Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.
Dia belum lega karena yang disasar bukan pencapaian target hingga Rp 97 triliun. Yang perlu dikejar bagaimana nilai yang dideklarasikan yang mencapai Rp 1.300 triliun bisa benar-benar masuk dalam keuangan negara.
"Sekarang semua sepertinya senang. Angka Rp 97 trilun itu sudah puas. Bagi saya bukan itu, bagaimana yang Rp 1.300 triliun itu bisa masuk," kata Sri Mulyani di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/10).
Ia berada di Maumere untuk mengadakan kunjungan kerja guna melihat secara langsung pekerjaan anak buahnya di lapangan. Dia tidak ingin hanya mendapat laporan lewat kertas yang diterimanya di kantor. Dia ingin tahu bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama terkait program tax amnesty dan masalah penerimaan pajak.
Sri berada di Maumere sejak Sabtu sore. Dia berada di Maumere juga untuk mendukung konser Maumere Jazz yang digelar Minggu (16/10) malam ini. Dia tidak menghadiri acara puncaknya karena telah kembali ke Jakarta, Minggu siang.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan angka Rp 97 triliun untuk tahap awal tax amnesty memang sudah bagus. Tetapi akan terus disosialisasikan dan dikejar agar dana yang dideklarasikan bisa menjadi pendapatan negara.
Sebagaimana diketahui, program tax amnesty baru berjalan hampir tiga bulan. Untuk tahun 2016 ini, target penerimaan dari program ini sebesar Rp 165 triliun. Sampai Oktober sudah mencapai Rp 97 trilun. Masih ada dua bulan lagi untuk mencapai Rp 165 trilun.
Sejauh ini sudah ada deklarasi mengikuti amnesti pajak dengan total nilai Rp 1.300 triliun. Angka tersebut diprediksi masih akan bertambah karena program tersebut baru ditutup Maret 2017.
Sri Mulyani menjelaskan tax amnesty adalah bagian dari penataan dan pembenaan pembayaran pajak. Dengan adanya pengampunan, diharapkan setelah itu tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi atau secara sengaja tidak membayar pajak.
Para bawahannya, terutama Dirjen Pajak harus menjadikan momentum ini untuk membersihkan semua pengutang pajak. Dirjen Pajak wajib memberitahu mereka supaya ke depan harus bayar pajak secara teratur dan tertib. Aparat pajak tidak boleh ikutan permainan para pembayar pajak agar bayar pajak tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya atau di bawah nilai pajak.
Selama di Maumere, Sri mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemkeu untuk wilayah NTT di kantor Bea Cukai, Maumere. Hadir pada pertemuan itu, Kepala Kanwil Pajak NTT, Kanwil Perbendaharaan Keuangan untuk wilayah NTT, Kepala Bea Cukai Maumere dan para pejabat Kemkeu se-daratan Flores. Sri juga menghadiri Gala Dinner untuk mendukung konser Maumere Jazz.
Selain itu, Sri menyempatkan diri mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Seminari adalah sekolah yang khusus membina dan mendidik para calon pastor untuk gereja Katolik.
Di sekolah tersebut, Sri diterima Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD dan para pengurus Seminari. Seminari Maria Bunda Segala Bangsa pernah mendapat bantuan dari APBN sewaktu Sri menjabat Menkeu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total bantuan mencapai Rp 5 miliar.
Selama di Maumere, Sri didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemkeu. Dia disambut oleh Ketua Komisi XI yang juga putra asli Maumere, Melchias Marcus Mekeng.
Sumber : beritasatu.com (Maumere, 16 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com
Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyPemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya
Dirjen Bea Cukai sebut cukai plastik bukan untuk menutup penerimaan negara yang lesuRencana pengenaan cukai plastik kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ke komisi XI DPR RI. Di saat yang berdekatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memperkirakan target penerimaan pabean tidak akan tercapai karena lesunya penerimaan dari bea keluar.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya
OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
