5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti

Jumat 7 Okt 2016 07:10Administratordibaca 249 kaliSemua Kategori

liputan6 228

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

Tax amnesty atau pengampunan pajak digulirkan sejak Juli 2016 dan terbagi dalam tiga periode. Periode I berlangsung Juli-September, selanjutnya Oktober-Desember, dan terakhir januari-31 Maret 2017.


Pada setiap periode, Pemerintah akan meningkatkan biaya tebusan, dari 2 persen menjadi 3 persen, hingga 5 persen pada kesempatan terakhir.


Secara resmi, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tanpa sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan.


Tax amnesty dilatarbelakangi kondisi ekonomi makro, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Secara khusus memperbaiki likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, suku bunga kompetitif, dan peningkatan investasi,” ujar Riztiar Arinta, Kepala Seksi Peraturan PPH Badan, Direktorat Jenderal Perpajakan.


Bagi Pemerintah, kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat memperbaiki basis data perpajakan menjadi lebih valid, yang pada akhirnya membuat perhitungan penerimaan pajak lebih akurat dan reliable.


Manfaat bagi Pemilik Properti

Tax amnesty awalnya dikaitkan dengan WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak. Namun, menurut pengamat perpajakan Darussalam AK dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), kebijakan ini menjadi kesempatan bagi seluruh WNI, baik yang memiliki harta di dalam negeri maupun luar negeri, untuk ‘mengamankan’ hartanya.


Tax Amnesty adalah uluran tangan Pemerintah yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang ada,” ujar Darussalam.


“Ketidakpatuhan itu bukan semata-mata karena memang berniat mengemplang pajak, tetapi bisa juga karena lalai, lupa, atau tidak tahu,” ia menjelaskan.


Pemerintah menjamin bahwa wajib pajak yang telah mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan akan terbebas dari denda dan sanksi administrasi, pemeriksaan dan penyidikan (kecuali saat masa tax amnesty sudah masuk P21), penghentian proses pemeriksaan.


Jadi, bagi Anda yang masih memiliki properti namun belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), inilah lima alasan yang bisa membuat Anda melangkah mantap untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty:


Memanfaatkan ‘nilai wajar’

Persentase biaya tebusan didasarkan pada ‘nilai wajar’ harta. Jadi, jika Anda belum melaporkan properti yang Anda miliki, yang bisa Anda lakukan adalah segera melaporkannya dan menyebutkan ‘harga wajar’ dari properti Anda.


“Dirjen Pajak tidak akan melakukan pengujian atau koreksi. Ini sudah menjadi komitmen. Jadi, meski ‘harga wajar’ yang Anda sebutkan ada di bawah harga pasaran, Dirjen Pajak tidak akan melakukan apapun,” ujar Darussalam.


Pembebasan Pajak Penghasilan untuk balik nama

Jika Anda memiliki properti yang belum balik nama, ini adalah saat yang tepat. Anda tidak akan dikenai Pajak Penghasilan Tanah dan Bangunan. Tenggat waktu pembebasan Pajak Penghasilan ini adalah 31 Desember 2016.


Meluruskan ‘harta hibah’

Harta hibah dari orang tua ke anak tidak akan menjadi objek pajak. Namun, bagi Anda yang memiliki rumah sebagai hibah, Anda wajib melaporkannya dalam SPT. Caranya, cukup melampirkan surat keterangan hibah dengan materai Rp6 Ribu.


“Saat ini masih longgar. Nanti mulai tahun 2017, Pemerintah akan memastikan bahwa harta hibah yang bebas pajak adalah harta hibah yang sebelumnya bisa dibuktikan telah dibayar pajaknya. Jika tidak, maka nanti akan diusut. Untuk sekarang hal itu belum dilakukan,” Darussalam menjelaskan.


Begitu juga untuk kasus harta hibah dengan pelaporan pada satu orang anak namun nantinya dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain.


“Yang terbebas dari pajak adalah anak yang melaporkan saja. Sementara itu, jika nanti dibagikan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya akan terkena pajak. Jadi, lebih baik mulai sekarang diurus masing-masing,” ia menambahkan.


Bebas dari was-was

Wajib pajak yang sudah yakin betul dengan harta yang telah dimilikinya berhak tidak ikut tax amnesty, namun Darussalam menjelaskan bahwa dengan ikut tax amnesty, manfaat yang didapat wajib pajak yang terbesar adalah ketenangan, sesuai slogan program ini yaitu ‘Ungkap. Tebus. Lega”.


“Pemerintah tidak akan lagi menyelidiki asal-usul harta Anda. Jika tidak melaporkan, Pemerintah berhak menyelidiki. Jika ditemukan ada harta yang belum atau kurang diungkap, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dengan pajak sebesar 30%, ditambah sanksi administrasi kenaikan 200%,” ujar Darussalam.


“Belum lagi waktu yang tersita saat proses penyelidikan. Anda harus mengumpulkan semua berkas-berkas terkait harta Anda, menyediakan waktu untuk ditanyai, dan ini prosesnya bisa memakan waktu yang panjang,” ia menambahkan.


Membuat industri properti dalam negeri bergairah

Secara tak langsung, dana yang Anda bayarkan juga akan membuat proyek-proyek properti semakin banyak dan industri kian bergairah.


Developer-developer akan mendapatkan dana konstruksi yang masuk dan membangun banyak proyek. Para investor juga akan semakin berani memborong properti, seperti apartemen maupun rumah kelas menengah dan atas,” ujar Wasudewan, Country Manager Rumah.com.


“Permintaan properti juga akan berdampak terhadap konsumsi semen, pasir, baja, alat bangunan yang akan terus meningkat. Jadi, berpartisipasi di tax amnesty juga berarti membuat industri ini membaik dan semua pihak dapat merasakan keuntungan,” Wasu menjelaskan.


Saat ini Rumah.com dikunjungi oleh lebih dari 2,6 juta pengunjung setiap bulan. Para pencari rumah baru di Semarang, Yogyakarta, Jabodetabek, Surabaya, Bali bahkan Makassar juga dapat menemukan properti idamannya di Rumah.com.


Investor pun kini akan semakin mudah menemukan properti yang diincar, karena Rumah.com memiliki fitur Review Properti. Inilah fitur yang saat ini sedang hangat dibicarakan di kalangan para pelaku properti di Indonesia.


“Review Properti ini telah dimanfaatkan oleh para investor untuk menemukan properti di banyak kota besar di Indonesia, karena menyajikan ulasan properti dari para ahli yang obyektif, mendalam dan professional,” kata Wasu.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 6 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :