Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menghadiri Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi, sekaligus melaunching konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Kegiatan tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sumsel dan Babel di Griya Agung, Senin (5/3/2018)
Dalam kesempatan tersebut, Alex Noerdin melakukan lapor SPT tahunan menggunakan e-Filing. Terobosan baru berbasis online atau dikenal dengan e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, Provinsi Sumsel saat ini menjadi provinsi yang membuat iri daerah-daerah lain dengan segala kemajuannya adalah berkat seluruh masyarakat yang patuh membayar pajak.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur besar-besaran di Provinsi Sumsel mulai dari Light Rail Transit (LRT) pertama di Indonesia, tiga ruas jalan tol, Musi IV dan Musi VI, Rumah Sakit, fasilitas air bersih, kapasitas perluasan bandara, underpas/flyover dan lainnya itu semua berasal dari APBN dan penyertaan modal negara.
"Sumsel provinsi yang paling diperhitungkan di Indonesia. Sumsel luar biasa berkat semua membayar pajak. Oleh karena itu isilah SPT itu dengan benar, lengkap dan jelas," ungkapnya.
Masih dalam kata sambutannya, Alex meminta waktu 10 menit untuk jualan Asian Games, dimana dengan bangga ia menyatakan masyarakat provinsi Sumsel harus bangga dengan adanya Asian Games. Sebab terselenggaranya Asian Games di Palembang, secara tidak langsung sudah mempromosikan Provinsi Sumsel secara gratis ke 45 negara Asia bahkan dunia.
Lebih jauh Alex menguraikan, Provinsi Sumsel sudah berpengalaman menyelenggarakan event olahraga mulai dari PON 2004, Sea Games 2011, 3rd Islamic Solidarity Games 2013 dengan peserta 52 negara, 17th Association of South East Asian Nations (ASEAN) University Games pada 2014. Sejak saat itu hampir 40 event olahraga bertaraf Asia, Asia Pacifik bahkan dunia bermain di JSC.
" Provinsi Sumsel bisa karena kami (Provinsi Sumsel) pertama memiliki modal pertama dan utama yakni Alhamdulillah tidak pernah terjadi dan Insya Allah tidak akan pernah terjadi kerusuhan etnis, budaya apalagi antar umat beragama," tuturnya
Bukan sombong lanjut Alex, karena itulah JSC bertambah lama bertambah fasilitasnya dan gongnya nanti Agustus mendatang Asian Games ke-18.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan wajib pajak tahun 2018. Diantaranya yang berhasil menerima penghargaan adalah Semen Baturaja Persero Tbk, Pos Indonesia, Tiga Pilar Anugrah, Sri Trang Lingga Indonesia, Bukit Asam (Persero) Tbk, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Halim Ali Kemas H.A, dan lainnya.
Sumber : wartaekonomi.co.id (Palembang, 06 Maret 2018)
Foto : Warta Ekonomi
Alex Noerdin: Mau Pembangunan Lancar? Ayo Bayar Pajak!Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta seluruh wajib pajak membayar tepat waktu kewajibannya karena dana yang didapat itu digunakan untuk pembangunan.selengkapnya
Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelBank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.selengkapnya
ASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanPemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menarik pajak hiburan untuk acara pertandingan di Asian Games 2018.selengkapnya
Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan.selengkapnya
Penerimaan Pajak Sumsel-Babel Diyakini Lebih BaikPenerimaan pajak di Sumatra Selatan maupun Bangka Belitung diyakini dapat tumbuh lebih baik pada tahun ini yang didukung oleh sektor unggulan, seperti pertambangan dan perdagangan.selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan menarik pajak dari tiket masuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Dengan hal ini diharapkan harga tiket masuk untuk turnamen multi event empat tahunan itu menjadi lebih murah.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
