Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKM
Jumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1142 kaliSemua Kategori
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).
Hal ini menyusul penolakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap rencana kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengaku, rencana pemangkasan batasan omzet PKP dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen masih digodok oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.
"Itu belum final, masih digodok di BKF," ujar dia saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Saat ditanyakan mengenai apakah benar penurunan batasan omzet PKP UKM dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 2,5 miliar, Robert mengaku belum mengetahuinya.
"Tidak tahu aku. Belum," kata mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu itu.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan, revisi skema PPh Final bagi pelaku UKM lebih bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pengusaha kecil menengah masih dalam sistem perpajakan.
"Kalau toh direvisi supaya menjangkau lebih banyak lagi UKM, masuk ke sistem dan mau membayar. Jadi, kita buat skema yang lebih menarik," ujar dia.
Hestu Yoga menjelaskan, Ditjen Pajak menargetkan peningkatan basis pajak dari UKM melalui penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen dan batasan omzet PKP UKM dari semula maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
"Makanya kita akan sosialisasikan harus lebih baik. Kalau sekarang yang pakai PP 46/2013, rata-rata sekitar 600 ribu UKM, maka kalau diturunkan (tarif dan batasan) maka harus meningkat jumlahnya. Berapa? tunggu regulasinya," papar dia.
Hestu Yoga mengaku belum dapat menjelaskan secara lebih gamblang mengenai revisi aturan pajak bagi UKM. Dia hanya memastikan bahwa Ditjen Pajak akan melakukan mitigasi dari risiko yang akan muncul dengan adanya penurunan batasan omzet PKP dan tarif PPh Final UKM.
"Belum diputuskan arahnya ke mana. Tapi kami akan menjalankan kalau aturan sudah keluar, termasuk memitigasi kalau ada yang mengecilkan (omzet) atau segala macam," tutur Hestu.
Dia bilang, aturan penurunan batasan omzet dan tarif pajak bagi UKM akan keluar setelah payung hukum pajak e-commerce meluncur. Saat ini, aturan pajak e-commerce sudah dalam tahap finalisasi. Prinsip e-commerce ada tiga, yaitu menciptakan level playing field antara online dan konvensional, kesederhanaan dalam pelaksanaan perpajakannya, dan tetap memberikan insentif kepada startup (UKM).
"E-commerce tinggal finalisasi. Revisi aturan UKM seyogianya keluar satu paket karena irisannya sama. Walaupun tidak berbarengan keluarnya (aturan e-commerce dan revisi pajak UKM) tapi jadi satu paket," pungkas Hestu Yoga.
Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKM
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.
Pengusaha tetap menginginkan kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1 persen dari omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.
"Kalau threshold diturunin, UKM bayar pajaknya jadi lebih tinggi dong. Ini bakal direspons negatif, kasihan UKM, pasti akan banyak yang komplain," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.
Akan tetapi, dia menyambut positif rencana pemerintah untuk memangkas tarif PPh Final UKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen atau turun separuhnya. Kebijakan ini diyakini akan merangsang geliat UKM untuk bertumbuh lebih cepat.
"Kalau suatu tarif pajak kompetitif, maka akan memberikan dorongan untuk tumbuh, tapi kalau ditarik insentifnya akan kurang bagus," ujarnya.
Inilah yang diakui Hariyadi menjadi sebuah dilema. Di satu sisi pemerintah ingin menurunkan batasan omzet PKP, tapi di sisi lain memotong tarif pajak bagi UKM hingga 50 persen.
"Jadi mending seperti kemarin sajalah (1 persen maksimal Rp 4,8 miliar). Itu angka yang moderat, atau threshold tetap, tapi kalau tarif PPh mau diturunkan tidak apa," Hariyadi menjelaskan.
Dia mengaku, Apindo sedang membicarakan mengenai kebijakan ini bersama dengan Kementerian Keuangan. "Kami sedang rundingkan untuk mencari solusinya karena ada pemikiran pemerintah menurunkan threshold tapi kompensasinya PPh Final turun jadi 0,5 persen," paparnya.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 25 Januari 2018)
Foto : Liputan6
