Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar Pajak

Kamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 341 kaliSemua Kategori

katadata 018

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.

Berdasarkan bank data Panama Papers yang dibuka kepada publik oleh konsorsium jaringan jurnalis investigasi atau International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), Selasa lalu (10/5), Ditjen Pajak menemukan 1.038 nama wajib pajak Indonesia. Mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi, sedangkan 28 nama merupakan wajib pajak badan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 800-an nama sudah diidentifikasi Ditjen Pajak. Sedangkan 238 nama sisanya masih dalam proses identifikasi dalam kurun satu bulan ke depan.

Dari 800-an nama yang telah diidentifikasi tersebut per Kamis (12/5) ini, Ditjen Pajak mencatat 272 wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan sisanya masih dikaji karena datanya tidak sesuai dengan data kependudukan.

Penyebabnya, menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, mayoritas nama tersebut merupakan perempuan bersuami sehingga diduga NPWP mereka dipegang oleh suaminya. “Maka perlu dianalisa nama suaminya, agar bisa diidentifikasi NPWP-nya,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (12/5).


Sementara itu, sebanyak 225 orang dari 272 wajib pajak tersebut sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Yang menarik, dari 225 orang itu ada 137 wajib pajak yang mendapat SKP dan Surat Tagihan Pajak (STP) alias tercatat kurang bayar pajak.


Terkait kurang bayar pajak itu, menurut Ken, Ditjen Pajak telah mengirimkan surat himbauan kepada 78 wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. “Sebagian sudah ada yang masuk pemeriksaan, terutama untuk orang pribadi,” katanya.


Meski begitu, pihaknya masih perlu mengidentifikasi kemungkinan kekurangan bayar pajak tersebut: apakah terkait dengan kepemilikan para wajib pajak itu atas perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax haven) seperti dalam dokumen Panama Papers. Yang jelas, Ditjen Pajak telah mengantongi nama 6.500 wajib pajak yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri berdasarkan pasokan data para anggota kelompok G20.


Sayangnya, Ken enggan menyebutkan jumlah dan identitas para pejabat dari hasil identifikasi tersebut. Termasuk keterlibatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, yang sebelumnya mengakui memiliki perusahaan cangkang di Bristish Virgin Islands seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers.


Ia mengungkapkan, awalnya mayoritas wajib pajak yang dihimbau Ditjen Pajak menolak data dalam dokumen Panama Papers. Alasannya, data itu dilansir oleh kelompok wartawan. “Namun karena 80 persen (data Panama Papers) sesuai dengan data milik Ditjen Pajak, wajib pajak menerima itu (himbauan),” ujar Ken.


Di sisi lain, Ken memastikan 1.038 nama wajib pajak dalam Panama Papers bakal masuk dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). “Termasuk 238 nama yang masih dalam proses identifikasi,” ujarnya. Meski begitu, mereka tetap harus membayar utang pajaknya terlebih dahulu.


Seperti diketahui, konsorsium jurnalis investigasi internasional atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Panama Papers yang berisi daftar sekitar 214 ribu perusahaan cangkang di 21 yurisdiksi negara suaka pajak, Selasa (10/5) lalu. Data itu berasal dari bocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca di Panama selama kurun hampir empat dekade.


Perusahaan cangkang itu dimiliki oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, mulai dari politisi, pejabat publik, bintang olahraga, selebiriti, hingga pengusaha. Terselip pula sekitar 1.000-an nama orang Indonesia dalam dokumen tersebut. Banyak pihak menuding kepemilikan perusahaan cangkang itu sebagai upaya untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari tagihan pajak di negara asalnya masing-masing.

Sumber : katadata.co.id (12 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Awal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama PapersAwal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama Papers

Ini merupakan bank data terbesar yang pernah dirilis ke publik, dengan menampilkan ratusan ribu perusahaan cangkang berikut nama para pemiliknya di sejumlah negara suaka pajak (tax havens).selengkapnya

Pemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama PapersPemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama Papers

‎Pemerintah kembali akan melakukan pengejaran terhadap para pengemplang pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Sebab banyak wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak secara benar tercantum dalam laporan tersebut.selengkapnya

Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestyNama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax Amnesty

Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.selengkapnya

Pemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama PapersPemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama Papers

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melakukan pemeriksaan terkait data wajib pajak yang disebut ‎ada dalam jurnal Panama Papers. Hasilnya DJP berhasil melakukan verifikasi atas 800 wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ‎ Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1.038 nama wajib pajak milik warga Indonesia yang terdapat dalam Panama Papers, DJP berhasil mengindentifikasi 800 wajib pajak.selengkapnya

Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 Nama

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

DJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPDJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :