Amnesti Pajak Capai Rp 97 Triliun, Menkeu Belum Puas

Senin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 187 kaliSemua Kategori

beritasatu 034

Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.

Dia belum lega karena yang disasar bukan pencapaian target hingga Rp 97 triliun. Yang perlu dikejar bagaimana nilai yang dideklarasikan yang mencapai Rp 1.300 triliun bisa benar-benar masuk dalam keuangan negara.


"Sekarang semua sepertinya senang. Angka Rp 97 trilun itu sudah puas. Bagi saya bukan itu, bagaimana yang Rp 1.300 triliun itu bisa masuk," kata Sri Mulyani di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/10).


Ia berada di Maumere untuk mengadakan kunjungan kerja guna melihat secara langsung pekerjaan anak buahnya di lapangan. Dia tidak ingin hanya mendapat laporan lewat kertas yang diterimanya di kantor. Dia ingin tahu bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama terkait program tax amnesty dan masalah penerimaan pajak.


Sri berada di Maumere sejak Sabtu sore. Dia berada di Maumere juga untuk mendukung konser Maumere Jazz yang digelar Minggu (16/10) malam ini. Dia tidak menghadiri acara puncaknya karena telah kembali ke Jakarta, Minggu siang.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan angka Rp 97 triliun untuk tahap awal tax amnesty memang sudah bagus. Tetapi akan terus disosialisasikan dan dikejar agar dana yang dideklarasikan bisa menjadi pendapatan negara.


Sebagaimana diketahui, program tax amnesty baru berjalan hampir tiga bulan. Untuk tahun 2016 ini, target penerimaan dari program ini sebesar Rp 165 triliun. Sampai Oktober sudah mencapai Rp 97 trilun. Masih ada dua bulan lagi untuk mencapai Rp 165 trilun.


Sejauh ini sudah ada deklarasi mengikuti amnesti pajak dengan total nilai Rp 1.300 triliun. Angka tersebut diprediksi masih akan bertambah karena program tersebut baru ditutup Maret 2017.


Sri Mulyani menjelaskan tax amnesty adalah bagian dari penataan dan pembenaan pembayaran pajak. Dengan adanya pengampunan, diharapkan setelah itu tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi atau secara sengaja tidak membayar pajak.


Para bawahannya, terutama Dirjen Pajak harus menjadikan momentum ini untuk membersihkan semua pengutang pajak. Dirjen Pajak wajib memberitahu mereka supaya ke depan harus bayar pajak secara teratur dan tertib. Aparat pajak tidak boleh ikutan permainan para pembayar pajak agar bayar pajak tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya atau di bawah nilai pajak.


Selama di Maumere, Sri mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemkeu untuk wilayah NTT di kantor Bea Cukai, Maumere. Hadir pada pertemuan itu, Kepala Kanwil Pajak NTT, Kanwil Perbendaharaan Keuangan untuk wilayah NTT, Kepala Bea Cukai Maumere dan para pejabat Kemkeu se-daratan Flores. Sri juga menghadiri Gala Dinner untuk mendukung konser Maumere Jazz.


Selain itu, Sri menyempatkan diri mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Seminari adalah sekolah yang khusus membina dan mendidik para calon pastor untuk gereja Katolik.


Di sekolah tersebut, Sri diterima Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD dan para pengurus Seminari. Seminari Maria Bunda Segala Bangsa pernah mendapat bantuan dari APBN sewaktu Sri menjabat Menkeu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total bantuan mencapai Rp 5 miliar.


Selama di Maumere, Sri didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemkeu. Dia disambut oleh Ketua Komisi XI yang juga putra asli Maumere, Melchias Marcus Mekeng.

Sumber : beritasatu.com (Maumere, 16 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri MulyaniIni pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Serah terima jabatan (Sertijab) bahkan telah digelar di Kementerian Keuangan kemarin sore, Rabu (27/7).selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :