AMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak Mengganggu

Sabtu 8 Okt 2016 08:37Administratordibaca 87 kaliSemua Kategori

antara 317

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta klarifikasi Singapura terkait kabar upaya penggagalan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Upaya klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Kejagung dengan Jaksa Agung Singapura V.K Rajah.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan yang digelar pada 5 Oktober kemarin, kabar tersebut dibantah oleh otoritas kejaksaan Singapura.


Mereka, kata Prasetyo, memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya wewenang Indonesia dan tidak akan menghalanginya.


“Saya sampaikan soal rumor tersebut. Mereka telah menjawab  bahwa tidak ada upaya sedikitpun dari mereka terkait upaya  penggagalan tersebut,” katanya di Jakarta, Jumat (7/10/2016).


Menurutnya, dari pembicaraan tersebut,  Singapura justru mendukung langkah Indonesia, mereka juga berjanji tidak akan menyiapkan kebijakan khusus untuk mengahalangi program pengampunan pajak itu.


Selain mengklarifikasi soal kabar tersebut, Prasetyo yang kala itu datang ke Singapura dalam rangka Inaugural Attorney General’s Lecture 2016 juga sempat menyinggung soal indikasi adanya wajib pajak Indonesia yang menyimpan dana mereka di bank Singapura.


Hanya saja, meski sempat disinggung, Prasetyo enggan memaparkan siapa saja wajib pajak yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, kata dia, otoritas yang bertugas menelisik wajib pajak besar tersebut adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atau Kementerian Keuangan.


“Saya rasa Menteri Keuangan akan melangkah kesana, apalagi pada tahun 2017 setiap negara wajib menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyimpangan uang. Jadi kita tunggu saja,” imbuhnya.


Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa otoritas Singapura berupaya menganggalkan program pengampunan pajak. Upaya itu dilakukan dengan menawarkan pemberian insentif senilai 4% supaya WNI tetap menyimpan dananya di negeri tersebut.


Selain insentif, mereka juga membatasi penarikan dana senilai US Miliar per hari serta melaporkan pemilik dana Indonesia ke kepolisian Singapura terkait transasksi mencurigakan.


Meski demikian, kerja sama dengan Singapura itu selain dari sisi kelancaran tax amnesty juga penting untuk penegakan hukum. Pasalnya, sejumlah nama koruptor bersembunyi di negeri tersebut. Beberapa waktu lalu, Kejagung berhasil menangkap sekaligus membawa pulang dua orang yang terkait dengan perkara korupsi.

Orang pertama adalah Hartawan Aluwi. Hartawan merupakan koruptor yang terlibat dalam pekara bailout Bank Century. Dia merupakan bekas Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Securitas. Pria yang sempat bersembunyi di Singapura itu telah terbukti menggelapkan uang nasabah Bank Century  senilai Rp1,37 triliun.


Selain Hartawan, sosok lainnya yang telah dipulangkan dari Singapura adalah terdakwa perkara korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri  (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.  


Dia ditangkap setelah sempat kabur ke Singapura untuk menghindari jerat hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Adapun kasus ini sedang dalam masa persidangan.


Beri Kepastian

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, langkah dari kejaksaan tersebut cukup tepat,  menurutnya langkah itu akan memperlancar program pengampunan pajak.


Dia menambahkan, saat ini yang sedang dibutuhkan oleh para wajib pajak besar adalah kepastian hukum. Mereka ingin memastikan bahwa ketika mereka melakukan program tersebut tidak ada sandungan hukum.


‘Saya kira cukup tepat, karena para wajib pajak saat ini membutuhkan kepastian, termasuk kepastian hukum,” katanya.


Hanya saja, dia menginginkan supaya kerjasama itu tak sekadar kunjungan biasa. Kerjasama tersebut harus bisa memberi sumbangsih terutama menjamin para wajib pajak supaya bisa mengembalikan uang  ke dalam negeri dengan lancar.


“Itulah kalau memang mau membenahi, hal seperti itu harus diperhatikan jangan seperti studi banding saja,” imbuhnya.

Sumber : bisnis.com (jakarta, 7 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Jaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak HukumJaksa Agung: Manuver Singapura Tidak Berdampak Hukum

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan upaya perbankan swasta Singapura melaporkan peserta amnesti pajak ke kepolisian Singapura tidak berdampak hukum terhadap peserta amnesti pajak.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu LegalMenkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu Legal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghubungi menteri keuangan Singapura, terkait kabar perbankan di Singapura mencoba menghambat wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

CITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaCITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara Lama

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, isu Singapura yang akan menjegal pelaksanaan UU pengampunan pajak atau tax amnestymerupakan cara lama.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :