Abaikan Saja Singapura

Selasa 26 Jul 2016 16:35Administratordibaca 186 kaliSemua Kategori

sindonews 092

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jiran itu tidak dibawa pulang.

Pernyataan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Moneter Singapura menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menghambat proses pengampunan pajak di Indonesia yang sedang berjalan. Pernyataan pemerintah Singapura yang dilansir Sabtu akhir pekan lalu, juga memastikan bahwa Singapura patuh dan setuju standar internasional tentang pencucian uang dan saling tukar informasi.

Karena itu, pemerintah Singapura mengimbau apabila terdapat kasus penghindaran pajak lintas batas negara jangan segan untuk berkoordinasi. "Kami telah membantu dan akan terus membantu sejalan dengan standar internasional. Kami tidak tertarik melindungi uang pajak ilegal," demikian pernyataan resmi pemerintah Singapura.  

Pemerintah Singapura bisa saja membela diri kalau tidak pernah menerbitkan kebijakan apapun sebagai kontra dari kebijakan pengampunan pajak yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, pengakuan sejumlah pengusaha yang bernaung di bawah payung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak bisa diabaikan di mana sejumlah pihak berkepentingan dengan dana WNI di negeri itu telah meluncurkan jurus maut agar tidak ditarik balik ke Indonesia. Asosiasi pengusaha Singapura telah melemparkan berbagai jenis rayuan agar pengusaha Indonesia tak menarik dana dan hartanya dari negeri tersebut.  

Apa yang dilakukan oleh kalangan pengusaha Singapura, bagi Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dinilai hal wajar. Karena sudah menjadi pengetahuan umum dana WNI yang tersimpan di negeri tetangga berperan besar dalam memutar pertumbuhan perekonomian Singapura. Namun, Rosan tak mempan dengan rayuan pengusaha Singapura tersebut.

Yang penting sekarang, seperti ditekankan Rosan, dana-dana WNI yang ada di Singapura ditarik masuk ke Indonesia untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Kepada pengusaha Singapura, Rosan menegaskan, "Ini insentif kita untuk membangun Indonesia. Singapura kan  sudah menikmati dana kita. Sekarang saatnya duit itu balik ke Indonesia untuk membangun negara kami."

Jadi, berita dari pihak Singapura terutama dari kalangan pengusaha yang mengganjal kebijakan pengampunan pajak bukanlah isapan jempol. Bank-bank papan atas di Singapura telah menawarkan sejumlah program yang menggiurkan agar dana WNI tetap tersimpan di sana.
Sebagaimana disampaikan Rosan P Roeslani, bank-bank di Singapura berani membayar 4% dana tebusan deklarasi milik WNI yang ada di Singapura. Hal itu juga membuktikan bahwa begitu besar dana WNI yang berputar di negara yang dijuluki negeri denda. Berdasarkan data dari McKinsey, harta WNI yang tersimpan di Singapura tak kurang dari Rp3.000 triliun.

Sementara itu, dalam sepekan implementasi kebijakan pengampunan pajak tersebut, reaksi masyarakat cukup menggembirakan. Karena itu, pihak Bank Indonesia (BI) optimistis program tax amnesty  akan "mengundang" banyak dana repatriasi ke Indonesia. Namun, dana tersebut diperkirakan baru akan mengalir pada akhir tahun ini.

Seberapa banyak kira-kira dana repatriasi? Perkiraan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung dana yang masuk berada pada kisaran sebesar Rp560 triliun. Kalau program ini berhasil bukan hanya mendatangkan biaya pembangunan untuk negeri ini tetapi juga memberi ketenangan kepada para pengusaha yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Pengusaha akan lebih tenang dalam berusaha karena sudah tidak merasa dikejar-kejar petugas pajak setiap saat.

Karena itu, pemerintah tidak perlu memberi reaksi balik terhadap pembelaan pemerintah Singapura yang mengaku tidak menerbitkan kebijakan kontra program penampungan pajak Indonesia. Pemerintah juga tidak harus membuang energi untuk menanggapi langkah asosiasi pengusaha Singapura yang memberi kemudahan khusus bagi WNI yang tidak mengutak-atik dananya di negeri jiran. Sekarang pemerintah tinggal fokus mengoptimalkan implementasi program pengampunan pajak sebagai momentum dalam melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh di negeri ini.

Sumber : sindonews.com (26 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Pemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraPemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di Singapura

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Dirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaDirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan Informasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten properti

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya



 
TAGS # :