PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All Out

Jumat 22 Jul 2016 15:43Administratordibaca 522 kaliSemua Kategori

bisnis 092

Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.''

Apalagi, pasar juga merespons positif program pengampunan pajak yang ditunjukkan dengan positifnya kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah hingga penurunan yield suku bunga acuan.


Dalam sosialisasinya di Medan, Kamis (21/7), Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan program pengampunan pajak kali ini harus berhasil karena sudah mengantongi dukungan sosial dan politik.


“Saya akan awasi sendiri pelaksanaan amnesti pajak ini. Saya punya tim sendiri dari intelijen dan BPKP. Seluruh tim pemerintah akan all out. Ini untuk kepentingan negara,” tegasnya di sela-sela sosialisasi kepada lebih dari 3.500 pengusaha di Sumatra.


Pada saat bersamaan, di Jakarta, empat bank penampung dana pengampunan pajak juga meneken kontrak dengan Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro di sela-sela acara sosialisasi yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).


Empat bank yang menjadi menjadi gateway dana tax amnesty yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.


“Kebijakan pengampunan pajak adalah bentuk pengampunan dosa dari pemerintah kepada rakyat secara massal,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara itu.


Lebih jauh, Kementerian BUMN juga mendorong 25 perusahaan pelat merah untuk menampung dana tax amnesty. Bisnis mencatat Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan menyerap dana Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari program tax amnesty.


Pada tahap awal, dana-dana itu akan masuk ke empat bank BUMN yang menjadi bank persepsi tax amnesty. Selain itu, dana-dana tersebut akan dihubungkan ke empat manajer investasi (MI) milik pemerintah yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Mandiri Sekuritas (Persero), dan PT BNI Sekuritas (Persero).


Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan dana-dana tersebut masuk ke proyek infrastruktur yang dikelola BUMN. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun tak mau ketinggalan dan siap memberikan diskon sebesar 50% dalam transaksi tutup sendiri atau crossing saham baginominee saham di atas Rp3 triliun.


Pemberian diskon itu merupakan bentuk insentif dari BEI dalam menghadapi aliran dana pengampunan pajak. Tito Sulistio, Direktur Utama BEI, mengatakan diskon sebesar 50% dari biaya levy bagi nominee saham di atas Rp3 triliun berlaku hingga akhir Agustus 2016. Saat ini, biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di BEI (biaya levy) sebesar 0,03% dari nilai transaksi.


“Kalau mau dapat diskon, jangan pikir-pikir lagi, bantu dong negara,” kata Tito, Kamis (21/7).


Adapun, diskon biaya levy untuk crossing saham dengan nilai nominee saham di bawah Rp3 triliun masih dikaji bursa. Nantinya, diskon biaya levy khusus transaksi crossing saham akan berlaku secara berjenjang berdasarkan besaran nilai.

“Kami tunggu PMK berikutnya baru bisa membakukan besaran diskon,” ucap Tito.


Estimasinya, dana atas nominee saham asing yang berpotensi masuk dalam crossing sahamsekitar US0 juta hingga US0 juta. Menurutnya, broker menjadi ujung tombak atas berhasil tidaknya distribusi dana pengampunan pajak ke pasar saham. Bila aliran dana pengampunan pajak mengalir deras ke pasar saham, Tito yakin pasar saham bakal melaju naik dan kapitalisasi pasar menembus Rp6.000 triliun.


Untuk itu sejumlah manajer investasi pun menyatakan kesiapannya untuk membantu proses repatriasi harta dalam program amnesti pajak, salah satunya Panin Asset Management yang aktif mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada para kliennya.


MULAI BERBUAH

Upaya gigih pemerintah pun menjalankan program pengampunan pajak mulai membuahkan hasil. Sejak resmi bergulir pada awal pekan ini, Ditjen Pajak telah menerima 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program, dari total 14 kantor wilayah di seluruh RI.


Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutteng gomalut) Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan keberadaan 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program ini, terlihat dari tabel monitoring yang diakses oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP).


“Kami semua bisa memonitor, hanya memang pernyataan hadir dari mana belum dapat terlihat,” katanya dalam konferensi pers Program Amnesti Pajak Kanwil DJP Su lut teng gomalut di Manado, Kamis (21/7) malam.


Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan hingga hari ketiga pelaksanaan program, deklarasi aset mencapai Rp100 miliar. Pada hari kedua pelaksanaan tax amnesty, deklarasi aset hanya sebesar Rp1,94 miliar.


“Pengumuman aset yang telah masuk per hari ketiga pelaksanaan tax amnesty atau pada Rabu (20/7) baru mencapai Rp100 miliar. Kalau hari ini saya tidak tahu,” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).


Adapun kekhawatiran ‘perang’ rebutan data repatriasi dengan Singapura, diperkirakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap aliran masuk dana repatriasi.


Kartiko Wirjoatmadja, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk., menyebutkan tidak diperlukan treatment khusus untuk menghadapi aksi negara tetangga tersebut.


Maryono, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk., mengatakan isu terkait ada pihak negara tetangga yang rela membayar biaya deklarasi pengampunan pajak Indonesia tidak akan terlalu mempengaruhi potensi dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya



 
TAGS # :