10 Pengusaha Kakap Dompleng Tax Amnesty

Rabu 15 Jun 2016 12:08Administratordibaca 383 kaliSemua Kategori

istimewa 003

Pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sedang dikebut pemerintah dan DPR terus dipersoalkan. Kemarin, giliran politikus Nasdem Akbar Faisal yang mempermasalahkan. Dia bilang, ada 10 pengusaha gede penunggak wajib pajak yang mendompleng RUU ini. Duh, siapa aja itu, Pak?

Hal itu disampaikan Akbar dalam rapat antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung Parlemen Jakarta, kemarin. Dalam sesi tanya jawab, Akbar menyampailkan bahwa ada indikasi yang mendompleng dalam pembahsan RUU tersebut. "Saya mendengar ada 10 wajib pajak besar di belakangnya. Apa bedanya ini dengan dana aspirasi," kata Akbar.

Dia menganggap hal ini menciderai keadilan. Padahal RUU pengampunan pajak itu dibahas sebagai terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara. "Kita boleh lapar, kita boleh miskin. Tapi keadilan harus ditegakkan," kata Akbar.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang memimpin rapat pun penasaran siapa 10 orang tersebut. Hanya saja, Akbar tak merinci lagi. Dia hanya menyebut, ada seseorang yang membahas RUU tersebut mendapat kewenangan mengurus 10 wajib pajak terbesar di daerah pemilihannya. "Belum yang lain-lain lagi," ujarnya. "Soal tax amnesty kami mendukung. Tapi apabila ada yang mendompleng buat apa?," katanya.

Koordinator advokasi LSM Fitra Apung Widadi menyampaikan dugaan dari Akbar itu kemungkinan besar benar adanya. Dia bilang, pembahasan itu memang rawan transaksional, karena tidak ada lembaga yang mengawasi. "Jadi sebaiknya, pembahasan ini disetop karena hanya menguntungkan konglomerat," kata Apung, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Apung mengatakan, sesuai dengan asumsi yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dana yang akan masuk langsung ke APBN hanya Rp 60 triliun, atau maksimal Rp 100 triliun.

Angka itu merupakan uang tebusan dari dana yang dideklarasikan yang ditaksir sebesar Rp 5 ribu triliun sampai Rp 8 ribu triliun. "Saya pikir itu sangat rendah. Kalau hanya Rp 60 triliun itu tidak bisa menutupi defisit APBN kita yang sampai Rp 273 triliun," ungkapnya.

Yang jadi pertanyaan, untuk apa nantinya uang dari hasil pengampunan pajak itu. Apa untuk menambal APBN, atau untuk membiayai infrastruktur. Jika kembali digunakan untuk mendorong investasi maka sangat jelas ada kepentingan konglomerasi di RUU tersebut.

Selain itu, rendahnya tarif uang tebusan dibandingkan dengan tarif serupa yang pernah diterapkan negara-negara lain. Di Amerika, uang tebusan adalah 30 persen dan digunakan untuk membiayai kebijakan sosial, pelayanan publik. "Itu yang membedakan (dengan Indonesia). Dari beberapa poin itu, saya melihat bahwa itu perlu ditolak," pungkasnya.

Ada pun pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, sebaiknya Akbar mengungkap identitas pengusaha ini dan melaporkan secara formal kepada pihak yang berwenang. Jangan sampai orang mengira, apa yang disampaikan Akbar sekadar mencari sensasi.

Sumber : rmol.co (15 Juni 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Ada Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuAda Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 Ribu

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya

Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RI

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Bos Pajak Ungkap Ada Yang Simpan Uang Tunai Rp 150 Triliun di RumahBos Pajak Ungkap Ada Yang Simpan Uang Tunai Rp 150 Triliun di Rumah

Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah selesai pada akhir bulan lalu. Setidaknya, harta Tax Amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 3.622 triliun. Dana tersebut berasal dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.534 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 951 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. Sementara uang tebusan yang telah terkumpul sebanyak Rp 89,2 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiJokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk Investasi

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!

Pemerintah resmi menggelar sosialisasi terakhir program amnesti pajak sebulan sebelum program tersebut berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah pun berharap wajib pajak (WP) yang belum ikut atau sudah ikut tapi belum melaporkan hartanya secara jujur untuk memanfaatkan babak akhir amnesti pajak.selengkapnya

Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax Amnesty

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

Tiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakTiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif Pajak

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

Jelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan PajakJelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan Pajak

Presiden Joko Widodo memperingatkan para pengemplang pajak untuk sadar. Pada Juni 2018, masuk era keterbukaan informasi data pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah Pajak

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TA

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas Pajak

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

Tax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum IkutTax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum Ikut

Total nilai deklarasi harta Rp 4.419 triliun, melebihi target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun atau setara 34,4 persen dari PDB. "Banyak negara yang ingin lihat," kata Sri.selengkapnya

TA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihTA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Tak terasa program amnesti (pengampunan) pajak, atau tax amnesty (TA) tinggal sebulan lagi. Presiden Joko Widodo ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pajak.selengkapnya



 
TAGS # :