Akhir Tahun, Penjualan Bakal Kencang

Senin 29 Ags 2016 12:45Administratordibaca 154 kaliSemua Kategori

bisnis 156

Kalangan broker properti meyakini bahwa penjualan properti akan meningkat di sisa tahun ini meskipun realisasi dana repatriasi dan deklarasi untuk pengampunan pajak sejauh ini belum signifikan.

Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Hartono Sarwono mengatakan, penjualan properti sudah menggeliat bahkan sejak pengampunan pajak diluncurkan dan peratur an investasi di sektor riil-nya belum terbit.


Menurutnya, pasar properti Indonesia sejatinya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional dan perbaikan sistem pemerintahan. Terlepas dari sukses tidaknya pengampunan pajak mendorong arus dana repatriasi, properti akan bergairah lagi bila kepercayaan masyarakat pulih.


“Properti ini masalah kepercayaan, bukan melulu soal realisasi dari kebijakan pemerintah karena sebenarnya di Indonesia uangnya banyak. Memang sekarang ekonomi belum banyak bergerak, realisasi tax amnesty juga begitu bagus, tetapi kepercayaan masyarakat bahwa ekonomi ini akan maju sekarang sudah terasa,” katanya kepada Bisnis, Jumat (26/8).


Adanya peningkatan kepercayaan tersebut nyata terasa dari peningkatan transaksi properti di pasar meskipun sektor menengah ke bawah masih terlihat mendominasi. Menurutnya, pasar saat ini lebih aktif dibandingkan dengan kondisi awal tahun.


Hartono menilai, pengampunan pajak tidak dapat diharapkan sebagai resep ajaib yang pasti sukses. Namun, upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.


Pemerintah tampaknya sadar bahwa masalah perpajakan di Indonesia dan berpindahnya harta masyarakat ke luar negeri bukanlah melulu karena kesalahan masyarakat, melainkan juga karena pemerintah selama ini tidak memberikan kepastian hukum dan kepercayaan pada masyarakat.


Sebenarnya berinvestasi di Indonesia lebih menguntungkan daripada di luar negeri. Namun, masyarakat memillih memindahkan harta mereka ke luar negeri atau bahkan tinggal di luar negeri semata karena rasa tidak aman dan nyaman di Indonesia.


Oleh karena itu, bila pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik, Hartono meyakini bahwa arus investasi masyarakat akan membaik secara otomatis tanpa harus dipaksakan atau diancam.


“Masyarakat bisnis itu menunggu tindakan nyata dari pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah untuk keamanan berinvestasi dari segi peraturannya, jaminan penyelenggaraannya. Itu harus dibuktikan, tidak bisa dengan ancaman atau janji-janji,” katanya.

Menurutnya, pengusutan pajak yang berlebihan selama pelemahan ekonomi tahun lalu telah menyebabkan masyarakat ketakutan dan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi. Penjualan properti pun turun tajam. Pemerintah harus membayar kesalahan itu sehingga sangat wajar bila tarif tebusan pengampunan pajak sangat rendah.


“Itu rasional saja, bukan kita mau memanjakan pemilik uang yang menyelewengkan pajak, esensinya bukan di situ. Kita mau membangun suatu masa depan yang lebih baik, pemerintah berikan kepercayaan pada masyarakat dan sebaliknya juga,” katanya.


SANGAT MASIF

CEO PT Properti Maksima Indonesia atau Promex Indonesia (semula dikenal dengan Pro/Max) Sulihin Widjaja mengatakan, pergerakan developer saat ini sangat masif untuk promosi dan meluncurkan proyek baru.


Sebagai pemasar, pihaknya juga berupaya mengimbangi gairah tersebut. Promex pun menargetkan tahun depan pertumbuhan transaksi penjualan rumah dapat mencapai 30% hingga 35% dari capaian tahun ini. Adapun tahun ini, Promex menargetkan transaksi Rp600 miliar, tumbuh 15%–20% dari tahun lalu.


Meskipun pada semester pertama lalu realisasi transaksi baru mencapai 30% dari target, Sulihin optimistis, target tercapai di sisa tahun ini. Menurutnya, pengampunan pajak telah mulai membangkitkan antusiasme pasar dan melunturkan sikap menunggu dan melihat selama ini.


“Dari bulan ini sudah mulai terasa sekali, banyak yang cari, cari, dan cari, padahal kemarin slow. Kami mengonsep pertumbuh an itu karena juga melihat dana tax amnesty ini rasanya akan besar sekali,” katanya di sela-sela acara Mid Year Award Promex, Jumat (26/8).


Sulihin mengatakan, meskipun selama ini penjualan properti segmen menengah-atas sering di beritakan masih melemah, sebenarnya penjualan segmen tersebut di pasar sekunder justru masih sangat tinggi. Namun, di pasar primer segmen hunian di bawah Rp500 juta per unit memang lebih laris.


Menurutnya, setidaknya mulai tahun depan penjualan segmen menengah atas di pasar primer akan turut membaik, sedangkan di segmen menengah bawah masih tetap kencang terutama karena ditopang subsidi pemerintah. Lagipula, sejumlah besar pengembang mulai banyak bergerak memasuki pasar dengan promosi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

PEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan LosPEMBANGUNAN PASAR KLEWER : Ini Syarat Pemkot Kepada Pedagang Pasar Klewer untuk Tempati Kios dan Los

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan Properti

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

Tax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target PenjualanTax Amnesty Bikin Perusahaan Properti `Pede` Capai Target Penjualan

Kondisi bisnis properti sepanjang 2016 dinilai membaik. Sinarmas Land, salah satu pengembang properti di Indonesia, optimistis bisa mencapai target penjualan sebesar Rp3 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

Kepatuhan Formal Wajib Pajak TergerusKepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus

Selain mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan pada tahun ini.selengkapnya

Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017Menteri Rudiantara Prediksi Kasus Pajak Google Kelar di Kuartal Pertama 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memperkirakan masalah pajak Google akan bisa diselesaikan pada kuartal pertama 2017.selengkapnya

Jejak Google di OperatorJejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?Google Tak Bayar Pajak, Patut `Diputus` Hubungan seperti JP Morgan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

TERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJPTERPOPULER: Penunggak Pajak Rp41,251 Miliar Tertangkap DJP

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku menyandera satu orang pengemplang pajak berinisial RW, yang hutang pajaknya mencapai Rp41,251 miliar.selengkapnya

Bola pajak Google di tangan pemerintahBola pajak Google di tangan pemerintah

Otoritas pajak resmi menerima laporan keuangan Google Asia Pasific Pte Ltd. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugioasetiadi Kamis (19/1) lalu.selengkapnya

Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah Pidana

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Genjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak OnlineGenjot Pendapatan Pajak Hotel, Pemkot Terapkan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan pendapatan pajak dari sektor perhotelan Rp64 miliar di tahun 2017 ini. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran pajak hotel, Pemerintah menerapkan sistem pajak elektronik (e-tax).selengkapnya



 
TAGS # :