Repatriasi Dihadang, Menkeu: Saya Tidak Takut Singapura

Selasa 19 Jul 2016 19:17Administratordibaca 556 kaliSemua Kategori

katadata 014

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan akan melakukan serangkaian langkah meyakinkan pelaku usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas upaya Singapura menahan dana warga Indonesia tetap berdiam di negara tersebut.

Dia memastikan instansinya akan giat melakukan sosialisasi agar warga Indonesia mengikuti kebijakan tax amnesty ini dan membawa uangnya kembali ke Tanah Air atau repatriasi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan sosialisasi ke luar negeri: Inggris, Hongkong, termasuk yang utama Singapura.

“Biarkan saja, saya tidak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 18 Juli 2016. 

Sebelumnya, begitu Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat akhir bulan lalu, perbankan Singapura memberi tawaran menggiurkan bagi nasabah yang tidak membawa pulang dananya ke Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, nasabah diminta hanya mendeklarasikan asetnya namun tidak membawa keluar dananya.


Lalu, apa yang ditawarkan perbankan di sana? Dalam perundangan ini, jika pengusaha bersedia menenamkan hartanya di Indonesia (repatriasi), maka dia hanya terkena tarif dua hingga lima persen, tergantung periode pendaftara. Namun jika hanya mengumumkan kekayaannya, tarifnya melonjak menjadi empat sampai 10 persen.  


Prastowo mengatakan, perbankan di Singapura akan membayar selisih tarif antara repatriasi dan nonrepatriasi. Sehingga, bila pengusaha mendeklarasikan pada periode pertama, kuartal ketiga 2016, separuh beban tarif empat persen akan ditanggung perbankan Singapura.

Untuk mengatasinya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memeringatkan semua pihak tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan negara. “Kami berkomitmen bahwa tax amensty adalah harga mati dan harus berhasil. Jadi jangan ada pihak yang menjanjikan sesuatu, sehingga merugikan DJP,” kata Ken.


Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meyakinkan WNI tetap berminat mengikuti tax amnesty dan memindahkan dananya ke Tanah Air. Selain karena ada insentif keringanan pajak, Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi.

Tarif Tax Amnesty
Tarif Tax Amnesty (Katadata)

Misalnya, dari sisi besaran bunga bank atau imbal hasil obligasi mengingat kupon Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun, yang menjadibenchmark,  nilainya tinggi. Selain itu, perekonomian Indonesia juga tercatat baik dibandingkan negara lain di Asia ataupun ASEAN.

Hanya di bawah pertumbuhan Cina. Kalau di ASEAN paling attractive. Apalagi dengan tax amnesty, berinvestasi di Indonesia sangat menarik,” kata Robert.


Untuk memberi keringanan bagi peserta tax amnesty  pemerintah memberi kesempatan hingga tiga kali bila terjadi kesalahan pendaftaran. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari mengatakan untuk mendaftar program tax amnesty memang membutuhkan waktu.


Sebab, butuh usaha lebih untuk mengumpulkan data-data terkait aset beserta lampirannya. Karenanya, wajib pajak bisa mengikuti tax amnesty di tahap pertama, kedua, atau ketiga.

“Ini baru pengungkapan harta, all out. Bukan tidak mungkin wajb pajak salah ketik saat memasukan harta. Makanya diberi kesempatan tiga kali, karena menuntut WP untuk effort mengumpulkan data hartanya,” ujar Puspita.

Sumber : katadata.co.id (19 Juli 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Perbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaPerbankan Singapura Dukung Repatriasi ke Indonesia

Bank-bank di Singapura menyatakan bahwa industri bank swasta akan mendukung upaya program Tax Amnesty Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?

Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :