Alot, Pembahasan Aturan Skema Dana Tax Amnesty ke Sektor Riil

Rabu 3 Ags 2016 13:04Administratordibaca 308 kaliSemua Kategori

katadata 089

Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan satu aturan teknis yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penyebabnya, pemerintah masih belum dapat menentukan skema penempatan dana hasil kebijakan tersebut ke sektor riil.

Setelah disahkan menjadi UU pada akhir Juni dan berlaku efektif medio Juli lalu, kebijakan pengampunan pajak sudah dipayungi sejumlah aturan teknis. Yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118 tentang pelaksanaan UU Tax Amnesty dan PMK No. 119 mengenai tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam negeri.


PMK No. 119 itu juga mengatur penempatan dan repatriasi dana hasil tax amnesty pada instrumen investasi di pasar keuangan. Selain itu, ada satu Keputusan Menteri Keuangan 600 yang mengatur perihal bank persepsi.

Namun, masih ada satu aturan teknis yang belum dirilis yaitu PMK mengenai penempatan dana repatriasi ke instrumen non-investasi, seperti obligasi khusus proyek infrastruktur termasuk sektor riil.


Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting mengatakan, aturan tersebut memang masih dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Pembahasannya terkait skema penempatan dana, apakah berdasarkan sektor usaha atau hanya terbatas untuk proyek infrastruktur prioritas.


Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan menentukan dan mengumumkan sektor usaha atau proyek prioritas yang mendapat kucuran dana tax amnesty. “Sesuai UU, beberapa sudah dibilang untuk membangun infrastruktur, yang kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Boleh juga untuk sektor prioritas dan instrumen investasi yang besar,” kata Loto seusai rapat koordinasi tax amnesty di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8).


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, pembahasan PMK ketiga tersebut berlangsung lama karena terkait dengan batasan waktu penempatan dana di dalam negeri minimal selama tiga tahun. Namun, mekanisme penguncian waktu itu menjadi sulit kalau dananya ditempatkan ke sektor riil.


Apalagi, kalau dana itu kemudian berpindah-pindah ke instrumen investasi atau sektor lainnya. “Bagaimana mekanisme lock up-nya. Bukan tidak ada jalan keluar. Hanya nanti, bagaimana kalau itu pindah-pindah (instrumen),” ujar Nurhaida.


Untuk itu, pemerintah perlu membahas dan menentukan skema serta mekanisme penempatan dana tersebut ke sektor riil. Yang jelas, menurut Nurhaida, yang berhak menyalurkan dana itu adalah institusi keuangan penampung dana repatriasi (gateaway). Yakni perbankan, manajer investasi, dan perusahaan sekuritas.

Sumber : katadata.co.id (2 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor Riil

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah Siapkan PMK Dana Repatriasi ke Sektor RiilPemerintah Siapkan PMK Dana Repatriasi ke Sektor Riil

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur pengalihan dana wajib pajak secara langsung ke sektor riil, dan memastikan dana tersebut dapat berada di dalam negeri minimal selama tiga tahun.selengkapnya

BKPM Siapkan Skema Investasi Tax Amnesty Di Sektor RiilBKPM Siapkan Skema Investasi Tax Amnesty Di Sektor Riil

Badan Koordinasi Penanaman Modal menyiapkan skema yang bisa dimanfaatkan oleh peserta program tax amnesty berinvestasi di Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan BKPM akan memberikan informasi mengenai prosedur maupun kemudahan yang akan didapatkan oleh peserta tax amnesty yang memilih menanamkan modal di sektor riil.selengkapnya

Dana Amnesti Pajak Belum Bisa Masuk ke Sektor RiilDana Amnesti Pajak Belum Bisa Masuk ke Sektor Riil

Pemerintah masih bekerja untuk merampungkan peraturan Menteri keuangan (PMK) yang memungkinkan dana dari amnesti pajak agar bisa disalurkan ke sektor riil (non-keuangan). Karena saat ini pemerintah baru memiliki PMK dana amnesti pajak untuk‎ pasar keuangan.selengkapnya

OJK Dorong Dana Repatriasi Mengarah Sektor RiilOJK Dorong Dana Repatriasi Mengarah Sektor Riil

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah masuk ke dalam instrumen investasi yang mengarah ke perkembangan sektor riil.selengkapnya

Tax Amnesty Berlaku, Keuangan dan Riil Rebutan Dana Rp 1.000 T?Tax Amnesty Berlaku, Keuangan dan Riil Rebutan Dana Rp 1.000 T?

Pemerintahan bersiap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli 2016. Saat kebijakan ini berjalan, diharapkan bisa memicu masuknya dana repatriasi hingga Rp 1.000 triliun ke Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBN

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

PaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 TPaninBank Catat Laba Naik Jadi Rp2,2 T

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Ditjen Pajak tak percaya laporan keuangan GoogleDitjen Pajak tak percaya laporan keuangan Google

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan PT Google Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan periode 2012 hingga 2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak Rp 74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan Rp 18,5 miliar.selengkapnya

Investor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merahInvestor tunggu kebijakan pajak Trump, Asia merah

Mayoritas saham yang diperdagangkan di bursa Asia mencatatkan penurunan pada transaksi perdagangan Senin (20/2). Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, pada pukul 08.20 waktu Singapura, indeks Nikkei 225 Stock Average turun 0,57%. Kondisi ini terjadi seiring penguatan yen terhadap dollar AS. Pagi ini, nilai tukar yen berada di level 112,94, di bawah level 114,4 pada pekan lalu.selengkapnya

Harga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak TrumpHarga Minyak Naik Saat Investor Tunggu Kebijakan Pajak Trump

Harga minyak dunia pada perdagangan hari ini naik, namun keuntungannya minim karena investor sedang memperhatikan apakah peningkatan pengeboran dan catatan stok minyak Amerika Serikat (AS) akan melemahkan upaya produsen minyak untuk memangkas produksi dan membawa pasar ke dalam keseimbangan.selengkapnya

KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang Pajak

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya



 
TAGS # :