Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Bisa Tarik Banyak Dana Repatriasi

Sabtu 15 Okt 2016 13:20Ajeng Widyadibaca 185 kaliSemua Kategori

KATADATA 1011

Sejak berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty), mata uang rupiah telah menguat dari posisi 13.600 ke level 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis, tren penguatan rupiah itu akan lebih memotivasi para wajib pajak untuk membawa pulang hartanya ke Tanah Air (repatriasi).

Alasannya, imbal hasil (return) yang diterima wajib pajak ketika menginvestasikan dananya ke berbagai instrumen investasi dalam negeri akan meningkat seiring penguatan rupiah. Di sisi lain, peluang bagi wajib pajak mengkonversi kembali dananya ke dalam bentuk dolar AS juga akan berkurang karena dapat menggerus nilai aset atau hartanya.

"Seharusnya itu (penguatan rupiah) jadi salah satu poin positif untuk mereka yang ingin membawa uang ke dalam negeri, baik investasi ke surat utang atau (instrumen investasi) yang lain," kata Sri Mulyani saat konferensi pers terkait program pengampunan pajak tahap kedua di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/10).

Di sisi lain, dia menepis kekhawatiran kalangan perbankan terhadap risiko kerugian akibat selisih kurs bila dana repatriasi dalam mata uang asing, seperti dolar AS, dikonversi ke rupiah. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji solusinya dan tidak akan menyalahkan perbankan sebagai pintu masuk (gateaway) dana amnesti pajak.

"Mereka (bank) tidak perlu khawatir, kalau kurs menguat bukan mereka yang disalahkan. Saya tidak melihat itu sebagai alasan yang berpotensi mengurangi minat repatriasi," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya Direktur Utama Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja menegaskan, perbankan tidak mau menanggung kerugian selisih kurs dari konversi dana repatriasi. Risiko kerugian kurs muncul lantaran Ditjen Pajak menggunakan acuan kurs tanggal 31 Desember 2015 untuk memperhitungkan besaran tebusan dari dana repatriasi yang masuk.

Artinya, kurs rupiah yang digunakan sekitar Rp. 13.640 per dolar AS. Persoalannya, nilai dana repatriasi yang masuk ke rekening khusus penampungan di bank harus cocok dengan dana yang sudah dicatatkan di Ditjen Pajak.

Jahja menjelaskan, kalau dana repatriasi dalam dolar ditransfer ke rekening rupiah padahal saat itu kurs USD-Rupiah lebih rendah, seperti Rp 13.000 per dolar AS saat ini, maka akan ada selisih sekitar Rp 600 per dolar AS. Selisih ini tentunya harus digenapi agar laporan tax amnesty cocok dengan dana yang direpatriasikan. Alhasil, perbankan berpotensi menderita kerugian selisih kurs.

Sementara itu, Sri Mulyani memaparkan harta yang direpatriasi wajib pajak mencapai Rp 142,8 triliun hingga 12 Oktober lalu. Nilai itu masih jauh dari bidikan awal sebesar Rp 1.000 triliun.

Sedangkan harta yang dideklarasikan di dalam negeri dan luar negeri masing-masing Rp 2.703 triliun dan Rp 981 triliun. Dari nilai tersebut, Singapura menjadi negara sumber deklarasi harta tax amnesty terbesar, yakni Rp 818,8 triliun. Sayangnya, dari nilai tersebut hanya Rp 88 triliun yang direpatriasikan.

Untuk mendorong repatriasi, pemerintah akan ekspansif mempromosikan instrumen investasi yang memiliki imbal hasil tinggi. Antara lain proyek-proyek infrastruktur yang digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham, ataupun obligasi milik pemerintah dan korporasi swasta lainnya.

Sri Mulyani mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memastikan instrumen investasi yang disediakan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kepastian proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai dari amnesti pajak.

"BUMN dan instrumen investasi yang ditawarkan di bidang perkebunan dan infrastruktur, dan lain-lain yang pengembaliannya lebih kompetitif dibandingkan mereka taruh di luar negeri," katanya.

Sumber : katadata.co.id (15 Oktober 2016)

Foto : katadata




BERITA TERKAIT
 

Rupiah Menguat Tajam bila Dana Repatriasi Rp 130 TriliunRupiah Menguat Tajam bila Dana Repatriasi Rp 130 Triliun

Dana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) digadang-gadang mampu membantu penguatan kurs rupiah. Tapi, jumlahnya yang masih minim membuat dampaknya terhadap mata uang Indonesia belum signifikan.selengkapnya

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya



 
TAGS # :