Amnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang Tebusan

Senin 3 Okt 2016 13:28Administratordibaca 247 kaliSemua Kategori

antara 307

Kesibukan dan keramaian luar biasa terjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berlokasi di salah satu pusat bisnis Jakarta, pada Jumat (30/9).

Hari terakhir di bulan September itu merupakan batas akhir periode satu program amnesti pajak yang menawarkan tarif tebusan terendah bagi wajib pajak yang ingin melakukan deklarasi harta di dalam maupun luar negeri serta repatriasi modal.

Tampak muka-muka wajib pajak yang resah menunggu giliran antrean untuk mendapatkan pelayanan program pengampunan pajak. Beberapa di antaranya sibuk membereskan berkas-berkas pelaporan maupun dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan amnesti.

Menjelang sore, wajib pajak makin bertambah. Pada pukul 16.30 WIB, jumlah nomor antrean tercatat mencapai 2.843.

Salah satu peserta amnesti pajak tersebut adalah Tony, warga Jakarta Barat, yang memberikan apresiasi kepada pegawai pajak atas pelayanan optimal serta kemudahan yang diberikan, bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Pelayanannya mudah dan cepat. Saya baru sempat mengurus berkas sekarang, karena kesibukan. Tapi memang waktunya jadi mepet," kata pria yang mengaku antre untuk mendapatkan pelayanan sejak pukul 06.00 WIB pagi.

Ia tidak menjelaskan secara detail alasan mengikuti amnesti pajak. Namun, Tony mengakui banyak aset maupun modal yang dimilikinya belum dilaporkan sepenuhnya kepada institusi pajak.

"Momen ini sekaligus dipakai untuk pengakuan dosa," ucap pria yang mengaku mempunyai usaha dalam bidang elektronik ini sambil terkekeh.

Untuk mempermudah pelayanan dan mengantisipasi tingginya minat wajib pajak, para pegawai pajak di lingkungan kantor pusat membuka hampir mendekati 100 helpdesk hingga tengah malam agar pengurusan berkas menjadi lebih optimal.

Bahkan, 77 bank persepsi juga diminta untuk membuka pelayanan hingga pukul 21.00 WIB untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak yang ingin membayar uang tebusan pada saat terakhir jelang penutupan periode satu.

Tidak hanya masyarakat biasa, para pengusaha besar maupun politisi ikut terlibat dalam program yang awalnya bertujuan untuk mendorong penerimaan pajak ini, seperti pengusaha bersaudara Garibaldy dan Erick Thohir, pemilik Lippo Group James T Riady, serta putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Selain itu ada pemilik Sriwijaya Group Chandra Lie, pemilik PT Central Cipta Murdaya Murdaya Poo, politisi Partai Golkar Aburizal Bakrie, pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, CEO Golden Agri Resources Franky Oesman Widjaja dan pemilik Grup Alfamart Djoko Susanto.

Kerja keras para pegawai pajak yang didukung oleh antusiame masyarakat serta dunia usaha menjelang berakhirnya periode satu ini membuahkan hasil yaitu pencapaian uang tebusan Rp97,2 triliun atau sudah melebihi 50 persen dari target yang dicanangkan sebelumnya Rp165 triliun.

Hasil yang tercatat pada Sabtu dini hari (1/10) itu berasal dari komposisi harta, yang dilaporkan berdasarkan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH), sebesar Rp3.621 triliun yang terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp2.533 triliun, deklarasi luar negeri Rp951 triliun dan repatriasi Rp137 triliun.

Bukti kepercayaan

Presiden Joko Widodo mengatakan antusiasme masyarakat yang mengikuti program amnesti pajak hingga berakhirnya masa periode satu pada 30 September 2016 merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah.

"Ini adalah sebuah kepercayaan, ada trust dari masyarakat, dunia usaha, kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan," ujar Presiden saat meninjau pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat malam.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para peserta amnesti pajak dan pegawai pajak atas pencapaian uang tebusan yang telah melebihi ekspektasi maupun proyeksi sebelumnya yaitu sebesar Rp97,2 triliun.

Namun, ia tidak mau memprediksi kemungkinan target uang tebusan Rp165 triliun pada akhir tahun akan tercapai, karena fokus utama dari program amnesti pajak adalah reformasi dalam sistem perpajakan untuk memperluas basis data pajak dan meningkatkan "tax ratio".

"Saya tidak mau berbicara target karena yang kita inginkan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem perpajakan dan sistem pelayanan kita," ujar Presiden yang hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada pukul 20.00 WIB.

Presiden juga mengingatkan kerja keras belum berakhir karena masih ada periode dua dan periode tiga hingga berakhirnya seluruh program amnesti pajak pada 31 Maret 2017.

"Masih ada tahapan kedua dan masih ada tahapan ketiga yang bisa diikuti lagi oleh seluruh wajib pajak, dunia usaha dan masyarakat. Jadi masih ada kesempatan lagi sebelum kita harapkan betul-betul tuntas," ujarnya berharap.

Senada dengan Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan kesuksesan amnesti pajak hingga akhir periode satu ini merupakan bukti kepercayaan penuh dunia usaha atas kebijakan pemerintah.

Sofjan menyakini pengakuan dunia usaha yang diberikan atas program amnesti pajak, telah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, menggairahkan pasar modal serta menjadi stimulus untuk memperbaiki ekonomi yang sedang menghadapi tantangan global.

"Dalam sejarah, ini merupakan kolaborasi yang sangat erat. Sebelumnya belum ada yang sefenomenal ini. Meski awalnya program ini terkendala PMK yang dicicil, belum juga dengan kinerja di ditjen pajaknya, dan negara tetangga yang kurang happy," tambah Sofjan.

Ia mengharapkan pemerintah bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh dunia usaha agar reformasi bidang perpajakan bisa berjalan dengan maksimal untuk mendukung kinerja penerimaan negara di masa mendatang.

Perbaikan tata kelola perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu manfaat besar hasil dari program amnesti pajak adalah penguatan basis data yang akan mulai bermanfaat untuk menggali potensi penerimaan pajak pada 2017.

"Kita akan menggunakan dan memelihara database ini untuk mengindentifikasi potensi pajak pada tahun-tahun mendatang," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan para peserta amnesti pajak yang ikut pada periode pertama yang berakhir 30 September 2016, merupakan wajib pajak yang berpotensi untuk menyumbang penerimaan setelah melaporkan hartanya.

Untuk itu, dengan data terbaru yang dimiliki mengenai aktivitas ekonomi maupun nilai aset yang selama ini belum dideklarasikan, maka pemerintah bisa memiliki gambaran mengenai penerimaan perpajakan di tahun-tahun kedepan.

"Tentu kita membutuhkan sistem informasi, sistim database dan kemampuan analisa, yang akan kita investasikan, agar penerimaan pajak basisnya lebih solid dan kredibel, lebih memiliki data yang memang menunjang proyeksi penerimaan," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan basis data baru tersebut bisa menjadi dasar informasi bagi kajian pemerintah, yang ingin melakukan revisi regulasi dalam bidang perpajakan seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai.

"Ini akan terefleksikan, apakah pemerintah telah memiliki basis yang cukup besar sehingga tingkat rate-nya bisa dilakukan perubahan, agar bisa didapatkan kombinasi antara kebutuhan mendapatkan penerimaan pajak dengan iklim kompetitif," tuturnya.

Dengan adanya pengolahan data yang tepat, Sri Mulyani mengharapkan proyeksi target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 bisa lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini agar gejolak dalam pendapatan negara tidak terjadi setiap tahunnya.

"Fokus untuk 2017 adalah target yang sudah ditetapkan di nota keuangan bisa kita rencanakan penerimaannya bulan per bulan secara lebih solid. Tidak menimbulkan situasi seperti sekarang, bahwa enam atau tujuh bulan penerimaan sangat kecil, kemudian terburu-buru pada akhir," ungkapnya.

Sri Mulyani juga menginginkan adanya target penerimaan yang lebih terarah, agar tidak menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat dan dunia usaha yang takut sewaktu-waktu dijadikan sasaran pajak, apabila target tidak tercapai.

"Masyarakat dan dunia usaha bisa merasakan bahwa mereka mendapat tekanan besar. Kami mencoba merencanakan lebih baik dan mengidentifikasi lebih akurat, agar bisa menjalankan tugas lebih pasti," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Euforia berakhirnya periode satu telah usai, namun pekerjaan rumah selanjutnya harus diselesaikan untuk mengawal kesuksesan periode dua dan periode tiga amnesti pajak, yaitu meningkatkan jumlah repatriasi yang masih sedikit serta mendorong partisipasi wajib pajak UMKM yang masih minim di periode satu.

Untuk itu, kerja keras harus terus dilakukan hingga 31 Maret 2017, agar masalahshortfall penerimaan pajak, akibat tingginya target pendapatan yang ditetapkan maupun kepatuhan masyarakat yang minim, yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi menghantui pemerintah dan pelaksanaan belanja APBN dapat berjalan lebih optimal bagi pembangunan.

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 2 Oktober 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :