Amnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas Premium

Selasa 23 Ags 2016 13:30Administratordibaca 378 kaliSemua Kategori

shutterstock 013

Amnesti pajak benarbenar memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.

Direktur Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menuturkan, memasuki awal semester kedua 2016 ini terus mengalami tren positif di dunia properti. Penjualan properti yang sempat macet pada akhir 2015 sudah tak terjadi lagi. Pemberlakuan amnesti pajak menjadi puncak penjualan properti di Indonesia.


“Kalau dihitung kenaikannya bisa sampai 30 persen. Semua ini tak bisa lepas dari kebijakan pemerintah dalam memberlakukan amnesti pajak,” ujar Sutandi.


Dia mengatakan, untuk tahap awal ini bisa diketahui pada akhir September nanti. Namun, saat ini sudah banyak perubahan terkait tren positif properti yang semakin diminati masyarakat. Pihaknya memprediksi puncak penjualan properti akan terjadi pada tahap kedua pemberlakuan amnesti pajak.


“Hunian yang harganya di atas Rp1 miliar mudah terjual. Para pembeli yang dulu bingung menambah aset, kini mulai dipermudah dengan ada amnesti pajak,” ungkapnya.


Pilihan properti, katanya, memang dirasakan paling masuk akal untuk berinvestasi bagi banyak orang. Mereka yang sebelumnya takut membeli karena masih ada tunggakan pajak kini bisa berinvestasi. Apalagi harga properti tak ada tren penurunan. Bagi para pemegang uang, mereka tentu ingin mengambil keuntungan dalam situasi bagus seperti saat ini.


“Dari pada dana itu menganggur. Tentu lebih baik ada peningkatan nilai. Pilihan itu akhirnya jatuh pada properti,” katanya.


Dia menjelaskan, semester kedua ini juga menjadi waktu paling tepat membeli properti. Puncak harga properti yang bagus akan terjadi menjelang penutupan kebijakan amnesti pajak nanti. Dengan begitu para pembeli bisa merasakan langsung keuntungan dalam waktu singkat.


Sementara GM Marketing PT Pakuwon Jati Tbk, Agung Nugroho menuturkan, para pembeli properti yang berimbas kebijakan amnesti pajak memang banyak memilih hunian premium.


Rata-rata pilihan yang diambil di atas Rp1 miliar. Di Surabaya, katanya, pilihan hunian premium sudah banyak. Para pembeli tak kesulitan memilih berbagai jenis hunian. Salah satunya hunian yang ada di atas mal dengan akses langsung ke pusat perbelanjaan. “Saat ini end user harus bisa bersaing cepat dengan para investor. Mereka yang selama beberapa tahun terakhir menahan diri membeli hunian kini mulai gencar untuk berburu setelah berlakunya amnesti pajak,” katanya.


Aset WNI di Singapura Terus Dipantau

Pemerintah mendorong warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di Singapura untuk merepatriasi lebih banyak aset melalui program amnesti pajak. Seandainya hanya melakukan deklarasi tanpa merepatriasi aset, pemerintah akan terus memantau aset tersebut dan memastikan mereka membayar pajak dengan benar.


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak ditunjuk sebagai menkeu dirinya mendapatkan tugas utama untuk menarik aset milik WNI di luar negeri sebanyak- banyaknya meski undang- undang amnesti pajak memberikan pilihan kepada wajib pajak (WP) untuk mendeklarasi atau merepatriasi asetnya.


“Tentu kami akan coba repatriasi dengan berbagai macam kesiapan yang kami lakukan. Perbedaan repatriasi dan deklarasi adalah jumlah rate. Dari sisi itu kami berupaya keras kalaupun mereka di luar negeri kalau subjek pajak mereka harus tetap bayar pajak,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, hingga kemarin total harta yang dideklarasikan mencapai Rp45,6 triliun, terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp39,6 triliun dan luar negeri Rp6 triliun. Adapun dana yang direpatriasi sebesar Rp1,52 triliun dan uang tebusan dari program amnesti pajak mencapai Rp951 miliar.


Mengacu data Kemenkeu per 20 Agustus 2016, sebagian besar dana deklarasi dan repatriasi berasal dari Singapura. Jumlah harta WNI di Singapura yang dideklarasikan sebesar Rp4,799 triliun dan repatriasi Rp1,086 triliun. Berada di urutan kedua harta WNI di Australia dengan deklarasi sebesar Rp616 miliar dan repatriasi Rp15 miliar, kemudian Hong Kong dengan deklarasi Rp124 miliar dan repatriasi Rp71 miliar.


Selebihnya deklarasi dan repatriasi dari aset-aset WNI di Malaysia, Amerika Serikat, China, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris Raya. Sri Mulyani menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mendorong agar proses repatriasi berjalan lebih mulus. Berbagai regulasi yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan (PMK) tak lepas dari permintaan WNI di luar negeri yang menyatakan niatnya untuk merepatriasi asetnya ke dalam negeri. “Mereka minta supaya gateway-nya ditambah, saya tambah. Kalau mau investasi di sektor nonkeuangan, saya keluarkan PMK,” katanya.


Sri Mulyani mengungkapkan, saat melakukan sosialisasi amnesti pajak di Singapura pada awal Agustus lalu dirinya bertemu dengan otoritas Singapura. Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Singapura menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan amnesti pajak di Indonesia. “Dari sisi pemerintah, mereka mendukung pelaksanaan tax amnesty, bahkan kita juga ketemu investment banker supaya mereka compliance dengan pelaksanaan tax amnesty. Kita akan terus monitoring,” kata Sri Mulyani.


Salah satu regulasi yang segera diterbitkan untuk mendorong repatriasi adalah PMK yang mengatur kemudahan pengalihananakperusahaanbertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) dari luar negeri ke Indonesia. Regulasi itu ditujukan supaya proses pengungkapan harta, khususnya repatriasi, bisa dilakukan.“Jangan lagi disembunyikan di tax haven ,” katanya.


Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti yang menyusun regulasi tersebut menyatakan, berdasarkan UU Amnesti Pajak, wajib pajak (WP) yang memiliki SPV dan mengikuti program amnesti pajak harus mengungkap SPV, termasuk harta yang dimiliki melalui SPV. “Setelah itu SPV-nya juga harus berubah menjadi perusahaan Indonesia,” ujarnya.


Astera menyatakan, sesuai dengan ketentuan, proses pengalihan, baik saham, tanah maupun bangunan yang dimiliki SPV, akan dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) final sebesar 5persen.

Sumber : sindonews.com (Surabaya, 23 Agustus 2016)
Foto : shutterstock




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :