Memasuki babak akhir pembahasan Rancangan Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Bambang berharap pejabat-pejabat di pos barunya terampil membujuk wajib pajak mengikuti tax amnesty itu untuk menempatkan dananya di dalam negeri.
Sore ini, pemangku 24 posisi pajak diubah. Beberapa pejabat di kantor pusat dipindahkan ke kantor wilayah (kanwil). Menurut Bambang, perombakan ini dilakukan agar pejabat lebih menguasai kondisi lapangan dalam konteks kebijakan dan administrasi.
Dia pun meminta Direktorat Pajak mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan. “Kami harap pejabat pajak sudah mumpuni dari A sampai Z. Itu kalau Bapak/Ibu paham apa yang ada di kantor pusat dan paham peluang di lapangan,” kata Bambang saat melantik mereka di kantornya, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.
Bambang berharap mereka bisa menjalankan tax amnesty jika disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kesuksesan kebijakan pengampunan pajak ini tergantung pada kemampuan Direktorat Pajak membujuk wajib pajak. Di sisi lain, petugas juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan.
Mengantisipasi gagalnya penerapan tax amnesty, Bambang meminta Direktorat Pajak mendorong penerimaan dari wajib pajak orang pribadi yang saat ini jauh dari potensinya. Tahun lalu, penerimaan pajak dari kelompok ini hanya Rp 9 triliun, kurang dari 10 persen terhadap target pajak secara keseluruhan.
Mengingat minimnya data pemeriksaan wajib pajak orang pribadi, dia berharap petugas pajak menggunakan logikanya dalam menjalankan tugas. Jika pendapatannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, misalnya, tetapi pembayaran minim maka perlu dikaji lebih dalam. Begitupun dengan pemeriksaan terhadap Penanam Modal Asing yang satu dasawarsa tak membayar pajak karena mengaku rugi.
Bambang juga menegaskan agar DJP meningkatkan program ekstensifikasi atau mencari wajib pajak baru. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui geotagging atau pelabelan wilayah yang berpotensi ada wajib pajak baru. “Daripada kita asyik dengan intensifikasi (mengejar wajib pajak lama) yang justru menimbulkan anggapan mengganggu dunia usaha,” ujar dia.
Pejabat Baru di Kantor Pusat:
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan : Angin Prayitno
Direktur Keberatan dan Banding : Peni Hirjanto
Direktur Perpajakan I : Arif Yanuar
Direktur Perpajakan II : Yunirwansyah
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak : Yon Arsal
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat : Hestu Yoga Saksama.
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian : Dasto Ledyanto
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan : Harry Gumelar.
Mutasi Kepala Kantor Wilayah:
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II : Edi Selamet Irianto
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I : Awan Nurmawan Nuh
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I : Estu Budiarto
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II : Irawan
Kepala Kanwil DJP Yogyakarta : Yuli Kristiyono
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar : Mekar Satria Utama
Sumber : katadata.co.id (20 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id
KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya
Menteri Bambang Mutasi 24 Pejabat PajakMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memutasi 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak. Mutasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak salah satunya dalam mengejar target penerimaan pajak. Bambang menuturkan, para pejabat Ditjen Pajak harus bisa mengombinasikan aturan perundangan dengan logikanya. Salah satu contohnya adalah hal pemeriksaan dan analisa wajibselengkapnya
Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya
Pejabat Kemendikbud Datangi Kantor Pusat DJP Ikut Tax AmnestyMenjelang berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II, masyarakat dari berbagai kalangan kembali menyerbu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk ikut tax amnesty.selengkapnya
Kampanye e-filing, Menkeu Bambang Pesan Jadi Wajib Pajak yang BaikDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pagi ini mengadakan kampanye layanan pajak online seperti e-filing dan e-biling. Kampanye ini diikuti sekitar 1.000 orang yang dimulai dengan lomba lari sepanjang 5 kilometer (km) di sepanjang kawasan car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen PajakKen Dwijugeasteadi,selengkapnya
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya
Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya
Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya
PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiRelaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraRencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya
Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniPemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisKinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya
