Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 Gateway

Jumat 30 Sep 2016 10:19Administratordibaca 376 kaliSemua Kategori

antara 290

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait gateway amnesti pajak masih digodok. Otoritas mengusulkan ada penambahan kriteria dengan menambah jumlah gateway.


"Jika kriteria yang diajukan OJK disetujui Kemenkeu, akan muncul sekitar total 30 dari 18 gateway yang ada sekarang untuk MI, bertambah 12 perusahaan. Kemudian dari 19 perusahaan efek yang ada sekarang bertambah sekitar 11 gateway lagi, total masing-masing menjadi 30 gateway efek broker dan 30 MI," ujarnya di Jakarta pada Selasa malam (27/9/2016).


Memang, hingga saat ini, jumlah gateway masih sama seperti daftar awal, yakni 18 MI dan 19 PPE. Kemenkeu telah menambah daftar bank yang menjadi gateway repatriasi dari 18 bank menjadi 21 perusahaan.


Secara keseluruhan, gateway repatriasi telah mencapai 58 perusahaan. BEI juga sempat mengusulkan kepada Kemenkeu untuk menambah 10 PPE dan melonggarkan syarat bagi perusahaan efek agar bisa menjadi gateway.


Nurhaida menjelaskan, kriteria yang tengah dibahas di Kemenkeu itu nantinya dapat mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2016. Beleid itu bertajuk Perubaha Atas PMK Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harga Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.


Dalam PMK Nomor 123 Tahun 2016 disebutkan untuk dapat ditunjuk sebagai gateway, MI harus dimiliki oleh perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN, mengelola dana kelolaan sampai dengan peringkat 10 besar untuk periode pelaporan terakhir, mengelola reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan minimal Rp200 miliar atau mengelola dana investasi real estat berbentuk KIK.


Untuk PPE, kriteria yang harus dipenuhi a.l. telah memperoleh laba usaha berdasarkan laporan keuangan 2015 entitas induk saja, memiliki rerata nilai MKBD tahun 2015 minimal Rp75 miliar, dan memiliki ekuitas positif selama tiga tahun terakhir sebelum peraturan menteri berlaku. 


"Kriteria final seperti apa, baru bisa dilihat perusahaan yang memenuhi syarat siapa," tuturnya.


Menurut dia, perusahaan yang menjadi gateway dapat menerima dana repatriasi. Jika pada periode pertama hingga 30 September 2016 dengan bunga 2% PMK belum diubah, perusahaangateway akan berlaku pada periode kedua.


OJK memastikan dalam beleid anyar tidak akan membuka seluas-luasnya kriteria perusahaan sebagai gateway. Sehingga, total perusahaan yang bertindak sebagai gateway baru bertambah 23 institusi.


Adapun, sistem pengawasan bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi telah diberlakukan oleh OJK. Dana yang masuk melalui gateway di pasar modal, baik melalui MI maupun PPE, dimasukkan dalam investasi saham dan obligasi.


Setiap nasabah broker, sambungnya, harus memiliki nomor tunggal identitas investor (single investor identity/SID), rekening efek, dan sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Investor juga harus memiliki rekening dana nasabah di bank pembayaran, yang akan dimonitor oleh otoritas pasar modal.

Dana repatriasi, kata dia, akan dibuatkan rekening khusus untuk memantau pergerakan dan perpindahan investasi. Pemantauan dilakukan oleh broker sebagai gateway yang akan dilaporkan kepada Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak.


Terakhir kali, pemerintah menambah tiga gateway tax amnesty dari sektor perbankan. Di antaranya, Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan Standard Chartered Bank.


Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan amnesti pajak membuat Indeks harga saham gabungan (IHSG) melambung. Tenggat waktu tax amnesty tahap I hingga 30 September 2016, diproyeksi membuat transaksi saham di lantai bursa mengetat.


"Karena banyak yang ingin membayar tax amnesty. Bayangkan ribuan triliun dana masuk, sebagian pasti ke pasar modal. Tapi setelah 30 September akan mulus. Secara teoritis, dana masuk ke pasar modal akan bertambah," paparnya.


Hingga Selasa (27/9/2016) pukul 17.39 WIB, uang tebusan dalam program tax amnesty mencapai Rp81,1 triliun dengan komposisi harta Rp2.514 triliun. Perolehan uang tebusan telah mencapai 41,15% dari total target Rp165 triliun.

Saat yang sama, IHSG ditutup menguat tipis 0,11% sebesar 5,73 poin ke level 5.425,33 setelah seharian terus tertekan. Investor asing membukukan aksi jual bersih Rp668,61 miliar, mengikis net buy sejak awal tahun menjadi Rp33,13 triliun.

Sumber : bisnis..com (Jakarta, 29 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi GatewayDana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

OJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestyOJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menambah pintu masuk (gateway) untuk menampung aliran dana dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Gateway yang dimaksud adalah pada perusahaan efek (PE) hingga manager investasi (MI).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank GatewayProgram Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank Gateway

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (LR) 2 Jawa Barat siap melakukan pengecekan terkait kesiapan bank-bank di Jawa Barat yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

KRITERIA GATEWAY:  Kinerja Repatriasi Jadi AcuanKRITERIA GATEWAY: Kinerja Repatriasi Jadi Acuan

Performa pelaksanaan repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk bank, manajer investasi, dan perantara pedagang efek sebagai pintu masuk atau gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :