528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum Teridentifikasi

Kamis 12 Mei 2016 19:49Administratordibaca 314 kaliSemua Kategori

sindonews 019

Geger Panama Papers pada April lalu membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1038 nama wajib pajak Indonesia yang tercantum di Panama Papers sebanyak 528 nama belum teridentifikasi apakah memiliki NPWP atau tidak.

Menurut Ken, data tersebut berpotensi akan berkembang lagi bila kelak ditemukan nama-nama baru di Panama Papers.

“Kami akan cek satu-satu dari data tersebut. Yang NPWP perlu diidentifikasi lagi, apa melapor atau enggak. Dari yang berNPWP ada yang tidak melapor. Nanti kami tindak lanjuti dengan penyidikan,” katanya di Kantor Pusat Pajak, Kamis (12/5/2016).

Adapun bagi mereka yang memiliki NPWP namun diragukan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga akan diselidiki lebih lanjut. “Misalnya nama dan alamatnya sama tapi NPWPnya punya orang lain. Lebih parah lagi kalau enggak punya NPWP dan SPTnya juga enggak masuk,” katanya.

Kedepannya, Ken berjanji akan terus memperbaiki datanya. Terlebih lagi untuk mereka yang belum menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dan datanya ada di Panama Papers.

"Kami akan selalu perbaharui datanya. Dulu waktu saya masih staf ahli, saya membantu mengumpulkan data WP yang masih belum bayar pajak. Terus pas saya jadi Plt Dirjen Pajak, saya menindak yang belum bayar pajak dan enggak punya SPT. Sekarang setelah Plt nya hilang, saya tetap menindak mereka yang enggak taat pajak," pungkasnya.

Dari nama 1038 yang ada di Panama Papers itu 272 memiliki NPWP. Dari jumlah itu 225 yang lapor SPT. Kemudian yang sudah di berikan STP (Surat Tagihan Pajak) 137, namun sedang ditelusuri apakah terkait Panama atau tidak. Sebanyak 78 sudah diimbau dan Ditjen Pajak mengatakan tetap meneliti lagi apakah berhubungan dengan Panama Papers atau tidak.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 12 Mei 2016)

Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

DJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPDJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers Bocor

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

Dirjen Pajak: Saya Tidak Punya Data Panama PapersDirjen Pajak: Saya Tidak Punya Data Panama Papers

Komisi XI DPR RI meminta Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi membuktikan data wajib pajak di Panama Papers untuk segera bisa mengikuti tax amnesty. Pasalnya, realisasi tax amnesty baru 0,6 persen dari target.selengkapnya

Pemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama PapersPemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama Papers

‎Pemerintah kembali akan melakukan pengejaran terhadap para pengemplang pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Sebab banyak wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak secara benar tercantum dalam laporan tersebut.selengkapnya

Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 Nama

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

Kekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun LebihKekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun Lebih

Selisih antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan target tahun ini atawa shortfall penerimaan perpajakan terancam melebar dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp 219 triliun.selengkapnya

Bankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau DiperiksaBankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau Diperiksa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seluruh bankir ikut menyukseskan Tax Amnesty. Selama ini, masih banyak bankir yang belum ikut program tersebut.selengkapnya

Usai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamUsai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat Mengancam

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara sekarang ini. Bahkan untuk memperluas basis pajak, pemerintah pun memberikan suatu pengampunan pajak berupa program tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit MelesetSri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini sedikit meleset dari target. Adapun target shortfall pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp219 triliun.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi PublikTAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Tax Amnesty diharapkan lebih ditingkatkan, seiring baru 7.670 peserta atau baru sekitar 1% dari total wajib pajak yang ada di wilayah Suluttenggomalut.selengkapnya

Mengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi BankMengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi Bank

Para bankir yang tergabung dalam Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendapat kritikan pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut banyak bankir utamanya komisaris dan direksi bank yang belum mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sampai saat ini.selengkapnya

Sri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakSri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) hari ini. Dirinya pun senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak.selengkapnya

Ini Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan KorupsiIni Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan Korupsi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkomitmen melawan korupsi. Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan dalam upaya melakukan reformasi birokrasi dan sistem whistleblowing.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya



 
TAGS # :