Amnesti Pajak Mulai Beri Dampak Positif ke Industri Properti

Sabtu 8 Okt 2016 10:23Admindibaca 369 kaliSemua Kategori

SINDONEWS 1003

Industri properti di Yogyakarta mulai merasakan dampak adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah. Para pengembang mengaku mulai merasakan adanya peningkatan transaksi dari perumahan-perumahan yang mereka bangun di beberapa wilayah di Yogyakarta. Meski belum signifikan tetapi ada peningkatan.

General Manager CitraGrand Mutiara (Ciputra Group), Yuliarso Christiono mengungkapkan, amnesti pajak mulai berpengaruh positif bagi industri perumahan di Yogyakarta. Pembelian unit baru CitraGrand Mutiara sudah mulai meningkat. Selain itu berpindahtangannya unit-unit lama ke pemilik baru. "10 persen unit kami yang lama telah pindah tangan dari pemilik pertama," tuturnya saat pameran properti di Hartono Mall, Jumat (7/10/2016).

Ia mengakui dampak amnesti pajak memang belum begitu besar karena periode pertama baru saja selesai. Dan yang sangat dinanti para pengembang adalah dana repatriasi. Saat ini dana repatriasi dan deklarasi luar negeri dari wajib pajak yang ikut tax amnesty masih ngendon di perbankan.

Pihaknya memperkirakan transaksi akan menunjukkan peningkatan di bulan Februari 2017 mendatang. Karena dana repatriasi tersebut masuk ke Indonesia mulai bulan Desember hingga Januari 2017 mendatang. Sehingga transaksi baru menunjukkan peningkatan di bulan kedua.

Ia berharap dana amnesti pajak banyak masuk ke dunia properti, karena properti merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Sebagai contoh, dalam setahun terakhir, harga properti dari CitraGrand Mutiara sudah mengalami peningkatan 20-25%. Itu terbukti dari harga jual dari rumah-rumah yang berpindah tangan ke pemilik kedua. "Yang dijual itu harganya sudah naik drastis," paparnya.

Dari secondary market tersebut, sekarang sudah mengalami peningkatan transaksi. Hal tersebut membuktikan jika harga properti naik sehingga ketika dijual kembali pemiliknya mendapatkan untung yang signifikan. Dan bisnis ini nampaknya masih menjanjikan terutama di Yogyakarta sebelah barat.

Harga jual kembali bisnis properti juga menjanjikan dari sisi yang lain. Karena properti yang mereka bangun di CitraGrand Mutiara juga laku untuk disewakan. Melalui pemasaran online, rumah-rumah di CitraGrand Mutiara mulai disewakan dan harga sewa juga lumayan tinggi. "Ini keuntungan lain investasi di properti," tuturnya.

Wakil Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Yogyakarta, Ilham Nur Muhammad mengakui REI memang berharap amnesti pajak ada yang mengalir ke bisnis properti sehingga nanti dapat menggeliatkan kembali industri properti di Yogyakarta. Karena selama beberapa tahun terakhir industri properti di Yogyakarta sedang mengalami kelesuan.

Sumber : sindonews.com (Yogyakarta, 08 Oktober 2016)

Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Properti Mulai Rasakan Dampak Positif Amnesti PajakProperti Mulai Rasakan Dampak Positif Amnesti Pajak

Sektor properti mulai merasakan dampak positif program amnesti pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2016.selengkapnya

Amnesti Pajak di Yogyakarta Mulai Menyasar UMKMAmnesti Pajak di Yogyakarta Mulai Menyasar UMKM

Pelaksanaan program amnesti pajak periode kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menyasar wajib pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.selengkapnya

Industri Properti Belum Rasakan Dampak Tax AmnestyIndustri Properti Belum Rasakan Dampak Tax Amnesty

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah efektif dijalankan selama satu bulan. Hanya saja, hingga saat ini dampak dari program pengampunan pajak tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh sektor properti di Indonesia.selengkapnya

Sisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke PropertiSisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke Properti

Indonesia Property Watch‎ (IPW) melihat kebijakan amnesti pajak yang dijalankan pemerintah, dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap industri properti.selengkapnya

Bisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestyBisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax Amnesty

Program Tax amnesty atau pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah diyakini mulai memberikan dampak terhadap iklim bisnis properti di Kota Semarang. Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Pertanahan Wibowo Tedjo Sukmono mengatakan, sejak berakhirnya program amnesti pajak tahap pertama, sudah mulai ada pergerakan penjualan perumahan.selengkapnya

REI Berharap Dana Amnesti Pajak Mengalir ke PropertiREI Berharap Dana Amnesti Pajak Mengalir ke Properti

Para pengembang di Yogyakarta berharap ada dana dari amnesti pajak yang mengalir ke mereka. Dengan dana dari amnesti pajak ini, harapannya dapat menggerakkan sektor properti yang kini sedang lesu akibat perlambatan ekonomi di berbagai wilayah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :