2 TAHUN JOKOWI-JK: Jatuh Bangun Kejar Target Pajak

Rabu 19 Okt 2016 21:29Administratordibaca 245 kaliSemua Kategori

okezone 371

Tak terasa dua tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2014. Masyarakat pun memiliki harapan baru untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor.

Menjawab cepat berbagai harapan dari masyarakat, Jokowi pun memiliki program andalan yang sekaligus menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebut saja proyek infrastruktur, tol laut, pembangunan daerah pinggiran, hingga banyak lagi program yang telah ditelurkan dari Nawacita ala Jokowi-JK.


Tak khayal, program ini pun membutuhkan dana yang tak sedikit. Untuk mencapai target pembangunan, penerimaan pajak pun menjadi andalan utama pemerintah.


Alih-alih menurunkan target, Jokowi justru meningkatkan target penerimaan. Peningkatan target ini dilakukan saat ekonomi global mengalami krisis.


"Memang dalam beberapa tahun terakhir target pajak selalu di atas ekspektasi. Padahal ekonomi global belum sepenuhnya pilih," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Okezone.


Sebagai catatan, pada 2014, rencana penerimaan dalam APBN-P 2014 dipatok sebesar Rp1.635,4 triliun. Hanya saja, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (6 Januari 2016), realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.537,2 triliun atau 94 persen dari target.


Dari jumlah pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun.


Pencapaian pajak ini disebut-sebut sebagai yang terendah dalam 25 tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, serta penurunan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.


Namun, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi sebesar Rp390,7 triliun atau 101,0 persen dari target dalam APBN-P 2014 yakni sebesar Rp386,9 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas).


Kementerian Keuangan pun mencatat, seluruh target PNBP dalam APBNP tahun 2014 terlampaui, kecuali penerimaan SDA nonmigas yang berasal dari mineral dan batu bara (minerba) serta kehutanan.


Gagalnya capaian pajak pada 2014, tampaknya tak membuat pemerintah jera. Pada 2015, Presiden Joko Widodo mematok target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,3 triliun. Meskipun sempat direvisi dari target awal, raihan penerimaan juga gagal mencapai target.


Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (5 Januari 2016) realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yakni sebesar Rp1.761,6 triliun.


Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yakni sebesar Rp1.489,3 triliun.


Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sektor industri pengolahan dan pertambangan.


Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan pada 2015 juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, khususnya yang menjadi ekspor utama Indonesia, yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan komoditas pertambangan.


Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2015 tercatat sebesar Rp252,4 triliun atau 93,8 persen dari target APBN-P 2015 yakni sebesar Rp269,1 triliun.


Lebih rendahnya realisasi PNBP ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan sumber daya alam (SDA) migas serta pertambangan mineral dan batubara (minerba), karena turunnya harga komoditas batu bara di pasar internasional.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 19 Oktober 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun IniSri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, penerimaan pajak sampai kuartal III tahun 2016 masih jauh dari apa yang diharapkan hingga akhir tahun. Meski begitu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tersebut melihatnya sebagai sebuah tantangan besar.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Gagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur PemerintahGagal Mencapai Target Ekonomi dan Pajak, DPR Tegur Pemerintah

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

Pemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan PajakPemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan Pajak

Pemerintah belum berencana merevisi target penerimaan anggaran negara melalui pengampunan pajak, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa. "Itu memang asumsi, jadi bisa lebih, bisa juga kurang. Target namanya. Nanti kita lihat perkembangannya saja," kata Kalla sebelum menghadiri rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya



 
TAGS # :