5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty

Rabu 14 Sep 2016 20:19Administratordibaca 276 kaliSemua Kategori

liputan6 120

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.


Benarkah tax amnesty menyasar kelompok menengah ke bawah yang sudah patuh pajak dan justru tidak mengejar pengemplang pajak? Apakah lambatnya pencapaian target membuktikan bahwa tax amnesty gagal?

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan lima mitos dan fakta tax amnestyyang perlu diketahui masyarakat agar tidak khawatir akan adanya program tax amnesty ini.

1. Tax amnesty akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak patuh


Yustinus menjelaskan, kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hanya sekitar 30 juta orang pribadi terdaftar sebagai wajib pajak dari sekitar 60 juta orang pribadi yang berpotensi menjadi wajib pajak.


Sebagian besar wajib pajak terdaftar adalah karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak. Dari 30 juta wajib pajak, 17 juta wajib menyampaikan SPT dan hanya 10 juta yang taat menyampaikan.


Dia menjelaskan, ini pun masih kepatuhan formal, bukan kepatuhan materiil (kebenaran pemenuhan kewajiban pajak). Bukankah tidak adil jika beban pajak hanya ditanggung kelompok yang sama?


Maka tax amnesty justru menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, karena akan semakin banyak orang terdaftar sebagai wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, melalui gotong royong, penerimaan pajak akan meningkat dan beban pajak per individu akan lebih rendah.


"Bagi wajib pajak yang sudah patuh, Anda patut berbangga karena menjadi teladan bagi yang lain dan ke depan justru akan mendapat sahabat patuh pajak yang lebih banyak lagi. Kita ingin menghindari memungut pajak seperti "berburu di kebun binatang," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

2. Sasaran tax amnesty adalah dana di luar negeri, bukan harta di dalam negeri


Yustinus menjelaskan, UU tax amnesty mengatur tujuan pengampunan pajak adalah membawa pulang dana di luar negeri (repatriasi), memperluas basis data perpajakan (deklarasi dalam negeri), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan.


Tujuan tax amnesty sama sekali tidak menyebutkan target uang tebusan karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan.


Faktanya terdapat banyak dana milik WNI yang disimpan di negara suaka pajak, dengan berbagai alasan. Tax Justice Network pada 2010 mencatat angka sekitar US$ 331 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun. Sedangkan Global Financial Integrity pada 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia ke luar negeri selama lima tahun terakhir mencapai Rp 1.000 triliun.


Di samping itu, potensi ekonomi informal di dalam negeri juga sangat besar. Schneider pada 2010 mencatat sekitar 18 persen dari PDB Indonesia atau sekitar Rp 2.000 triliun merupakan ekonomi informal.


Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, baik regulasi, akses, dan kompetensi, pemerintah memfasilitasi melalui tax amnesty untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak mengungkapkan hartanya dengan benar dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan.


"Ke depan, dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, pemerintah akan lebih efektif melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Maka tax amnesty adalah wortel (carrot) yang diberikan pemerintah sebelum menggunakan tongkat pemukul (stick) bernama AEOI," kata dia.

3. Tax amnesty adalah kewajiban, bahkan menindas rakyat kecil


Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan adalah hak yang diberikan UU kepada setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.


Yustinus mengatakan, orang pribadi yang menjadi subjek ta amnesty adalah yang memperoleh penghasilan di atas Rp 3 juta per bulan dan memiliki harta tambahan yang belum dilaporkan. Sebagaimana prinsip hak, wajib pajak dapat menggunakan dan dapat tidak menggunakannya. Tentu saja tiap pilihan mengandung konsekuensi dan risiko tersendiri.


Wajib pajak yang seluruh penghasilannya telah dipajaki dapat memilih pembetulan SPT Tahunan untuk melaporkan harta tambahan, tanpa membayar pajak tambahan.


Sebaliknya, bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan fasilitas amnesti berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi dan pidana pajak, dan tidak akan diperiksa sampai dengan tahun 2015, dapat mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, tidak ada pajak berganda atas harta yang dilaporkan.


Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, bahkan ditegaskan bagi orang pribadi yang penghasilannya tidak melebihi Rp 3 juta per bulan, dapat tidak menggunakan haknya untuk memperoleh pengampunan.


Termasuk jika menerima warisan atau hibah, sepanjang warisan atau hibah tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris atau pemberi hibah. 


UU bahkan mengenakan tarif sangat rendah yaitu 0,5 peren bagi pelaku UKM yang omzet setahunnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan jumlah hartanya tidak melebihi Rp 10 miliar.

4. Tax Amnesty mengampuni koruptor dan penjahat


Pengampunan pajak merupakan hak setiap wajib pajak menurut UU. Hanya wajib pajak yang sedang disidik dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana perpajakan yang tidak berhak.


Menurut UU Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi tidak dipersoalkan asal usul atau sumber penghasilan, yang penting ada tambahan kemampuan ekonomis maka terutang pajak.


UU Pengampunan Pajak hanya mengampuni tindak pidana perpajakan dan seluruh data atau informasi yang disampaikan terkait tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.


"Dengan kata lain, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penegakan hukum untuk pidana non-pajak sejauh tidak bersumber dari data atau informasi tax amnesty," kata dia.

5. Tax Amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak


Tax amnesty
bukanlah jebakan. Menurut Yustinus, tax amnesty justru momen rekonsiliasi antara pemerintah sebagai pemegang otoritas memungut pajak dan wajib pajak.


Pajak adalah kewajiban kenegaraan menurut UUD. Pemerintah telah memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras demi memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan harta yang belum dilaporkan.


Pemerintah juga mengakui masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan administrasi perpajakan, sehingga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik. Di pihak lain, wajib pajak diharapkan jujur dan terbuka dalam mengikuti program amnesti sehingga terhindar dari sanksi yang memberatkan.


"Pasca-amnesti, kepercayaan timbal balik dibangun dan reformasi perpajakan dilanjutkan agar kita mempunyai otoritas pajak yang kuat dan kredibel, sistem perpajakan yang berkeadilan, dan penggunaan uang pajak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka tax amnesty adalah jembatan menuju Indonesia adil dan sejahtera," tandas dia.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :