PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Semua All Out

Jumat 22 Jul 2016 15:43Administratordibaca 489 kaliSemua Kategori

bisnis 092

Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.''

Apalagi, pasar juga merespons positif program pengampunan pajak yang ditunjukkan dengan positifnya kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah hingga penurunan yield suku bunga acuan.


Dalam sosialisasinya di Medan, Kamis (21/7), Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan program pengampunan pajak kali ini harus berhasil karena sudah mengantongi dukungan sosial dan politik.


“Saya akan awasi sendiri pelaksanaan amnesti pajak ini. Saya punya tim sendiri dari intelijen dan BPKP. Seluruh tim pemerintah akan all out. Ini untuk kepentingan negara,” tegasnya di sela-sela sosialisasi kepada lebih dari 3.500 pengusaha di Sumatra.


Pada saat bersamaan, di Jakarta, empat bank penampung dana pengampunan pajak juga meneken kontrak dengan Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro di sela-sela acara sosialisasi yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).


Empat bank yang menjadi menjadi gateway dana tax amnesty yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.


“Kebijakan pengampunan pajak adalah bentuk pengampunan dosa dari pemerintah kepada rakyat secara massal,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara itu.


Lebih jauh, Kementerian BUMN juga mendorong 25 perusahaan pelat merah untuk menampung dana tax amnesty. Bisnis mencatat Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan menyerap dana Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari program tax amnesty.


Pada tahap awal, dana-dana itu akan masuk ke empat bank BUMN yang menjadi bank persepsi tax amnesty. Selain itu, dana-dana tersebut akan dihubungkan ke empat manajer investasi (MI) milik pemerintah yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Mandiri Sekuritas (Persero), dan PT BNI Sekuritas (Persero).


Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan dana-dana tersebut masuk ke proyek infrastruktur yang dikelola BUMN. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun tak mau ketinggalan dan siap memberikan diskon sebesar 50% dalam transaksi tutup sendiri atau crossing saham baginominee saham di atas Rp3 triliun.


Pemberian diskon itu merupakan bentuk insentif dari BEI dalam menghadapi aliran dana pengampunan pajak. Tito Sulistio, Direktur Utama BEI, mengatakan diskon sebesar 50% dari biaya levy bagi nominee saham di atas Rp3 triliun berlaku hingga akhir Agustus 2016. Saat ini, biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di BEI (biaya levy) sebesar 0,03% dari nilai transaksi.


“Kalau mau dapat diskon, jangan pikir-pikir lagi, bantu dong negara,” kata Tito, Kamis (21/7).


Adapun, diskon biaya levy untuk crossing saham dengan nilai nominee saham di bawah Rp3 triliun masih dikaji bursa. Nantinya, diskon biaya levy khusus transaksi crossing saham akan berlaku secara berjenjang berdasarkan besaran nilai.

“Kami tunggu PMK berikutnya baru bisa membakukan besaran diskon,” ucap Tito.


Estimasinya, dana atas nominee saham asing yang berpotensi masuk dalam crossing sahamsekitar US0 juta hingga US0 juta. Menurutnya, broker menjadi ujung tombak atas berhasil tidaknya distribusi dana pengampunan pajak ke pasar saham. Bila aliran dana pengampunan pajak mengalir deras ke pasar saham, Tito yakin pasar saham bakal melaju naik dan kapitalisasi pasar menembus Rp6.000 triliun.


Untuk itu sejumlah manajer investasi pun menyatakan kesiapannya untuk membantu proses repatriasi harta dalam program amnesti pajak, salah satunya Panin Asset Management yang aktif mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada para kliennya.


MULAI BERBUAH

Upaya gigih pemerintah pun menjalankan program pengampunan pajak mulai membuahkan hasil. Sejak resmi bergulir pada awal pekan ini, Ditjen Pajak telah menerima 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program, dari total 14 kantor wilayah di seluruh RI.


Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutteng gomalut) Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan keberadaan 22 pernyataan yang bersedia mengikuti program ini, terlihat dari tabel monitoring yang diakses oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP).


“Kami semua bisa memonitor, hanya memang pernyataan hadir dari mana belum dapat terlihat,” katanya dalam konferensi pers Program Amnesti Pajak Kanwil DJP Su lut teng gomalut di Manado, Kamis (21/7) malam.


Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan hingga hari ketiga pelaksanaan program, deklarasi aset mencapai Rp100 miliar. Pada hari kedua pelaksanaan tax amnesty, deklarasi aset hanya sebesar Rp1,94 miliar.


“Pengumuman aset yang telah masuk per hari ketiga pelaksanaan tax amnesty atau pada Rabu (20/7) baru mencapai Rp100 miliar. Kalau hari ini saya tidak tahu,” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).


Adapun kekhawatiran ‘perang’ rebutan data repatriasi dengan Singapura, diperkirakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap aliran masuk dana repatriasi.


Kartiko Wirjoatmadja, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk., menyebutkan tidak diperlukan treatment khusus untuk menghadapi aksi negara tetangga tersebut.


Maryono, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk., mengatakan isu terkait ada pihak negara tetangga yang rela membayar biaya deklarasi pengampunan pajak Indonesia tidak akan terlalu mempengaruhi potensi dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :