Amnesti Pajak Capai Rp 97 Triliun, Menkeu Belum Puas

Senin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 223 kaliSemua Kategori

beritasatu 034

Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.

Dia belum lega karena yang disasar bukan pencapaian target hingga Rp 97 triliun. Yang perlu dikejar bagaimana nilai yang dideklarasikan yang mencapai Rp 1.300 triliun bisa benar-benar masuk dalam keuangan negara.


"Sekarang semua sepertinya senang. Angka Rp 97 trilun itu sudah puas. Bagi saya bukan itu, bagaimana yang Rp 1.300 triliun itu bisa masuk," kata Sri Mulyani di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/10).


Ia berada di Maumere untuk mengadakan kunjungan kerja guna melihat secara langsung pekerjaan anak buahnya di lapangan. Dia tidak ingin hanya mendapat laporan lewat kertas yang diterimanya di kantor. Dia ingin tahu bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama terkait program tax amnesty dan masalah penerimaan pajak.


Sri berada di Maumere sejak Sabtu sore. Dia berada di Maumere juga untuk mendukung konser Maumere Jazz yang digelar Minggu (16/10) malam ini. Dia tidak menghadiri acara puncaknya karena telah kembali ke Jakarta, Minggu siang.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan angka Rp 97 triliun untuk tahap awal tax amnesty memang sudah bagus. Tetapi akan terus disosialisasikan dan dikejar agar dana yang dideklarasikan bisa menjadi pendapatan negara.


Sebagaimana diketahui, program tax amnesty baru berjalan hampir tiga bulan. Untuk tahun 2016 ini, target penerimaan dari program ini sebesar Rp 165 triliun. Sampai Oktober sudah mencapai Rp 97 trilun. Masih ada dua bulan lagi untuk mencapai Rp 165 trilun.


Sejauh ini sudah ada deklarasi mengikuti amnesti pajak dengan total nilai Rp 1.300 triliun. Angka tersebut diprediksi masih akan bertambah karena program tersebut baru ditutup Maret 2017.


Sri Mulyani menjelaskan tax amnesty adalah bagian dari penataan dan pembenaan pembayaran pajak. Dengan adanya pengampunan, diharapkan setelah itu tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi atau secara sengaja tidak membayar pajak.


Para bawahannya, terutama Dirjen Pajak harus menjadikan momentum ini untuk membersihkan semua pengutang pajak. Dirjen Pajak wajib memberitahu mereka supaya ke depan harus bayar pajak secara teratur dan tertib. Aparat pajak tidak boleh ikutan permainan para pembayar pajak agar bayar pajak tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya atau di bawah nilai pajak.


Selama di Maumere, Sri mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemkeu untuk wilayah NTT di kantor Bea Cukai, Maumere. Hadir pada pertemuan itu, Kepala Kanwil Pajak NTT, Kanwil Perbendaharaan Keuangan untuk wilayah NTT, Kepala Bea Cukai Maumere dan para pejabat Kemkeu se-daratan Flores. Sri juga menghadiri Gala Dinner untuk mendukung konser Maumere Jazz.


Selain itu, Sri menyempatkan diri mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Seminari adalah sekolah yang khusus membina dan mendidik para calon pastor untuk gereja Katolik.


Di sekolah tersebut, Sri diterima Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD dan para pengurus Seminari. Seminari Maria Bunda Segala Bangsa pernah mendapat bantuan dari APBN sewaktu Sri menjabat Menkeu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total bantuan mencapai Rp 5 miliar.


Selama di Maumere, Sri didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemkeu. Dia disambut oleh Ketua Komisi XI yang juga putra asli Maumere, Melchias Marcus Mekeng.

Sumber : beritasatu.com (Maumere, 16 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp132 Triliun, Apa Sri Mulyani Puas?Penerimaan Bea Cukai Capai Rp132 Triliun, Apa Sri Mulyani Puas?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 13 November 2017 penerimaan mencapai bea dan cukai sebesar Rp132,3 triliun atau mencapai 69,9% dari target sebesar Rp189 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ini pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri MulyaniIni pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Serah terima jabatan (Sertijab) bahkan telah digelar di Kementerian Keuangan kemarin sore, Rabu (27/7).selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan Online

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya

Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada Maret

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangAturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi global

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

Menkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi risetMenkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Penyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaPenyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di Indonesia

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.selengkapnya

Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya



 
TAGS # :