Amnesti Pajak Suntik Perekonomian

Rabu 5 Okt 2016 11:39Admindibaca 267 kaliSemua Kategori

BISNIS 1002

Sebanyak 66% harta yang diungkapkan dalam kebijakan pengampunan pajak pada periode pertama bersifat likuid, sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dari total nilai harta (berdasarkan surat pernyataan harta / SPH) yang diungkapkan senilai Rp3.625 triliun, 66%-nya atau sekitar Rp2.392,52 triliun merupakan harta likuid yang bisa diputar untuk berusaha atau berinvestasi.

Dari nilai tersebut, kelompok harta kas dan setara kas mencakup Rp1.376,48 triliun. Sisanya, yakni Rp1.016,04 triliun merupakan harta dalam bentuk investasi dan surat berharga.

“Anda bisa bayangkan, yang ini harta likuid yang bisa digunakan untuk melakukan investasi dan berdampak pada perekonomian,” ujarnya di kantor pusat Ditjen Pajak (DJP), Senin malam (4/10).

Dia mengungkapkan kelompok harta yang likuid tersebut masih akan bertambah pada periode kedua dan ketiga implementasi kebijakan pengampunan pajak. Pasalnya, beberapa wajib pajak besar (prominent) mengaku masih menghitung dan menunggu proses administrasi repatriasi.

Oleh karena itulah, lanjutnya, DJP akan terus melakukan sosialisasi kepada WP besar – baik badan maupun orang pribadi –dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi bidikan karena diyakini potensinya masih besar.

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan periode kedua masih sangat menarik bagi wajib pajak (WP) untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya di masa lalu. Dia menuturkan pemerintah tidak memiliki target spesifik besaran penerimaan, repatriasi, dan deklarasi hingga akhir periode kedua pada 31 Desember 2016.

Besaran tarif tebusan periode kedua untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri sebesar 3%, sedangkan deklarasi luar negeri dipatok sebesar 6%. "Wajib pajak yang pada periode pertama sudah melapor, masih bisa memperbaiki pelaporan amnesti pajak pada periode kedua. Tidak ada target, lebih ke hak WP untuk menyelesaikan perpajakan di masa lalu," ucapnya.

John berharap setelah kebijakan amnesti berakhir hingga periode ketiga, kepatuhan pajak individu juga semakin meningkat. Pemerintah juga menyiapkan perubahan sanksi pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). "Akan ada perubahan sanksi tapi sekarang saya tidak bisa kasih tahu.”

Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan memang mayoritas harta likuid sehingga ada ruang yang cukup besar untuk menggerakkan roda ekonomi, khususnya untuk harta dalam jenis kas dan setara kas. “Cukup likuid dan usaha kita akan maju.”

Seluruh harta yang masuk di pos deklarasi dalam negeri, menurut Suryadi, ada sebagian yang berasal dari luar negeri. Pasalnya, adanya ketentuan holding period tiga tahun membuat beberapa pengusaha memasukkan uang dari luar negeri bahkan sebelum Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan.

Selain itu, ada skema back to back loan yang secara riil harta wajib pajak (WP) sudah berada di wilayah Indonesia. Dengan skema ini, ada implikasi positif pada performa utang luar negeri Indonesia yang semakin berkurang.

“Hal ini akan mengurangi utang luar negeri sehingga rating Indonesia naik. Jumlahnya besar. Ada satu orang Rp1 triliun–Rp2 triliun, cukup besar,” tuturnya.

Masih minimnya repatriasi, sambung dia, dikarenakan ada yang masih belum selesai mengurus adminitrasi repatriasi sehingga memilih deklarasi luar negeri terlebih dahulu pada periode tarif terendah. Setelah dilaporkan ke sistem perpajakan Indonesia, proses repatriasi bisa menyusul.

Celah Hukum

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP mengakui memang ada indikasi celah-celah yang dilakukan oleh WP. Namun, pihaknya belum bisa memastikan karena harus ada penelitian lebih jauh setelah kebijakan ini berakhir.

Dia mengklaim tidak terlalu khawatir karena ada kepercayaan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional. Terlebih, kinerja periode pertama tax amnesty juga menunjukkan mulai adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Kendati harta tersebut likuid dan mampu menggerakkan roda ekonomi, lanjut Yon, tidak semuanya bisa menambah objek pajak baru tahun mendatang. Dengan demikian, DJP akan menganalisis seluruh data yang masuk.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perbankan Umum, BUMN, dan BUMD Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Irman A Zahiruddin mengatakan pemerintah harus terus gencar untuk melakukan sosialisasi terutama bagi WP di dalam negeri, terutama WP besar.

Menurutnya, masih banyak WP besar yang belum mengetahui program amnesti pajak memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka cenderung acuh. "Kalau mereka tidak ikut program konsekuensinya apa, WP besar masih belum tahu manfaat jangka panjangnya apa”.

Selain itu, dia mengungkapkan di tengah membludaknya antusiasme WP dalam mengikuti program pengampunan pajak justru menjadi sarana bagi konsultan pajak untuk memasang tarif tinggi.  Menurutnya, ada yang mematok tarif hingga Rp250 juta.

"Jangan meres gitu dengan pasang tarif Rp250 juta, tapi saya bayar Rp25 juta itu saya dibantu untuk pelaporan pajak kita di tahun ini," katanya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar Negeri

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

Apindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax AmnestyApindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax Amnesty

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat dikatakan sukses pada periode pertama. Banyak WP Besar yang memilih ikut tax amnesty pada periode pertama lalu. Alhasil, tarif tebusan berhasil mencapai Rp97 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :