Abaikan Saja Singapura

Selasa 26 Jul 2016 16:35Administratordibaca 166 kaliSemua Kategori

sindonews 092

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jiran itu tidak dibawa pulang.

Pernyataan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Moneter Singapura menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menghambat proses pengampunan pajak di Indonesia yang sedang berjalan. Pernyataan pemerintah Singapura yang dilansir Sabtu akhir pekan lalu, juga memastikan bahwa Singapura patuh dan setuju standar internasional tentang pencucian uang dan saling tukar informasi.

Karena itu, pemerintah Singapura mengimbau apabila terdapat kasus penghindaran pajak lintas batas negara jangan segan untuk berkoordinasi. "Kami telah membantu dan akan terus membantu sejalan dengan standar internasional. Kami tidak tertarik melindungi uang pajak ilegal," demikian pernyataan resmi pemerintah Singapura.  

Pemerintah Singapura bisa saja membela diri kalau tidak pernah menerbitkan kebijakan apapun sebagai kontra dari kebijakan pengampunan pajak yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, pengakuan sejumlah pengusaha yang bernaung di bawah payung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak bisa diabaikan di mana sejumlah pihak berkepentingan dengan dana WNI di negeri itu telah meluncurkan jurus maut agar tidak ditarik balik ke Indonesia. Asosiasi pengusaha Singapura telah melemparkan berbagai jenis rayuan agar pengusaha Indonesia tak menarik dana dan hartanya dari negeri tersebut.  

Apa yang dilakukan oleh kalangan pengusaha Singapura, bagi Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dinilai hal wajar. Karena sudah menjadi pengetahuan umum dana WNI yang tersimpan di negeri tetangga berperan besar dalam memutar pertumbuhan perekonomian Singapura. Namun, Rosan tak mempan dengan rayuan pengusaha Singapura tersebut.

Yang penting sekarang, seperti ditekankan Rosan, dana-dana WNI yang ada di Singapura ditarik masuk ke Indonesia untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Kepada pengusaha Singapura, Rosan menegaskan, "Ini insentif kita untuk membangun Indonesia. Singapura kan  sudah menikmati dana kita. Sekarang saatnya duit itu balik ke Indonesia untuk membangun negara kami."

Jadi, berita dari pihak Singapura terutama dari kalangan pengusaha yang mengganjal kebijakan pengampunan pajak bukanlah isapan jempol. Bank-bank papan atas di Singapura telah menawarkan sejumlah program yang menggiurkan agar dana WNI tetap tersimpan di sana.
Sebagaimana disampaikan Rosan P Roeslani, bank-bank di Singapura berani membayar 4% dana tebusan deklarasi milik WNI yang ada di Singapura. Hal itu juga membuktikan bahwa begitu besar dana WNI yang berputar di negara yang dijuluki negeri denda. Berdasarkan data dari McKinsey, harta WNI yang tersimpan di Singapura tak kurang dari Rp3.000 triliun.

Sementara itu, dalam sepekan implementasi kebijakan pengampunan pajak tersebut, reaksi masyarakat cukup menggembirakan. Karena itu, pihak Bank Indonesia (BI) optimistis program tax amnesty  akan "mengundang" banyak dana repatriasi ke Indonesia. Namun, dana tersebut diperkirakan baru akan mengalir pada akhir tahun ini.

Seberapa banyak kira-kira dana repatriasi? Perkiraan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung dana yang masuk berada pada kisaran sebesar Rp560 triliun. Kalau program ini berhasil bukan hanya mendatangkan biaya pembangunan untuk negeri ini tetapi juga memberi ketenangan kepada para pengusaha yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Pengusaha akan lebih tenang dalam berusaha karena sudah tidak merasa dikejar-kejar petugas pajak setiap saat.

Karena itu, pemerintah tidak perlu memberi reaksi balik terhadap pembelaan pemerintah Singapura yang mengaku tidak menerbitkan kebijakan kontra program penampungan pajak Indonesia. Pemerintah juga tidak harus membuang energi untuk menanggapi langkah asosiasi pengusaha Singapura yang memberi kemudahan khusus bagi WNI yang tidak mengutak-atik dananya di negeri jiran. Sekarang pemerintah tinggal fokus mengoptimalkan implementasi program pengampunan pajak sebagai momentum dalam melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh di negeri ini.

Sumber : sindonews.com (26 Juli 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Pemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraPemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di Singapura

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Dirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaDirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :