Akankah Properti Kecipratan Dana Repatriasi?

Senin 18 Jul 2016 15:47Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

bisnis 080

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.

Properti digadang-gadang akan menjadi instrumen investasi paling menarik bagi dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Setelah terus tertekan akibat isu pelemahan perekonomian, ada harapan baru industri ini akan kembali bangkit di sisa tahun ini.


Kini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengembang, menanti petunjuk pelaksanaan dari UU yang baru saja disahkan oleh parlemen tersebut.


Industri properti di Tanah Air sejatinya masih sangat prospektif. Hal itu sangat ditekankan oleh Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy. Benar bahwa saat ini pelemahan nyata terjadi, tetapi pelemahan ini sifatnya hanya jangka pendek.


Keyakinan Eddy tersebut terutama ditopang oleh masih tingginya kebutuhan rumah masyarakat, tercermin dari tingginya angka defisit (backlog) antara kebutuhan dan ketersediaan selama ini. Selain itu, tidak ada fakor negatif yang terlalu mengkhawatirkan atau mengancam kelangsungan sektor itu.


Pada awal tahun ini, REI optimistis menetapkan target pertumbuhan penjualan properti residensial sebesar 10% hingga 12% menimbang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun lalu yang cukup baik, yakni menyentuh 5,04%.


Akan tetapi, realisasi penjualan sepanjang semester pertama tahun ini tidak begitu memuaskan. Di segmen menengah hingga menengah ke atas, ada pelemahan 20% dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Namun, secara umum terhadap semua segmen, tetap ada pertumbuhan positif meskipun tidak signifikan.


Eddy pun menilai, penurunan tersebut bukan semata-mata karena pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini tidak sesuai dengan harapan, melainkan karena keputusan kebanyakan investor yang menunda pembelian.


Besar harapan segera setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak, penundaan tersebut akan berakhir dan belanja properti pun dimulai. Oleh karena itu, REI masih optimistis target 10% hingga 12% tersebut masih realistis dan dapat tercapai.


“Kita tetap ingin menyakinkan masyarakat bahwa properti di Indonesia ini masih sangat bagus, kebutuhan masih sangat banyak. Selama ini masih wait and see karena katanya menunggu tax amnesty. Nah, sekarang sudah keluar, mudah-mudahan kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan,” katanya pekan lalu.


SEJUTA RUMAH


Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah hingga akhir semester pertama tahun ini baru mencapai 11% atau setara 114.002 unit.


Artinya, ada pekerjaan rumah sangat besar untuk tetap mampu mencapai target sejuta unit selama sisa tahun ini. Pada tahun lalu, saat program sejuta rumah pertama kali dicanangkan pada April, pemerintah mengaku realisasi program sejuta rumah adalah 70%. Tahun ini seharusnya bisa lebih tinggi.


Sejauh ini, belum ada realisasi pembangunan rumah oleh pemerintah, sedangkan realisasi 11% tersebut sepenuhnya dari pengembang. Sementara itu, adanya pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 sedikit mengisyaratkan akan mengganggu realisasi program sejuta rumah dari pemerintah.


“Dari total target pembangunan yang dibiayai APBN dari total 112.992 unit, ada penurunan sedikit menjadi 110.574 unit,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.


Ditjen Penyediaan Perumahan semula mendapat alokasi anggaran Rp7,68 triliun, kemudian dipotong sebesar Rp355,30 miliar. Akan tetapi, dalam rangka mendukung Asian Games, ditjen memperoleh tambahan anggaran Rp800 miliar untuk membangun wisma atlet.


Jadi, total dana kelolaan kini jumlahnya Rp8,12 triliun. Meski masih dibayang-bayangi isu pelemahan, sejatinya kalangan broker properti telah menangkap indikasi positif menuju pemulihan penjualan properti residensial.

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memantau kurang lebih ada peningkatan penjualan sekitar 40% pada kuartal kedua tahun ini dibandingkan dengan kuartal pertama.


Sekretaris Umum AREBI Pranowo Lukito pun optimistis penjualan akan semakin membaik di sisa tahun ini. Apalagi, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan cenderung meningkat tajam pada semester kedua.


Biasanya penjualan bisa mencapai 75% hingga 80% dibandingkan dengan semester pertama.


Dia berharap dengan adanya pengampunan pajak akan memberikan sentimen positif bagi investor sehingga memacu penjualan properti. Ada kemungkinan lonjakan penjualan pada semester kedua tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.


Sementara itu, setelah disahkan oleh DPR, UU Tax Amnesty masih mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Pro dan kontra masih berlanjut.


Sebagian menilai pengampunan pajak menjadi win-win solution antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akan memperoleh penghasilan pajak yang signifikan untuk investasi bagi kepentingan publik, terutama infrastruktur, sedangkan pemilik dana memperoleh keringanan pajak.


Namun, sebagian menilai UU tersebut justru tidak adil terhadap warga negara lain yang selama ini taat pajak.


Konflik yang terus berlanjut tentu berpotensi membangkitkan sentimen negatif baru setelah sebagian publik optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik setelah adanya UU tersebut. Oleh karena itu, pasar menanti langkah tegas pemerintah agar keragu-raguan investasi selama ini segera berakhir dan industri properti dapat kembali bangkit.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 18 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Efek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumEfek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti Premium

Salah satu sektor properti yang tengah lesu, yakni hunian mewah, baru saja kembali mendapat dorongan dari pemerintah berupa pelonggaran aturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

Pemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun IniPemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar penghapusan denda atas kendaraan bagi warga Ibu kota yang menunggak pajak.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Kinerja HM Sampoerna (HMSP) pada tahun lalu tertekan pandemi dan naiknya tarif cukaiKinerja HM Sampoerna (HMSP) pada tahun lalu tertekan pandemi dan naiknya tarif cukai

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) melihat adanya pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk bisnis di tahun ini.selengkapnya

Sumbang pajak terbesar, emiten ini masih berpotensi cemerlang pada tahun 2019Sumbang pajak terbesar, emiten ini masih berpotensi cemerlang pada tahun 2019

Beberapa emiten kakap tercatat sebagai pembayar pajak terbesar berdasarkan laporan keuangan mereka di tahun 2018. Ini menunjukan bahwa torehan laba yang dihasilkan mereka di tahun 2018 sangat besar yang menyebabkan pajak yang dibayarpun menjadi besar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :