua Kategori

BISNIS 1002

Sebanyak 66% harta yang diungkapkan dalam kebijakan pengampunan pajak pada periode pertama bersifat likuid, sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dari total nilai harta (berdasarkan surat pernyataan harta / SPH) yang diungkapkan senilai Rp3.625 triliun, 66%-nya atau sekitar Rp2.392,52 triliun merupakan harta likuid yang bisa diputar untuk berusaha atau berinvestasi.

Dari nilai tersebut, kelompok harta kas dan setara kas mencakup Rp1.376,48 triliun. Sisanya, yakni Rp1.016,04 triliun merupakan harta dalam bentuk investasi dan surat berharga.

“Anda bisa bayangkan, yang ini harta likuid yang bisa digunakan untuk melakukan investasi dan berdampak pada perekonomian,” ujarnya di kantor pusat Ditjen Pajak (DJP), Senin malam (4/10).

Dia mengungkapkan kelompok harta yang likuid tersebut masih akan bertambah pada periode kedua dan ketiga implementasi kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, beberapa wajib pajak besar (prominent) mengaku masih menghitung dan menunggu proses administrasi repatriasi.

Oleh karena itulah, lanjutnya, DJP akan terus melakukan sosialisasi kepada WP besar – baik badan maupun orang pribadi –dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi bidikan karena diyakini potensinya masih besar.

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan periode kedua masih sangat menarik bagi wajib pajak (WP) untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya di masa lalu. Dia menuturkan pemerintah tidak memiliki target spesifik besaran penerimaan, repatriasi, dan deklarasi hingga akhir periode kedua pada 31 Desember 2016.

Besaran tarif tebusan periode kedua untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri sebesar 3%, sedangkan deklarasi luar negeri dipatok sebesar 6%. "Wajib pajak yang pada periode pertama sudah melapor, masih bisa memperbaiki pelaporan amnesti pajak pada periode kedua. Tidak ada target, lebih ke hak WP untuk menyelesaikan perpajakan di masa lalu," ucapnya.

John berharap setelah kebijakan amnesti berakhir hingga periode ketiga, kepatuhan pajak individu juga semakin meningkat. Pemerintah juga menyiapkan perubahan sanksi pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). "Akan ada perubahan sanksi tapi sekarang saya tidak bisa kasih tahu.”

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan memang mayoritas harta likuid sehingga ada ruang yang cukup besar untuk menggerakkan roda ekonomi, khususnya untuk harta dalam jenis kas dan setara kas. “Cukup likuid dan usaha kita akan maju.”

Seluruh harta yang masuk di pos deklarasi dalam negeri, menurut Suryadi, ada sebagian yang berasal dari luar negeri. Pasalnya, adanya ketentuan holding period tiga tahun membuat beberapa pengusaha memasukkan uang dari luar negeri bahkan sebelum Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan.

Selain itu, ada skema back to back loan yang secara riil harta wajib pajak (WP) sudah berada di wilayah Indonesia. Dengan skema ini, ada implikasi positif pada performa utang luar negeri Indonesia yang semakin berkurang.

“Hal ini akan mengurangi utang luar negeri sehingga rating Indonesia naik. Jumlahnya besar. Ada satu orang Rp1 triliun–Rp2 triliun, cukup besar,” tuturnya.

Masih minimnya repatriasi, sambung dia, dikarenakan ada yang masih belum selesai mengurus adminitrasi repatriasi sehingga memilih deklarasi luar negeri terlebih dahulu pada periode tarif terendah. Setelah dilaporkan ke sistem perpajakan Indonesia, proses repatriasi bisa menyusul.

Celah Hukum

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP mengakui memang ada indikasi celah-celah yang dilakukan oleh WP. Namun, pihaknya belum bisa memastikan karena harus ada penelitian lebih jauh setelah kebijakan ini berakhir.

Dia mengklaim tidak terlalu khawatir karena ada kepercayaan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional. Terlebih, kinerja periode pertama tax amnesty juga menunjukkan mulai adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Kendati harta tersebut likuid dan mampu menggerakkan roda ekonomi, lanjut Yon, tidak semuanya bisa menambah objek pajak baru tahun mendatang. Dengan demikian, DJP akan menganalisis seluruh data yang masuk.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perbankan Umum, BUMN, dan BUMD Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Irman A Zahiruddin mengatakan pemerintah harus terus gencar untuk melakukan sosialisasi terutama bagi WP di dalam negeri, terutama WP besar.

Menurutnya, masih banyak WP besar yang belum mengetahui program amnesti pajak memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka cenderung acuh. "Kalau mereka tidak ikut program konsekuensinya apa, WP besar masih belum tahu manfaat jangka panjangnya apa”.

Selain itu, dia mengungkapkan di tengah membludaknya antusiasme WP dalam mengikuti program pengampunan pajak justru menjadi sarana bagi konsultan pajak untuk memasang tarif tinggi.  Menurutnya, ada yang mematok tarif hingga Rp250 juta.

"Jangan meres gitu dengan pasang tarif Rp250 juta, tapi saya bayar Rp25 juta itu saya dibantu untuk pelaporan pajak kita di tahun ini," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Masih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar NegeriMasih Sedikit Orang Kaya RI Pulangkan Harta dari Luar Negeri

Perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga pukul 10.00 WIB, Rabu 7 September 2016, menembus angka Rp5,30 triliun atau 3,2 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :