Akankah Properti Kecipratan Dana Repatriasi?

Senin 18 Jul 2016 15:47Administratordibaca 175 kaliSemua Kategori

bisnis 080

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.

Properti digadang-gadang akan menjadi instrumen investasi paling menarik bagi dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Setelah terus tertekan akibat isu pelemahan perekonomian, ada harapan baru industri ini akan kembali bangkit di sisa tahun ini.


Kini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengembang, menanti petunjuk pelaksanaan dari UU yang baru saja disahkan oleh parlemen tersebut.


Industri properti di Tanah Air sejatinya masih sangat prospektif. Hal itu sangat ditekankan oleh Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy. Benar bahwa saat ini pelemahan nyata terjadi, tetapi pelemahan ini sifatnya hanya jangka pendek.


Keyakinan Eddy tersebut terutama ditopang oleh masih tingginya kebutuhan rumah masyarakat, tercermin dari tingginya angka defisit (backlog) antara kebutuhan dan ketersediaan selama ini. Selain itu, tidak ada fakor negatif yang terlalu mengkhawatirkan atau mengancam kelangsungan sektor itu.


Pada awal tahun ini, REI optimistis menetapkan target pertumbuhan penjualan properti residensial sebesar 10% hingga 12% menimbang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun lalu yang cukup baik, yakni menyentuh 5,04%.


Akan tetapi, realisasi penjualan sepanjang semester pertama tahun ini tidak begitu memuaskan. Di segmen menengah hingga menengah ke atas, ada pelemahan 20% dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Namun, secara umum terhadap semua segmen, tetap ada pertumbuhan positif meskipun tidak signifikan.


Eddy pun menilai, penurunan tersebut bukan semata-mata karena pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini tidak sesuai dengan harapan, melainkan karena keputusan kebanyakan investor yang menunda pembelian.


Besar harapan segera setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak, penundaan tersebut akan berakhir dan belanja properti pun dimulai. Oleh karena itu, REI masih optimistis target 10% hingga 12% tersebut masih realistis dan dapat tercapai.


“Kita tetap ingin menyakinkan masyarakat bahwa properti di Indonesia ini masih sangat bagus, kebutuhan masih sangat banyak. Selama ini masih wait and see karena katanya menunggu tax amnesty. Nah, sekarang sudah keluar, mudah-mudahan kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan,” katanya pekan lalu.


SEJUTA RUMAH


Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi program sejuta rumah hingga akhir semester pertama tahun ini baru mencapai 11% atau setara 114.002 unit.


Artinya, ada pekerjaan rumah sangat besar untuk tetap mampu mencapai target sejuta unit selama sisa tahun ini. Pada tahun lalu, saat program sejuta rumah pertama kali dicanangkan pada April, pemerintah mengaku realisasi program sejuta rumah adalah 70%. Tahun ini seharusnya bisa lebih tinggi.


Sejauh ini, belum ada realisasi pembangunan rumah oleh pemerintah, sedangkan realisasi 11% tersebut sepenuhnya dari pengembang. Sementara itu, adanya pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 sedikit mengisyaratkan akan mengganggu realisasi program sejuta rumah dari pemerintah.


“Dari total target pembangunan yang dibiayai APBN dari total 112.992 unit, ada penurunan sedikit menjadi 110.574 unit,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.


Ditjen Penyediaan Perumahan semula mendapat alokasi anggaran Rp7,68 triliun, kemudian dipotong sebesar Rp355,30 miliar. Akan tetapi, dalam rangka mendukung Asian Games, ditjen memperoleh tambahan anggaran Rp800 miliar untuk membangun wisma atlet.


Jadi, total dana kelolaan kini jumlahnya Rp8,12 triliun. Meski masih dibayang-bayangi isu pelemahan, sejatinya kalangan broker properti telah menangkap indikasi positif menuju pemulihan penjualan properti residensial.

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memantau kurang lebih ada peningkatan penjualan sekitar 40% pada kuartal kedua tahun ini dibandingkan dengan kuartal pertama.


Sekretaris Umum AREBI Pranowo Lukito pun optimistis penjualan akan semakin membaik di sisa tahun ini. Apalagi, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan cenderung meningkat tajam pada semester kedua.


Biasanya penjualan bisa mencapai 75% hingga 80% dibandingkan dengan semester pertama.


Dia berharap dengan adanya pengampunan pajak akan memberikan sentimen positif bagi investor sehingga memacu penjualan properti. Ada kemungkinan lonjakan penjualan pada semester kedua tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.


Sementara itu, setelah disahkan oleh DPR, UU Tax Amnesty masih mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Pro dan kontra masih berlanjut.


Sebagian menilai pengampunan pajak menjadi win-win solution antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akan memperoleh penghasilan pajak yang signifikan untuk investasi bagi kepentingan publik, terutama infrastruktur, sedangkan pemilik dana memperoleh keringanan pajak.


Namun, sebagian menilai UU tersebut justru tidak adil terhadap warga negara lain yang selama ini taat pajak.


Konflik yang terus berlanjut tentu berpotensi membangkitkan sentimen negatif baru setelah sebagian publik optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik setelah adanya UU tersebut. Oleh karena itu, pasar menanti langkah tegas pemerintah agar keragu-raguan investasi selama ini segera berakhir dan industri properti dapat kembali bangkit.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 18 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Dampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun DepanDampak Tax Amnesty Bagi Properti Baru Tahun Depan

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dampak program tax amnesty bagi dunia properti tanah air baru akan terasa di awal tahun 2017 mendatang.selengkapnya

10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Tahun Ini, Shortfall Pajak Kemungkinan Bisa Melebar Hingga Rp238,4 TTahun Ini, Shortfall Pajak Kemungkinan Bisa Melebar Hingga Rp238,4 T

Perkiraan shortfall, selisih antara realisasi dan target, penerimaan negara terutama dari perpajakan tahun ini bisa melebar hingga sekitar Rp238,4 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :