Abaikan Saja Singapura

Selasa 26 Jul 2016 16:35Administratordibaca 240 kaliSemua Kategori

sindonews 092

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jiran itu tidak dibawa pulang.

Pernyataan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Moneter Singapura menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menghambat proses pengampunan pajak di Indonesia yang sedang berjalan. Pernyataan pemerintah Singapura yang dilansir Sabtu akhir pekan lalu, juga memastikan bahwa Singapura patuh dan setuju standar internasional tentang pencucian uang dan saling tukar informasi.

Karena itu, pemerintah Singapura mengimbau apabila terdapat kasus penghindaran pajak lintas batas negara jangan segan untuk berkoordinasi. "Kami telah membantu dan akan terus membantu sejalan dengan standar internasional. Kami tidak tertarik melindungi uang pajak ilegal," demikian pernyataan resmi pemerintah Singapura.  

Pemerintah Singapura bisa saja membela diri kalau tidak pernah menerbitkan kebijakan apapun sebagai kontra dari kebijakan pengampunan pajak yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, pengakuan sejumlah pengusaha yang bernaung di bawah payung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak bisa diabaikan di mana sejumlah pihak berkepentingan dengan dana WNI di negeri itu telah meluncurkan jurus maut agar tidak ditarik balik ke Indonesia. Asosiasi pengusaha Singapura telah melemparkan berbagai jenis rayuan agar pengusaha Indonesia tak menarik dana dan hartanya dari negeri tersebut.  

Apa yang dilakukan oleh kalangan pengusaha Singapura, bagi Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dinilai hal wajar. Karena sudah menjadi pengetahuan umum dana WNI yang tersimpan di negeri tetangga berperan besar dalam memutar pertumbuhan perekonomian Singapura. Namun, Rosan tak mempan dengan rayuan pengusaha Singapura tersebut.

Yang penting sekarang, seperti ditekankan Rosan, dana-dana WNI yang ada di Singapura ditarik masuk ke Indonesia untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Kepada pengusaha Singapura, Rosan menegaskan, "Ini insentif kita untuk membangun Indonesia. Singapura kan  sudah menikmati dana kita. Sekarang saatnya duit itu balik ke Indonesia untuk membangun negara kami."

Jadi, berita dari pihak Singapura terutama dari kalangan pengusaha yang mengganjal kebijakan pengampunan pajak bukanlah isapan jempol. Bank-bank papan atas di Singapura telah menawarkan sejumlah program yang menggiurkan agar dana WNI tetap tersimpan di sana.
Sebagaimana disampaikan Rosan P Roeslani, bank-bank di Singapura berani membayar 4% dana tebusan deklarasi milik WNI yang ada di Singapura. Hal itu juga membuktikan bahwa begitu besar dana WNI yang berputar di negara yang dijuluki negeri denda. Berdasarkan data dari McKinsey, harta WNI yang tersimpan di Singapura tak kurang dari Rp3.000 triliun.

Sementara itu, dalam sepekan implementasi kebijakan pengampunan pajak tersebut, reaksi masyarakat cukup menggembirakan. Karena itu, pihak Bank Indonesia (BI) optimistis program tax amnesty  akan "mengundang" banyak dana repatriasi ke Indonesia. Namun, dana tersebut diperkirakan baru akan mengalir pada akhir tahun ini.

Seberapa banyak kira-kira dana repatriasi? Perkiraan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung dana yang masuk berada pada kisaran sebesar Rp560 triliun. Kalau program ini berhasil bukan hanya mendatangkan biaya pembangunan untuk negeri ini tetapi juga memberi ketenangan kepada para pengusaha yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Pengusaha akan lebih tenang dalam berusaha karena sudah tidak merasa dikejar-kejar petugas pajak setiap saat.

Karena itu, pemerintah tidak perlu memberi reaksi balik terhadap pembelaan pemerintah Singapura yang mengaku tidak menerbitkan kebijakan kontra program penampungan pajak Indonesia. Pemerintah juga tidak harus membuang energi untuk menanggapi langkah asosiasi pengusaha Singapura yang memberi kemudahan khusus bagi WNI yang tidak mengutak-atik dananya di negeri jiran. Sekarang pemerintah tinggal fokus mengoptimalkan implementasi program pengampunan pajak sebagai momentum dalam melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh di negeri ini.

Sumber : sindonews.com (26 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Pemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraPemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di Singapura

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Dirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaDirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :