Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan

Selasa 31 Mei 2016 14:59Administratordibaca 493 kaliSemua Kategori

reuters 012

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memastikan menunda rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan pajak dilakukan karena rendahnya daya beli konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel.

Seperti yang dikutip Reuters, penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan April tahun lalu.  Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang menduga penurunan penjualan ritel sebesar 1,2%.


Penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk menjaga daya beli. Maklum, bila pajak penjualan naik bakal menekan belanja konsumen. Ujungnya, deflasi akan terjadi.


Sumber Reuters mengatakan, pertimbangan ini membuat Abe menunda kenaikan pajak penjualan yang semula dijadwalkan akan dilakukan pada April tahun depan. Seorang pejabat senior dari partai berkuasa seperti dikutip Bloomberg mengatakan, Abe menunda kenaikan pajak penjualan selama 2,5 tahun.  Artinya kenaikan pajak akan dilakukan pada 2019.


Kepastian penundaan pajak ini akan disampaikan Abe, Selasa ini (31/5). Ini seperti janji Abe saat pertemuan negara-negara maju alias G7, pekan lalu. Abe telah berjanji segera memutuskan nasib kenaikan pajak sebelum pemilihan majelis tinggi.


Sang perdana menteri juga akan mengumumkan langkah-langkah memacu pertumbuhan ekonomi. Serta mempromosikan reformasi struktural dan menambah anggaran untuk mendanai stimulus negara. Termasuk, dana pemulihan akibat gempa bumi yang terjadi di Jepang.

Awalnya, Pemerintah Jepang berencana menaikkan pajak penjualan dari 8% menjadi 10%. Khawatir efeknya akan membuat ekonomi jatuh ke dalam resesi, rencana itu ditunda. Terakhir kali, pajak penjualan dinaikkan dari 5% menjadi 8% pada April 2014.


Popularitas Abe naik

Penundaan kenaikan pajak penjualan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah kalangan.   Hidenobu Tokuda, ekonom senior Mizuho Research Institute mengatakan, belanja konsumen saat ini cenderung stagnan sehingga pilihan menunda kenaikan pajak penjualan merupakan keputusan yang tepat.


"Upah akan naik dan orang-orang akan takut untuk berbelanja karena harga makanan mahal. Saya mengerti mengapa pemerintah ingin menunda kenaikan pajak," kata Tokuda seperti dikutip Reuters.


Surat Kabar Nikkei menyebutkan, hampir dua pertiga dari responden jajak pendapat di surat kabar ini menentang kenaikan pajak penjualan. Keputusan menunda kenaikan pajak membuat dukungan politik untuk kabinet Abe meningkat. Disebutkan sebanyak 56% mendukung kabinet Abe. Di atas kertas, dukungan ini merupakan yang tertinggi sejak September 2014.  

Sumber : kontan.co.id (31 Mei 2016)
Foto : reuters




BERITA TERKAIT
 

Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019

Sebuah panel di Kementerian Keuangan Jepang menyarankan supaya pemerintah tetap menjalankan rencana untuk menaikkan pajak pada Oktober 2019, atau mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya downturn dalam perekonomian Negeri Sakura.selengkapnya

PM Jepang: Kenaikan Pajak Penjualan Tahun Depan Bisa DitundaPM Jepang: Kenaikan Pajak Penjualan Tahun Depan Bisa Ditunda

PM Jepang Shinzo Abe memberikan sinyal bahwa pemberlakuan kenaikan pajak penjualan pada tahun depan dapat ditunda jika kondisi ekonomi domestik memburuk.selengkapnya

Jepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia MenguatJepang Tunda Kenaikan Pajak Penjualan, Bursa Asia Menguat

Bursa saham Asia menguat pagi ini, dengan indeks saham acuan menuju kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Investor menunggu komentar dari Kepala Federal Reserve. Saham Jepang naik di tengah spekulasi negara tersebut bakal menunda pemberlakuan kenaikan pajak penjualan.selengkapnya

PM Jepang: Belum perlu menaikkan pajak penjualan lebih dari 10% selama satu dekadePM Jepang: Belum perlu menaikkan pajak penjualan lebih dari 10% selama satu dekade

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, bahwa ia tidak mempertimbangkan untuk menaikkan pajak penjualan (PPn) lebih dari 10% di bawah pemerintahannya. Ia juga melihat tidak ada kebutuhan untuk menaikkan tarif pajak penjualan setidaknya selama satu dekade.selengkapnya

Kenaikan cukai hampir mengganjal performa penjualan HM SampoernaKenaikan cukai hampir mengganjal performa penjualan HM Sampoerna

Kenaikan cukai rokok membuat para produsennya mau tak mau menaikkan harga. Kenaikan itu rupanya turut memberikan imbas negatif terhadap emiten rokok, tak terkecuali PT HM Sampoerna Tbk (HMSP).selengkapnya

Jepang menaikkan pajak penjualan menjadi 10%Jepang menaikkan pajak penjualan menjadi 10%

Jepang akhirnya menaikkan pajak penjualan menjadi 10% dari sebelumnya 8%. Pemerintah Jepang akhirnya menaikkan pajak penjualan pada Selasa (1/10) setelah penundaan sebelumnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :