AMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim III Raih Tebusan Deklarasi Rp28 M

Rabu 24 Ags 2016 16:06Administratordibaca 300 kaliSemua Kategori

tax amnesty 019

Kanwil Direkotarat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III berhasil menghimpun tebusan wajib pajak (WP) yang melakukan deklarasi dalam kebijakan pengampunan pajak sebesar Rp28 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengatakan dengan perolehan tebusan sebesar maka mencapai urutan ke-11 secara nasional.


“Kalau dibandingkan dengan kanwil yang wilayah kerjanya pusat perputaran uang, tentu tidak bisa dibandingkan. Jelas kalah jauh,” ujarnya di di sela-sela Dialog dan Sosialisasi Amnesti Pajak DPD REI Jatim Komisariat Malang di Malang, Selasa (23/8/2016).


Untuk menggenjot penerimaan tebusan, Kasi Humas Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas Kanwil DJP Jatim III Nur Falaq Rachmaningtyas menambahkan, maka pihaknya mengintensifkan sosialisasi terkait dengan kebijakan pengampunan pajak.


Setiap hari dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut dengan menggandeng bank-bank prinsipal maupun dengan target tersegmentasiseperti asosiasi notaris, dokter, dan lainnya.


Nasabah bank prinsipal yang diberikan sosialisasi tentang kebijakan tersebut juga nasabah premium atau nasabah prioritas sehingga dapat menikmati tarif tebusan yang murah 2% yang jangka waktunya dibatasi hingga 30 September 2016. “Setiap hari dilakukan sosialisasi. Bahkan satu hari bisa dilakukan di 4-5 tempat per hari di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III,” ujarnya.


Rudy menegaskan kebijakan pewngampunan pajak bukan dimaksudkan untuk memenuhi target penerimaan pajak, tapi memperoleh data potensi pajak sekaligus membawa WP agar patuh membayar pajak.


Dia mengilustrasikan, target penerimaan pajak nasional mencapai Rp1.360 triliun, namun penerimaan dari tebusan hanya Rp165 triliun sehingga jauh dari total target penerimaan pajak.


Untuk wilayah Kanwil DPJ Jatim III, target peneirmaan pajak tahun ini dipatok Rp27 triliun, namun realisasinya sampai saat ini baru mencapai 40,83%.

Sumbangan terbesar dari penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III, terutama dari PPN rokok. Yang menjadi masalah, penerimaan pajak dari rokok pada semester I/2016 masih belum optimal.


Harapannya, pada semester II/2016 penerimaan pajak dari rokok bisa tinggi bersamaan dengan naiknya produksi rokok sehingga target penerimaan sebesar Rp27 triliun bisa tercapai.


Yang diharapkan juga menyumbang penerimaan pada semester II/2016, pajak dari proyek-proyek pemerintah. Realisasi biasanya tinggi pada menjelang akhir tahun.

Sumber : bisnis.com (Malang, 24 Agustus 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 MiliarAMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim Raih Nilai Tebusan Rp6,62 Miliar

Program amnesti pajak di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I sudah mendapatkan nilai tebusan sebesar Rp6,62 miliar, atau tepatnya Rp6.620.269.461,00.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil DJP Jatim II Raih Dana Tebusan Rp13,69 MiliarTAX AMNESTY: Kanwil DJP Jatim II Raih Dana Tebusan Rp13,69 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatatkan perolehan dana tebusan dari program tax amnesty mencapai Rp13,69 miliar. Kepala Kanwil DJP Jatim II, Irawan mengatakan angka tersebut merupakan capaian sejak diluncurkan program hingga 21 Agustus 2016.selengkapnya

DJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax AmnestyDJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax Amnesty

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III menyurati wajib pajak (WP) agar memanfaatkan fasilitas tax amnesty dengan melaporkan kekayaan yang belum terkena pajak sehingga tidak dikenakan pemeriksaaselengkapnya

Kanwil DJP Jateng II Pesimis Bisa Lampaui Target Penerimaan PajakKanwil DJP Jateng II Pesimis Bisa Lampaui Target Penerimaan Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II pesimis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa terealisasi. Hal itu dipengaruhi karena kondisi ekonomi yang belum stabil, dan juga adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.selengkapnya

Tebusan Amnesti Pajak di DJP Jatim I Capai Rp 6,6 TriliunTebusan Amnesti Pajak di DJP Jatim I Capai Rp 6,6 Triliun

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya telah menerima dana tebusan dari program amnesti pajak senilai Rp 6,6 miliar sampai 4 Agustus 2016. Program amnesti pajak yang mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2016 ini telah menarik minat ribuan warga Surabaya.selengkapnya

PENERIMAAN PAJAK: Kanwil DJP Sumut I Realisasikan 69,22% Hingga Oktober 2016PENERIMAAN PAJAK: Kanwil DJP Sumut I Realisasikan 69,22% Hingga Oktober 2016

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I hingga akhir Oktober 2016 telah merealisasikan penerimaan 69,22% atau mencapai Rp13,78 triliun. Sepanjang tahun ini penerimaan pajak di Sumut I ditarget mencapai Rp19,9 triliun. DJP Sumut I membawahi Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya



 
TAGS # :