5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti

Jumat 7 Okt 2016 07:10Administratordibaca 384 kaliSemua Kategori

liputan6 228

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

Tax amnesty atau pengampunan pajak digulirkan sejak Juli 2016 dan terbagi dalam tiga periode. Periode I berlangsung Juli-September, selanjutnya Oktober-Desember, dan terakhir januari-31 Maret 2017.


Pada setiap periode, Pemerintah akan meningkatkan biaya tebusan, dari 2 persen menjadi 3 persen, hingga 5 persen pada kesempatan terakhir.


Secara resmi, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tanpa sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan.


Tax amnesty dilatarbelakangi kondisi ekonomi makro, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Secara khusus memperbaiki likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, suku bunga kompetitif, dan peningkatan investasi,” ujar Riztiar Arinta, Kepala Seksi Peraturan PPH Badan, Direktorat Jenderal Perpajakan.


Bagi Pemerintah, kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat memperbaiki basis data perpajakan menjadi lebih valid, yang pada akhirnya membuat perhitungan penerimaan pajak lebih akurat dan reliable.


Manfaat bagi Pemilik Properti

Tax amnesty awalnya dikaitkan dengan WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak. Namun, menurut pengamat perpajakan Darussalam AK dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), kebijakan ini menjadi kesempatan bagi seluruh WNI, baik yang memiliki harta di dalam negeri maupun luar negeri, untuk ‘mengamankan’ hartanya.


Tax Amnesty adalah uluran tangan Pemerintah yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang ada,” ujar Darussalam.


“Ketidakpatuhan itu bukan semata-mata karena memang berniat mengemplang pajak, tetapi bisa juga karena lalai, lupa, atau tidak tahu,” ia menjelaskan.


Pemerintah menjamin bahwa wajib pajak yang telah mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan akan terbebas dari denda dan sanksi administrasi, pemeriksaan dan penyidikan (kecuali saat masa tax amnesty sudah masuk P21), penghentian proses pemeriksaan.


Jadi, bagi Anda yang masih memiliki properti namun belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), inilah lima alasan yang bisa membuat Anda melangkah mantap untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty:


Memanfaatkan ‘nilai wajar’

Persentase biaya tebusan didasarkan pada ‘nilai wajar’ harta. Jadi, jika Anda belum melaporkan properti yang Anda miliki, yang bisa Anda lakukan adalah segera melaporkannya dan menyebutkan ‘harga wajar’ dari properti Anda.


“Dirjen Pajak tidak akan melakukan pengujian atau koreksi. Ini sudah menjadi komitmen. Jadi, meski ‘harga wajar’ yang Anda sebutkan ada di bawah harga pasaran, Dirjen Pajak tidak akan melakukan apapun,” ujar Darussalam.


Pembebasan Pajak Penghasilan untuk balik nama

Jika Anda memiliki properti yang belum balik nama, ini adalah saat yang tepat. Anda tidak akan dikenai Pajak Penghasilan Tanah dan Bangunan. Tenggat waktu pembebasan Pajak Penghasilan ini adalah 31 Desember 2016.


Meluruskan ‘harta hibah’

Harta hibah dari orang tua ke anak tidak akan menjadi objek pajak. Namun, bagi Anda yang memiliki rumah sebagai hibah, Anda wajib melaporkannya dalam SPT. Caranya, cukup melampirkan surat keterangan hibah dengan materai Rp6 Ribu.


“Saat ini masih longgar. Nanti mulai tahun 2017, Pemerintah akan memastikan bahwa harta hibah yang bebas pajak adalah harta hibah yang sebelumnya bisa dibuktikan telah dibayar pajaknya. Jika tidak, maka nanti akan diusut. Untuk sekarang hal itu belum dilakukan,” Darussalam menjelaskan.


Begitu juga untuk kasus harta hibah dengan pelaporan pada satu orang anak namun nantinya dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain.


“Yang terbebas dari pajak adalah anak yang melaporkan saja. Sementara itu, jika nanti dibagikan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya akan terkena pajak. Jadi, lebih baik mulai sekarang diurus masing-masing,” ia menambahkan.


Bebas dari was-was

Wajib pajak yang sudah yakin betul dengan harta yang telah dimilikinya berhak tidak ikut tax amnesty, namun Darussalam menjelaskan bahwa dengan ikut tax amnesty, manfaat yang didapat wajib pajak yang terbesar adalah ketenangan, sesuai slogan program ini yaitu ‘Ungkap. Tebus. Lega”.


“Pemerintah tidak akan lagi menyelidiki asal-usul harta Anda. Jika tidak melaporkan, Pemerintah berhak menyelidiki. Jika ditemukan ada harta yang belum atau kurang diungkap, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dengan pajak sebesar 30%, ditambah sanksi administrasi kenaikan 200%,” ujar Darussalam.


“Belum lagi waktu yang tersita saat proses penyelidikan. Anda harus mengumpulkan semua berkas-berkas terkait harta Anda, menyediakan waktu untuk ditanyai, dan ini prosesnya bisa memakan waktu yang panjang,” ia menambahkan.


Membuat industri properti dalam negeri bergairah

Secara tak langsung, dana yang Anda bayarkan juga akan membuat proyek-proyek properti semakin banyak dan industri kian bergairah.


Developer-developer akan mendapatkan dana konstruksi yang masuk dan membangun banyak proyek. Para investor juga akan semakin berani memborong properti, seperti apartemen maupun rumah kelas menengah dan atas,” ujar Wasudewan, Country Manager Rumah.com.


“Permintaan properti juga akan berdampak terhadap konsumsi semen, pasir, baja, alat bangunan yang akan terus meningkat. Jadi, berpartisipasi di tax amnesty juga berarti membuat industri ini membaik dan semua pihak dapat merasakan keuntungan,” Wasu menjelaskan.


Saat ini Rumah.com dikunjungi oleh lebih dari 2,6 juta pengunjung setiap bulan. Para pencari rumah baru di Semarang, Yogyakarta, Jabodetabek, Surabaya, Bali bahkan Makassar juga dapat menemukan properti idamannya di Rumah.com.


Investor pun kini akan semakin mudah menemukan properti yang diincar, karena Rumah.com memiliki fitur Review Properti. Inilah fitur yang saat ini sedang hangat dibicarakan di kalangan para pelaku properti di Indonesia.


“Review Properti ini telah dimanfaatkan oleh para investor untuk menemukan properti di banyak kota besar di Indonesia, karena menyajikan ulasan properti dari para ahli yang obyektif, mendalam dan professional,” kata Wasu.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 6 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :