Amnesti Pajak Capai Rp 97 Triliun, Menkeu Belum Puas

Senin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 101 kaliSemua Kategori

beritasatu 034

Meski dana hasil program amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 97 triliun pada awal Oktober ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum senang.

Dia belum lega karena yang disasar bukan pencapaian target hingga Rp 97 triliun. Yang perlu dikejar bagaimana nilai yang dideklarasikan yang mencapai Rp 1.300 triliun bisa benar-benar masuk dalam keuangan negara.


"Sekarang semua sepertinya senang. Angka Rp 97 trilun itu sudah puas. Bagi saya bukan itu, bagaimana yang Rp 1.300 triliun itu bisa masuk," kata Sri Mulyani di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/10).


Ia berada di Maumere untuk mengadakan kunjungan kerja guna melihat secara langsung pekerjaan anak buahnya di lapangan. Dia tidak ingin hanya mendapat laporan lewat kertas yang diterimanya di kantor. Dia ingin tahu bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama terkait program tax amnesty dan masalah penerimaan pajak.


Sri berada di Maumere sejak Sabtu sore. Dia berada di Maumere juga untuk mendukung konser Maumere Jazz yang digelar Minggu (16/10) malam ini. Dia tidak menghadiri acara puncaknya karena telah kembali ke Jakarta, Minggu siang.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan angka Rp 97 triliun untuk tahap awal tax amnesty memang sudah bagus. Tetapi akan terus disosialisasikan dan dikejar agar dana yang dideklarasikan bisa menjadi pendapatan negara.


Sebagaimana diketahui, program tax amnesty baru berjalan hampir tiga bulan. Untuk tahun 2016 ini, target penerimaan dari program ini sebesar Rp 165 triliun. Sampai Oktober sudah mencapai Rp 97 trilun. Masih ada dua bulan lagi untuk mencapai Rp 165 trilun.


Sejauh ini sudah ada deklarasi mengikuti amnesti pajak dengan total nilai Rp 1.300 triliun. Angka tersebut diprediksi masih akan bertambah karena program tersebut baru ditutup Maret 2017.


Sri Mulyani menjelaskan tax amnesty adalah bagian dari penataan dan pembenaan pembayaran pajak. Dengan adanya pengampunan, diharapkan setelah itu tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi atau secara sengaja tidak membayar pajak.


Para bawahannya, terutama Dirjen Pajak harus menjadikan momentum ini untuk membersihkan semua pengutang pajak. Dirjen Pajak wajib memberitahu mereka supaya ke depan harus bayar pajak secara teratur dan tertib. Aparat pajak tidak boleh ikutan permainan para pembayar pajak agar bayar pajak tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya atau di bawah nilai pajak.


Selama di Maumere, Sri mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemkeu untuk wilayah NTT di kantor Bea Cukai, Maumere. Hadir pada pertemuan itu, Kepala Kanwil Pajak NTT, Kanwil Perbendaharaan Keuangan untuk wilayah NTT, Kepala Bea Cukai Maumere dan para pejabat Kemkeu se-daratan Flores. Sri juga menghadiri Gala Dinner untuk mendukung konser Maumere Jazz.


Selain itu, Sri menyempatkan diri mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Seminari adalah sekolah yang khusus membina dan mendidik para calon pastor untuk gereja Katolik.


Di sekolah tersebut, Sri diterima Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD dan para pengurus Seminari. Seminari Maria Bunda Segala Bangsa pernah mendapat bantuan dari APBN sewaktu Sri menjabat Menkeu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total bantuan mencapai Rp 5 miliar.


Selama di Maumere, Sri didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemkeu. Dia disambut oleh Ketua Komisi XI yang juga putra asli Maumere, Melchias Marcus Mekeng.

Sumber : beritasatu.com (Maumere, 16 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri MulyaniIni pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Serah terima jabatan (Sertijab) bahkan telah digelar di Kementerian Keuangan kemarin sore, Rabu (27/7).selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak Rahasia

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya



 
TAGS # :