Akhir Tahun, Penjualan Bakal Kencang

Senin 29 Ags 2016 12:45Administratordibaca 256 kaliSemua Kategori

bisnis 156

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan.

Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riil-nya belum terbit.


Menurutnya, pasar properti Indonesia sejatinya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional dan perbaikan sistem pemerintahan. Terlepas dari sukses tidaknya pengampunan pajak mendorong arus dana repatriasi, properti akan bergairah lagi bila kepercayaan masyarakat pulih.


“Properti ini masalah kepercayaan, bukan melulu soal realisasi dari kebijakan pemerintah karena sebenarnya di Indonesia uangnya banyak. Memang sekarang ekonomi belum banyak bergerak, realisasi tax amnesty juga begitu bagus, tetapi kepercayaan masyarakat bahwa ekonomi ini akan maju sekarang sudah terasa,” katanya kepada Bisnis, Jumat (26/8).


Adanya peningkatan kepercayaan tersebut nyata terasa dari peningkatan transaksi properti di pasar meskipun sektor menengah ke bawah masih terlihat mendominasi. Menurutnya, pasar saat ini lebih aktif dibandingkan dengan kondisi awal tahun.


Hartono menilai, pengampunan pajak tidak dapat diharapkan sebagai resep ajaib yang pasti sukses. Namun, upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.


Pemerintah tampaknya sadar bahwa masalah perpajakan di Indonesia dan berpindahnya harta masyarakat ke luar negeri bukanlah melulu karena kesalahan masyarakat, melainkan juga karena pemerintah selama ini tidak memberikan kepastian hukum dan kepercayaan pada masyarakat.


Sebenarnya berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan daripada di luar negeri. Namun, masyarakat memillih memindahkan harta mereka ke luar negeri atau bahkan tinggal di luar negeri semata karena rasa tidak aman dan nyaman di Indonesia.


Oleh karena itu, bila pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik, Hartono meyakini bahwa arus investasi masyarakat akan membaik secara otomatis tanpa harus dipaksakan atau diancam.


“Masyarakat bisnis itu menunggu tindakan nyata dari pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah untuk keamanan berinvestasi dari segi peraturannya, jaminan penyelenggaraannya. Itu harus dibuktikan, tidak bisa dengan ancaman atau janji-janji,” katanya.

Menurutnya, pengusutan pajak yang berlebihan selama pelemahan ekonomi tahun lalu telah menyebabkan masyarakat ketakutan dan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi. Penjualan properti pun turun tajam. Pemerintah harus membayar kesalahan itu sehingga sangat wajar bila tarif tebusan pengampunan pajak sangat rendah.


“Itu rasional saja, bukan kita mau memanjakan pemilik uang yang menyelewengkan pajak, esensinya bukan di situ. Kita mau membangun suatu masa depan yang lebih baik, pemerintah berikan kepercayaan pada masyarakat dan sebaliknya juga,” katanya.


SANGAT MASIF

CEO PT Properti Maksima Indonesia atau Promex Indonesia (semula dikenal dengan Pro/Max) Sulihin Widjaja mengatakan, pergerakan developer saat ini sangat masif untuk promosi dan meluncurkan proyek baru.


Sebagai pemasar, pihaknya juga berupaya mengimbangi gairah tersebut. Promex pun menargetkan tahun depan pertumbuhan transaksi penjualan rumah dapat mencapai 30% hingga 35% dari capaian tahun ini. Adapun tahun ini, Promex menargetkan transaksi Rp600 miliar, tumbuh 15%–20% dari tahun lalu.


Meskipun pada semester pertama lalu realisasi transaksi baru mencapai 30% dari target, Sulihin optimistis, target tercapai di sisa tahun ini. Menurutnya, pengampunan pajak telah mulai membangkitkan antusiasme pasar dan melunturkan sikap menunggu dan melihat selama ini.


“Dari bulan ini sudah mulai terasa sekali, banyak yang cari, cari, dan cari, padahal kemarin slow. Kami mengonsep pertumbuh an itu karena juga melihat dana tax amnesty ini rasanya akan besar sekali,” katanya di sela-sela acara Mid Year Award Promex, Jumat (26/8).


Sulihin mengatakan, meskipun selama ini penjualan properti segmen menengah-atas sering di beritakan masih melemah, sebenarnya penjualan segmen tersebut di pasar sekunder justru masih sangat tinggi. Namun, di pasar primer segmen hunian di bawah Rp500 juta per unit memang lebih laris.


Menurutnya, setidaknya mulai tahun depan penjualan segmen menengah atas di pasar primer akan turut membaik, sedangkan di segmen menengah bawah masih tetap kencang terutama karena ditopang subsidi pemerintah. Lagipula, sejumlah besar pengembang mulai banyak bergerak memasuki pasar dengan promosi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun Ini

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :