AMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak Mengganggu

Sabtu 8 Okt 2016 08:37Administratordibaca 154 kaliSemua Kategori

antara 317

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta klarifikasi Singapura terkait kabar upaya penggagalan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Upaya klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Kejagung dengan Jaksa Agung Singapura V.K Rajah.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan yang digelar pada 5 Oktober kemarin, kabar tersebut dibantah oleh otoritas kejaksaan Singapura.


Mereka, kata Prasetyo, memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya wewenang Indonesia dan tidak akan menghalanginya.


“Saya sampaikan soal rumor tersebut. Mereka telah menjawab  bahwa tidak ada upaya sedikitpun dari mereka terkait upaya  penggagalan tersebut,” katanya di Jakarta, Jumat (7/10/2016).


Menurutnya, dari pembicaraan tersebut,  Singapura justru mendukung langkah Indonesia, mereka juga berjanji tidak akan menyiapkan kebijakan khusus untuk mengahalangi program pengampunan pajak itu.


Selain mengklarifikasi soal kabar tersebut, Prasetyo yang kala itu datang ke Singapura dalam rangka Inaugural Attorney General’s Lecture 2016 juga sempat menyinggung soal indikasi adanya wajib pajak Indonesia yang menyimpan dana mereka di bank Singapura.


Hanya saja, meski sempat disinggung, Prasetyo enggan memaparkan siapa saja wajib pajak yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, kata dia, otoritas yang bertugas menelisik wajib pajak besar tersebut adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atau Kementerian Keuangan.


“Saya rasa Menteri Keuangan akan melangkah kesana, apalagi pada tahun 2017 setiap negara wajib menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyimpangan uang. Jadi kita tunggu saja,” imbuhnya.


Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa otoritas Singapura berupaya menganggalkan program pengampunan pajak. Upaya itu dilakukan dengan menawarkan pemberian insentif senilai 4% supaya WNI tetap menyimpan dananya di negeri tersebut.


Selain insentif, mereka juga membatasi penarikan dana senilai US Miliar per hari serta melaporkan pemilik dana Indonesia ke kepolisian Singapura terkait transasksi mencurigakan.


Meski demikian, kerja sama dengan Singapura itu selain dari sisi kelancaran tax amnesty juga penting untuk penegakan hukum. Pasalnya, sejumlah nama koruptor bersembunyi di negeri tersebut. Beberapa waktu lalu, Kejagung berhasil menangkap sekaligus membawa pulang dua orang yang terkait dengan perkara korupsi.

Orang pertama adalah Hartawan Aluwi. Hartawan merupakan koruptor yang terlibat dalam pekara bailout Bank Century. Dia merupakan bekas Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Securitas. Pria yang sempat bersembunyi di Singapura itu telah terbukti menggelapkan uang nasabah Bank Century  senilai Rp1,37 triliun.


Selain Hartawan, sosok lainnya yang telah dipulangkan dari Singapura adalah terdakwa perkara korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri  (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.  


Dia ditangkap setelah sempat kabur ke Singapura untuk menghindari jerat hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Adapun kasus ini sedang dalam masa persidangan.


Beri Kepastian

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, langkah dari kejaksaan tersebut cukup tepat,  menurutnya langkah itu akan memperlancar program pengampunan pajak.


Dia menambahkan, saat ini yang sedang dibutuhkan oleh para wajib pajak besar adalah kepastian hukum. Mereka ingin memastikan bahwa ketika mereka melakukan program tersebut tidak ada sandungan hukum.


‘Saya kira cukup tepat, karena para wajib pajak saat ini membutuhkan kepastian, termasuk kepastian hukum,” katanya.


Hanya saja, dia menginginkan supaya kerjasama itu tak sekadar kunjungan biasa. Kerjasama tersebut harus bisa memberi sumbangsih terutama menjamin para wajib pajak supaya bisa mengembalikan uang  ke dalam negeri dengan lancar.


“Itulah kalau memang mau membenahi, hal seperti itu harus diperhatikan jangan seperti studi banding saja,” imbuhnya.

Sumber : bisnis.com (jakarta, 7 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Jaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak HukumJaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak Hukum

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan upaya perbankan swasta Singapura melaporkan peserta amnesti pajak ke kepolisian Singapura tidak berdampak hukum terhadap peserta amnesti pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu LegalMenkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu Legal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghubungi menteri keuangan Singapura, terkait kabar perbankan di Singapura mencoba menghambat wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :