Akankah Properti Kecipratan Dana Repatriasi?

Senin 18 Jul 2016 15:47Administratordibaca 298 kaliSemua Kategori

bisnis 080

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.

Properti digadang-gadang akan menjadi instrumen investasi paling menarik bagi dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Setelah terus tertekan akibat isu pelemahan perekonomian, ada harapan baru industri ini akan kembali bangkit di sisa tahun ini.


Kini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengembang, menanti petunjuk pelaksanaan dari UU yang baru saja disahkan oleh parlemen tersebut.


Industri properti di Tanah Air sejatinya masih sangat prospektif. Hal itu sangat ditekankan oleh Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy. Benar bahwa saat ini pelemahan nyata terjadi, tetapi pelemahan ini sifatnya hanya jangka pendek.


Keyakinan Eddy tersebut terutama ditopang oleh masih tingginya kebutuhan rumah masyarakat, tercermin dari tingginya angka defisit (backlog) antara kebutuhan dan ketersediaan selama ini. Selain itu, tidak ada fakor negatif yang terlalu mengkhawatirkan atau mengancam kelangsungan sektor itu.


Pada awal tahun ini, REI optimistis menetapkan target pertumbuhan penjualan properti residensial sebesar 10% hingga 12% menimbang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun lalu yang cukup baik, yakni menyentuh 5,04%.


Akan tetapi, realisasi penjualan sepanjang semester pertama tahun ini tidak begitu memuaskan. Di segmen menengah hingga menengah ke atas, ada pelemahan 20% dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Namun, secara umum terhadap semua segmen, tetap ada pertumbuhan positif meskipun tidak signifikan.


Eddy pun menilai, penurunan tersebut bukan semata-mata karena pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini tidak sesuai dengan harapan, melainkan karena keputusan kebanyakan investor yang menunda pembelian.


Besar harapan segera setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak, penundaan tersebut akan berakhir dan belanja properti pun dimulai. Oleh karena itu, REI masih optimistis target 10% hingga 12% tersebut masih realistis dan dapat tercapai.


“Kita tetap ingin menyakinkan masyarakat bahwa properti di Indonesia ini masih sangat bagus, kebutuhan masih sangat banyak. Selama ini masih wait and see karena katanya menunggu tax amnesty. Nah, sekarang sudah keluar, mudah-mudahan kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan,” katanya pekan lalu.


SEJUTA RUMAH


Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah hingga akhir semester pertama tahun ini baru mencapai 11% atau setara 114.002 unit.


Artinya, ada pekerjaan rumah sangat besar untuk tetap mampu mencapai target sejuta unit selama sisa tahun ini. Pada tahun lalu, saat program sejuta rumah pertama kali dicanangkan pada April, pemerintah mengaku realisasi program sejuta rumah adalah 70%. Tahun ini seharusnya bisa lebih tinggi.


Sejauh ini, belum ada realisasi pembangunan rumah oleh pemerintah, sedangkan realisasi 11% tersebut sepenuhnya dari pengembang. Sementara itu, adanya pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 sedikit mengisyaratkan akan mengganggu realisasi program sejuta rumah dari pemerintah.


“Dari total target pembangunan yang dibiayai APBN dari total 112.992 unit, ada penurunan sedikit menjadi 110.574 unit,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.


Ditjen Penyediaan Perumahan semula mendapat alokasi anggaran Rp7,68 triliun, kemudian dipotong sebesar Rp355,30 miliar. Akan tetapi, dalam rangka mendukung Asian Games, ditjen memperoleh tambahan anggaran Rp800 miliar untuk membangun wisma atlet.


Jadi, total dana kelolaan kini jumlahnya Rp8,12 triliun. Meski masih dibayang-bayangi isu pelemahan, sejatinya kalangan broker properti telah menangkap indikasi positif menuju pemulihan penjualan properti residensial.

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memantau kurang lebih ada peningkatan penjualan sekitar 40% pada kuartal kedua tahun ini dibandingkan dengan kuartal pertama.


Sekretaris Umum AREBI Pranowo Lukito pun optimistis penjualan akan semakin membaik di sisa tahun ini. Apalagi, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan cenderung meningkat tajam pada semester kedua.


Biasanya penjualan bisa mencapai 75% hingga 80% dibandingkan dengan semester pertama.


Dia berharap dengan adanya pengampunan pajak akan memberikan sentimen positif bagi investor sehingga memacu penjualan properti. Ada kemungkinan lonjakan penjualan pada semester kedua tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.


Sementara itu, setelah disahkan oleh DPR, UU Tax Amnesty masih mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Pro dan kontra masih berlanjut.


Sebagian menilai pengampunan pajak menjadi win-win solution antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akan memperoleh penghasilan pajak yang signifikan untuk investasi bagi kepentingan publik, terutama infrastruktur, sedangkan pemilik dana memperoleh keringanan pajak.


Namun, sebagian menilai UU tersebut justru tidak adil terhadap warga negara lain yang selama ini taat pajak.


Konflik yang terus berlanjut tentu berpotensi membangkitkan sentimen negatif baru setelah sebagian publik optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik setelah adanya UU tersebut. Oleh karena itu, pasar menanti langkah tegas pemerintah agar keragu-raguan investasi selama ini segera berakhir dan industri properti dapat kembali bangkit.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 18 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Ini 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun IniIni 5 Jenis Pajak DKI Yang Bakal Direvisi Tarifnya Tahun Ini

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi tarif lima jenis pajak daerah tahun ini, demi mendorong penerimaan pajak daerah juga implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.selengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih ShortfallPenerimaan Bea Cukai Tahun Ini Lampaui Target, Pajak Masih Shortfall

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah melampaui target tahun ini. Kelebihannya Rp 2 triliun dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :