Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan.
Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riil-nya belum terbit.
Menurutnya, pasar properti Indonesia sejatinya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional dan perbaikan sistem pemerintahan. Terlepas dari sukses tidaknya pengampunan pajak mendorong arus dana repatriasi, properti akan bergairah lagi bila kepercayaan masyarakat pulih.
“Properti ini masalah kepercayaan, bukan melulu soal realisasi dari kebijakan pemerintah karena sebenarnya di Indonesia uangnya banyak. Memang sekarang ekonomi belum banyak bergerak, realisasi tax amnesty juga begitu bagus, tetapi kepercayaan masyarakat bahwa ekonomi ini akan maju sekarang sudah terasa,” katanya kepada Bisnis, Jumat (26/8).
Adanya peningkatan kepercayaan tersebut nyata terasa dari peningkatan transaksi properti di pasar meskipun sektor menengah ke bawah masih terlihat mendominasi. Menurutnya, pasar saat ini lebih aktif dibandingkan dengan kondisi awal tahun.
Hartono menilai, pengampunan pajak tidak dapat diharapkan sebagai resep ajaib yang pasti sukses. Namun, upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah tampaknya sadar bahwa masalah perpajakan di Indonesia dan berpindahnya harta masyarakat ke luar negeri bukanlah melulu karena kesalahan masyarakat, melainkan juga karena pemerintah selama ini tidak memberikan kepastian hukum dan kepercayaan pada masyarakat.
Sebenarnya berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan daripada di luar negeri. Namun, masyarakat memillih memindahkan harta mereka ke luar negeri atau bahkan tinggal di luar negeri semata karena rasa tidak aman dan nyaman di Indonesia.
Oleh karena itu, bila pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik, Hartono meyakini bahwa arus investasi masyarakat akan membaik secara otomatis tanpa harus dipaksakan atau diancam.
“Masyarakat bisnis itu menunggu tindakan nyata dari pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah untuk keamanan berinvestasi dari segi peraturannya, jaminan penyelenggaraannya. Itu harus dibuktikan, tidak bisa dengan ancaman atau janji-janji,” katanya.
Menurutnya, pengusutan pajak yang berlebihan selama pelemahan ekonomi tahun lalu telah menyebabkan masyarakat ketakutan dan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi. Penjualan properti pun turun tajam. Pemerintah harus membayar kesalahan itu sehingga sangat wajar bila tarif tebusan pengampunan pajak sangat rendah.
“Itu rasional saja, bukan kita mau memanjakan pemilik uang yang menyelewengkan pajak, esensinya bukan di situ. Kita mau membangun suatu masa depan yang lebih baik, pemerintah berikan kepercayaan pada masyarakat dan sebaliknya juga,” katanya.
SANGAT MASIF
CEO PT Properti Maksima Indonesia atau Promex Indonesia (semula dikenal dengan Pro/Max) Sulihin Widjaja mengatakan, pergerakan developer saat ini sangat masif untuk promosi dan meluncurkan proyek baru.
Sebagai pemasar, pihaknya juga berupaya mengimbangi gairah tersebut. Promex pun menargetkan tahun depan pertumbuhan transaksi penjualan rumah dapat mencapai 30% hingga 35% dari capaian tahun ini. Adapun tahun ini, Promex menargetkan transaksi Rp600 miliar, tumbuh 15%–20% dari tahun lalu.
Meskipun pada semester pertama lalu realisasi transaksi baru mencapai 30% dari target, Sulihin optimistis, target tercapai di sisa tahun ini. Menurutnya, pengampunan pajak telah mulai membangkitkan antusiasme pasar dan melunturkan sikap menunggu dan melihat selama ini.
“Dari bulan ini sudah mulai terasa sekali, banyak yang cari, cari, dan cari, padahal kemarin slow. Kami mengonsep pertumbuh an itu karena juga melihat dana tax amnesty ini rasanya akan besar sekali,” katanya di sela-sela acara Mid Year Award Promex, Jumat (26/8).
Sulihin mengatakan, meskipun selama ini penjualan properti segmen menengah-atas sering di beritakan masih melemah, sebenarnya penjualan segmen tersebut di pasar sekunder justru masih sangat tinggi. Namun, di pasar primer segmen hunian di bawah Rp500 juta per unit memang lebih laris.
Menurutnya, setidaknya mulai tahun depan penjualan segmen menengah atas di pasar primer akan turut membaik, sedangkan di segmen menengah bawah masih tetap kencang terutama karena ditopang subsidi pemerintah. Lagipula, sejumlah besar pengembang mulai banyak bergerak memasuki pasar dengan promosi.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com
Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakDirektur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya
Pelonggaran pajak properti mewah tidak berdampak signfikan ke pasar tahun depanKementerian Keuangan (Kemkeu) berencana melonggarkan pajak barang mewah atas properti demi mengurangi beban biaya perusahaan pengembang. Namun, insentif pajak diperkirakan tak serta merta mendorong sektor properti lantaran kondisi yang lesu berkepanjangan saat ini.selengkapnya
PM Jepang: Belum perlu menaikkan pajak penjualan lebih dari 10% selama satu dekadePerdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, bahwa ia tidak mempertimbangkan untuk menaikkan pajak penjualan (PPn) lebih dari 10% di bawah pemerintahannya. Ia juga melihat tidak ada kebutuhan untuk menaikkan tarif pajak penjualan setidaknya selama satu dekade.selengkapnya
Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiPT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya
Tax Amnesty Batal, Pasar Properti Menengah Ke Atas Paling TertekanPasar properti di segmen menengah ke atas diproyeksikan akan melanjutkan tren pelemahan bila regulasi terkait tax amnesty atau pengampunan pajak tidak terealisasi. “Kalau sampai tax amnesty tidak jadi, akan ada sedikit kesulitan di properti, terutama di properti premium karena orangnya tidak ada dana atau takut keluarkan dana,†kata Konsultan Pajak Internasional Oscar Budiwidiawan kepadaselengkapnya
Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanKondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
