Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2019 mendatang. Kenaikan kedua jenis pajak tersebut agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum.
Kepala Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD), Faisal mengatakan, pada 2019 pihaknya berharap usulan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak BBNKB sudah diberlakukan. Sehingga, ketika Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) beroperasi terintegrasi melalui JakLingko, pengguna kendaraan pribadi bisa berpindah menggunakan angkutan umum tersebut.
"Pajak parkir akan kita naikkan dari 20% menjadi 30% dan BBNKB dari 10% menjadi 22,5%. Kami harap 2019 bisa terlaksana," kata Faisal saat dihubungi pada Senin, 3 Desember 2018 kemarinn.
Faisal menjelaskan, rencana kenaikan pajak tarif parkir dan BBNKB telah dibicarakan dan dibahas DPRD DKI. Sebab, untuk mengubah tarif pajak BBNKB itu, Perda No 9/2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor harus direvisi terlebih dahulu. Begitu juga dengan tarif parkir yang ada dalam Perda No 16/2010 tentang Pajak Parkir.
Saat ini, kata Faisal, penambahan kendaraan roda empat baru di Jakarta mencapai 900 unit per hari. Sedangkan roda dua mencapai 1.400 unit perhari. Sementara, ruas jalan tidak bertambah banyak dan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan yang meningkat signifikan.
Menurutnya, salah satu cara untuk menekan pertumbuhan kendaraan adalah dengan meningkatkan pajak BBNKB dengan skema misalnya mobil baru Rp100 juta, pajaknya tidak lagi 10%, melainkan 22,5% lantaran naik 12,5 persen.
Adapun pendapatan pajak parkir setiap bulannya mencapai Rp49-50 miliar per bulan dan senilai Rp600 miliar per tahun. Hingga 3 Desember 2018 realisasi pajak parkir senilai Rp469,35 miliar atau 85,34%. Sementara, untuk BBN-KB setiap tahun mencapai Rp5 triliun dengan realisasi per 3 Desember mencapai Rp4,92 triliun atau 96,61%.
"Kalau raihan pajak parkir sekitar Rp50 miliar per bulan, dengan naik 10% penambahannya bisa Rp25 miliar perbulan. Semakin cepat realisasi aturannya, makin banyak potensi raihan yang kita capai," pungkasnya.
Sekda DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kenaikan pajak parkir itu otomatis menaikan retribusi tarif parkir. Dimana tiga-empat kali parkir nanti bisa mencapai Rp50.000. Sehingga, pengguna kendaraan pribadi nantinya berpikir untuk menggunakannya dan memilih menyimpan kendaraannya di rumah beralih ke angkutan umum.
Saefullah menjelaskan, pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta semakin tidak bisa dibendung. Berdasarkan analisa, setiap empat penduduk warga Jakarta memiliki setidaknya satu unit mobil dan setiap dua penduduk warga Jakarta memiliki satu motor. Jika langkah ini tidak dilakukan, dirinya khawatir lama kelamaan setiap dua orang warga Jakarta memiliki satu mobil.
Kondisi tersebut, kata Saefullah serupa dengan kota Los Angeles, Amerika Serikat. Namun disana lebih tertib karena pajaknya sudah mahal dan moda transportasi sudah terlayani dengan aman, cepat dan nyaman. "Nah sekarang kita benahi moda transportasinya. Sambil itu kita usulkan kenaikan pajak tarif parkir dan BBNKB. Kami sudah mengusulkannya ke DPRD untuk merevisi Perda," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan legislatif Daerah (Balegda), Yuke Yurike menuturkan, revisi Perda kenaikan pajak dan BBN-KB mau dibahas lantaran sudah masuk Program legislatif Daerah (Prolegda) 2019. Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pembahasan tergantung kesiapan dokumen usulan kenaikan pajak. Dirinya berharap kenaikan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap tarif parkir.
"Naik tidaknya nanti kita liat dirancangannya. Semoga saja engga naik ke harga, hanya persentasi persenan pajak saja yang ditarik Pemprov DKI. Nanti kami pelajari terlebih dahulu," ucapnya.
Sumber : sindonews.com (Jakarta, 04 Desember 2018)
Foto : Sindonews
Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlinePresiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya
Mengadili Persepsi AmnestiDi Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya
UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiRancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Yang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakPengampunan pajak (tax amnesty) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun ini. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertaruhan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.selengkapnya
Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya
Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan pajak sebesar Rp6 triliun atau mencapai Rp44,18 triliun pada 2019. Pajak tahun sebelumnya diketahui senilai Rp38,12 triliun. Upaya mencapai target tersebut melalui revisi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkait pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
