Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 Gateway

Jumat 30 Sep 2016 10:19Administratordibaca 151 kaliSemua Kategori

antara 290

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait gateway amnesti pajak masih digodok. Otoritas mengusulkan ada penambahan kriteria dengan menambah jumlah gateway.


"Jika kriteria yang diajukan OJK disetujui Kemenkeu, akan muncul sekitar total 30 dari 18 gateway yang ada sekarang untuk MI, bertambah 12 perusahaan. Kemudian dari 19 perusahaan efek yang ada sekarang bertambah sekitar 11 gateway lagi, total masing-masing menjadi 30 gateway efek broker dan 30 MI," ujarnya di Jakarta pada Selasa malam (27/9/2016).


Memang, hingga saat ini, jumlah gateway masih sama seperti daftar awal, yakni 18 MI dan 19 PPE. Kemenkeu telah menambah daftar bank yang menjadi gateway repatriasi dari 18 bank menjadi 21 perusahaan.


Secara keseluruhan, gateway repatriasi telah mencapai 58 perusahaan. BEI juga sempat mengusulkan kepada Kemenkeu untuk menambah 10 PPE dan melonggarkan syarat bagi perusahaan efek agar bisa menjadi gateway.


Nurhaida menjelaskan, kriteria yang tengah dibahas di Kemenkeu itu nantinya dapat mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2016. Beleid itu bertajuk Perubaha Atas PMK Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harga Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.


Dalam PMK Nomor 123 Tahun 2016 disebutkan untuk dapat ditunjuk sebagai gateway, MI harus dimiliki oleh perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN, mengelola dana kelolaan sampai dengan peringkat 10 besar untuk periode pelaporan terakhir, mengelola reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan minimal Rp200 miliar atau mengelola dana investasi real estat berbentuk KIK.


Untuk PPE, kriteria yang harus dipenuhi a.l. telah memperoleh laba usaha berdasarkan laporan keuangan 2015 entitas induk saja, memiliki rerata nilai MKBD tahun 2015 minimal Rp75 miliar, dan memiliki ekuitas positif selama tiga tahun terakhir sebelum peraturan menteri berlaku. 


"Kriteria final seperti apa, baru bisa dilihat perusahaan yang memenuhi syarat siapa," tuturnya.


Menurut dia, perusahaan yang menjadi gateway dapat menerima dana repatriasi. Jika pada periode pertama hingga 30 September 2016 dengan bunga 2% PMK belum diubah, perusahaangateway akan berlaku pada periode kedua.


OJK memastikan dalam beleid anyar tidak akan membuka seluas-luasnya kriteria perusahaan sebagai gateway. Sehingga, total perusahaan yang bertindak sebagai gateway baru bertambah 23 institusi.


Adapun, sistem pengawasan bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi telah diberlakukan oleh OJK. Dana yang masuk melalui gateway di pasar modal, baik melalui MI maupun PPE, dimasukkan dalam investasi saham dan obligasi.


Setiap nasabah broker, sambungnya, harus memiliki nomor tunggal identitas investor (single investor identity/SID), rekening efek, dan sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Investor juga harus memiliki rekening dana nasabah di bank pembayaran, yang akan dimonitor oleh otoritas pasar modal.

Dana repatriasi, kata dia, akan dibuatkan rekening khusus untuk memantau pergerakan dan perpindahan investasi. Pemantauan dilakukan oleh broker sebagai gateway yang akan dilaporkan kepada Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak.


Terakhir kali, pemerintah menambah tiga gateway tax amnesty dari sektor perbankan. Di antaranya, Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Standard Chartered Bank.


Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan amnesti pajak membuat Indeks harga saham gabungan (IHSG) melambung. Tenggat waktu tax amnesty tahap I hingga 30 September 2016, diproyeksi membuat transaksi saham di lantai bursa mengetat.


"Karena banyak yang ingin membayar tax amnesty. Bayangkan ribuan triliun dana masuk, sebagian pasti ke pasar modal. Tapi setelah 30 September akan mulus. Secara teoritis, dana masuk ke pasar modal akan bertambah," paparnya.


Hingga Selasa (27/9/2016) pukul 17.39 WIB, uang tebusan dalam program tax amnesty mencapai Rp81,1 triliun dengan komposisi harta Rp2.514 triliun. Perolehan uang tebusan telah mencapai 41,15% dari total target Rp165 triliun.

Saat yang sama, IHSG ditutup menguat tipis 0,11% sebesar 5,73 poin ke level 5.425,33 setelah seharian terus tertekan. Investor asing membukukan aksi jual bersih Rp668,61 miliar, mengikis net buy sejak awal tahun menjadi Rp33,13 triliun.

Sumber : bisnis..com (Jakarta, 29 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi GatewayDana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestyOJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menambah pintu masuk (gateway) untuk menampung aliran dana dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Gateway yang dimaksud adalah pada perusahaan efek (PE) hingga manager investasi (MI).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank GatewayProgram Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank Gateway

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (LR) 2 Jawa Barat siap melakukan pengecekan terkait kesiapan bank-bank di Jawa Barat yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

KRITERIA GATEWAY:  Kinerja Repatriasi Jadi AcuanKRITERIA GATEWAY: Kinerja Repatriasi Jadi Acuan

Performa pelaksanaan repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk bank, manajer investasi, dan perantara pedagang efek sebagai pintu masuk atau gateway.selengkapnya

TAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi GatewayTAX AMNESTY: Empat Bank BUKU IV Ini Resmi Menjadi Gateway

Sebanyak empat bank yang masuk dalam kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) IV resmi menjadi gateway penerimaan dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya

Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar Pajak

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya



 
TAGS # :