Aksi Kejar Pajak Google Mulai `Membuahkan` Hasil

Jumat 7 Okt 2016 14:35Administratordibaca 251 kaliSemua Kategori

cnnindonesia 006

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis Google akan membayar pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pasalnya, sejak bulan lalu, Google mulai menunjukkan itikad baik dengan bersedia untuk menjalani tahap pemeriksaan.

“Sudah ada utusan-utusan dari mereka [Google] yang menghadap saya, mereka sudah berbicara untuk menuju ke arah sana [membayar pajak]. Artinya, saya optimistis. Mereka tidak keras atau apa. Sudah ada kata-kata yang ke arah ‘aku ini harus bayar berapa’,” tutur Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus kepada CNNIndonesia.comsaat ditemui di kantornya, Rabu (5/10).

Sebelumnya,Google Asia Pasific Pte. Ltd. (GAP) yang bermarkas di Singapura menolak untuk ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Konsekuensinya, Google tidak bisa dikenakan pajak atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia oleh DJP.

Sesuai Pasal 2 ayat (5) Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), BUT atau Permanent Establishment (PE) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

BUT bisa berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, hingga pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Google, kata Haniv, seblumnya menolak ditetapkan sebagai BUT karena aktivitas perjanjian kontrak dan pembayaran dilakukan secara daring (online), langsung ke GAP yang menjadi wewenang otoritas pajak Singapura.

Di Indonesia, Google memiliki kantor perwakilan PT Google Indonesia yang sudah membayar pajak berdasarkan margin pembayaran jasa (fee) yang diterima dari GAP.

"Nominal yang dibayarkan Google Indonesia itu kecil sekali," kata Haniv.

Padahal, menurut Haniv, Google sudah layak disebut BUT. Selain memperoleh penghasilan iklan, berdasarkan penyelidikan DJP yang dibantu oleh Asosiasi Jaringan Internet Indonesia, Google dan beberapa perusahan Over the Top (OTT) sejenis memiliki server di Indonesia. Server tersebut menampung data pengguna layanan Google dan mencocokannya dengan iklan yang ditayangkan.

Selain itu, Google juga memfasilitasi calon pemasang iklan lokal di Google melalui agen pemasaran. Agen tersebut membantu dalam hal penyampaian informasi pemasangan iklan maupun bantuan teknis jika terjadi kerusakan.

“Orang-orang Google yang ada di Indonesia ini ada. Jadi mereka punya orang-orang yang kalau ada kerusakan teknis, orang itu yang akan menangani di sini,” tutur Haniv.

Pemerintah, lanjut Haniv, menaksir kewajiban pajak Google bisa mencapai Rp450 miliar per tahun dengan asumsi margin keuntungan yang diperoleh di kisaran Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun per tahun. Margin tersebut diperoleh atas penghasilan sekitar Rp5 triliun per tahun.

“Di Australia penghasilan iklannya (Google) itu sampai US miliar atau sekitar Rp78 triliun. Di kita, nilai pasar iklannya US0 juta, separuhnya dikuasai Google. Jadi [penghasilan] Google sendiri bisa US5 juta, ya sekitar di atas Rp5 triliun,” ujarnya.

Perkiraan tersebut, lanjut Haniv, tidak diambil sembarangan. Estimasi pemerintah telah dikonsultasikan kepada para ahli terkait.

“Perkiraan kami bukan perkiraan sembarangan. Kami mendapatkan data perkiraan dari orang-orang yang ahli dalam bidang jaringan internet dan mereka membenarkan jumlah itu,” ujarnya.

Pemeriksaan Khusus

Terkait pemeriksaan, pemerintah bakal memanggil perwakilan dari berbagai pihak dalam waktu dekat diantaranya para ahli jaringan internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Google, dan pengguna jasa iklan melalui Google.

“Ada beberapa pihak, -baik dari Google Indonesia maupun Google Singapore, ada kemungkinan Google yang dari Amerika - itu akan dipanggil untuk menanyakan beberapa hal yang menyangkut proses bisnis mereka. Terutama, proses bisnis yang berhubungan dengan penempatan server-server mereka di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meminta data jumlah klik iklan yang menentukan penerimaan (revenue) Google dari pemasangan iklan. Salah satunya, iklan yang dipasang melalui fitur Google Adwords.

“Data jumlah klik ini belum tentu disimpan di Singapura.Data jumlah klik ini tersimpan di Amerika. Kita minta data klik itu karena data klik itu yang paling penting karena itu yang menentukan berapa revenue-nya,” ujarnya.

Tahap pemeriksaan, kata Haniv, memakan waktu. Untuk tahun ini, Haniv menargetkan baik Google maupun perusahaan OTT sejenis harus sudah ditetapkan sebagai BUT. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menarik pajak.

Selanjutnya, Haniv meyakini sebagai perusahaan besar yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Google akan bersedia membayar pajaknya di Indonesia.

“Saya yakin mereka (Google) akan membayar karena sebagai perusahaan yang mempunyai harga diri, perusahaan besar apalagi jumlah pajak yang disetorkan itu sangat kecil kalau hanya berpatokan pada Google Indonesia,” ujarnya.

Sumber : cnnindonesia.com (Jakarta, 5 Oktober 2016)
Foto : cnnindonesia




BERITA TERKAIT
 

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?

Setelah Prancis, Indonesia kini berencana mengejar Alphabet Inc yang merupakan induk usaha Google, agar membayar tunjakan pajaknya selama lima tahun.selengkapnya

Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar Google

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Selain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di IndonesiaSelain Google, Pemerintah Segera Periksa Pajak Facebook dan Twitter di Indonesia

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :