Akhir Manis Tax Amnesty Periode Pertama

Senin 3 Okt 2016 07:58Administratordibaca 409 kaliSemua Kategori

viva 070

Periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty telah resmi berakhir pada Jumat 30 September 2016. Hari-hari terakhir periode pertama tax amnesty, ribuan wajib pajak memenuhi kantor-kantor pajak dan mengantre sejak subuh untuk bisa mendapat tarif tebusan murah dua persen.

Kantor pelayanan pajak  (KKP) Menteng Dua bahkan bisa melayani hingga 2.000 orang dalam sehari. Para wajib pajak di KKP Grogol Petamburan pun rela mengantre sejak subuh pukul 03.00 WIB agar tidak melewatkan periode pertama tax amnesty.


Program yang telah berjalan sejak Juli lalu ini tidak hanya diikuti oleh para konglomerat, dan pengusaha. Bahkan tukang cukur hingga loper koran ikut menikmati program pengampunan pajak. Petugas pajak pun terpaksa lembur sampai malam untuk melayani para wajib pajak.


Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan pelayanan maksimal, bahkan hingga jam empat dini hari untuk hari terakhir pelaksanaan periode pertama tax amnesty ini. Ia mengklaim, antrean pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia.


"Jadi kami layani nanti sampai selesai, kalau masih ada yang dilayani, sampai jam empat pagi, ya dilayani," kata Ken di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat 30 September 2016.


Berdasarkan data DJP, sekitar 27 juta wajib pajak yang melapor dari sekitar 50-60 juta wajib pajak. Dalam periode pertama tax amnesty, atau hingga akhir waktu pelaksanaan, yaitu 30 September 2016 dana tebusan tax amnesty telah mencapai Rp96,7 triliun atau 58,6  persen dari target pemerintah Rp165 triliun.


Sementara total harta yang telah dideklarasi dan repatriasi para wajib pajak telah mencapai Rp3.441 triliun, lebih dari 50 persen target pemerintah. Dengan rincian dana repatriasi sebesar Rp134 triliun, dana deklarasi luar negeri sebesar Rp929 triliun, dan dana deklarasi dalam negeri sebesar Rp2.378 triliun.


Melihat antusias tinggi masyarakat Indonesia mengikuti program pengampunan pajak dan nilai harta dari tax amnesty membuat pemerintah mengklaim keberhasilan program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, program tax amnesty yang diterapkan pemerintah Indonesia berhasil menjadi yang terbaik dari negara-negara lain, yang sebelumnya juga menerapkan kebijakan tersebut.


Ani, sapaan akrab Menkeu menjelaskan, jika melihat dari sisi jumlah uang tebusan melalui Surat Pernyataan Harta yang disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, uang tebusan tax amnesty Indonesia telah mencapai 0,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).


"Dibandingkan dengan program amnesti pajak di negra lain, ini yang paling tinggi," jelas Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 29 September 2016.


Ani menyebutkan, hasil implementasi dari program kebijakan tax amnesty di negara-negara lain, tercatat hanya Chili yang hampir mendekati posisi uang tebusan tax amnesty milik Indonesia, yaitu sebesar 0,62 persen terhadap PDB. Kebijakan ini, diterapkan negara di benua Amerika Latin itu pada tahun lalu.


Kemudian, lanjut Ani, disusul oleh India pada tahun 1997, yakni sebesar 0,58 persen terhadap PDB, kemudian Afrika Selatan sebesar 0,17 persen terhadap PDB, serta Belgia dan Spanyol yang masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,12 persen terhadap PDB.


"Sedangkan Australia, hanya 0,04 persen dari PDB," ungkapnya.


Belum sesuai harapan


Penerimaan dana tebusan dalam pengampunan pajak atau tax amnesty memang melonjak hampir 50 persen selama dua hari terakhir, karena meningkatnya jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini. Meski demikian dana repatriasi baru mencapai sebesar Rp134 triliun, hanya 13,4 persen dari target pemerintah 1.000 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berpendapat, implementasi program tax amnesty belum sesuai yang diharapkan. Menurut dia, deklarasi dana luar negeri dan repatriasi aset wajib pajak, sebenarnya masih bisa lebih besar pada periode pertama.


"Dari jumlah yang sekarang, masih di bawah yang seharusnya, menurut saya ya,” kata mantan menteri keuangan itu saat berbincang dengan VIVA.co.id di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Jumat 30 September 2016.

Mantan pelaksana tugas kepala badan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan ini menegaskan, meskipun hasil dari program kebijakan tersebut menjelang akhir periode pertama belum sesuai harapan, namun Bambang masih meyakini program tersebut bisa efektif berjalan sebagaimana mestinya.


"Menurut saya, masih kurang deklarasi dana dari luar negerinya. Saya rasa, masih bisa bertambah, mudah-mudahan, tax amnesty bisa sukses," ungkapnya.


Sementara, DBS Research Group memandang, apabila program kebijakan tax amnestydapat berhasil, ada potensi peringkat utang Indonesia bisa menanjak ke level layak investasi.


Ekonom DBS Research Group, Philip Wee mengungkapkan, program tax amnesty memang menjadi salah satu senjata andalan jangka pendek, dalam menggenjot pertumbuhan. Target dana repatriasi sebesar  Rp1.000 triliun diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan negara, dan membiayai proyek infrastruktur.


“Keberhasilan program tax amnesty pajak sekaligus akan memperbaiki kredibilitas fiskal pemerintah,” jelas Wee, dalam riset terbarunya yang diterima VIVA.co.id, Jumat 30 September 2016.


Jika program tax amnesty berhasil, Wee menilai peringkat utang Indonesia bisa naik ke level layak investasi. Hal itu juga dapat menjaga daya tahan rupiah terhadap terpaan volatilitas global dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

Sumber : viva.co.id (1 Oktober 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Deklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak RekorDeklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak Rekor

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Program Tax Amnesty, Dana Tebusan BCA Himpun Rp3 TriliunProgram Tax Amnesty, Dana Tebusan BCA Himpun Rp3 Triliun

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan himpunan dana tebusan dari program pengampunan pajak senilai Rp3 triliun hingga pekan pertama September 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :