Polisi akan Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Senin 1 Ags 2016 07:34Administratordibaca 287 kaliSemua Kategori

antara 150

Pasca pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto langsung mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan kepada bawahannya agar menjalankan instruksi dari Kapolri mengenai Tax Amnesty.

Ari mengaku pihaknya sudah menyiapkan sekema agar kebijakan Tax Amnesty ini bisa berjalan dengan lancar tanpa investor harus cemas dengan kondisi keamanan atau takut akan dipidanakan. Dia mengaku bahwa penegakan hukum akan difokuskan pada upaya untuk membantu orang yang mengajukan pengampunan pajak.

"Adapaun upaya hukum yang akan kita lakukan yaitu akan fokuskan untuk memberikan solusi dan arahan kepada pengaju pengampunan pajak agar bisa nyaman mengembangkan investasinya di Indonesia," ujar Ari melalui rilis yang diterima KONTAN, Minggu (31/7).


Untuk itu, lanjutnya, penegak hukum jangan sampai membuat investor merasa cemas sehingga akan mengganggu iklim investasi. Kemudian penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan dari wajib pajak, termasuk kepada mereka yang mengajukan pengampunan pajak.


Tujuan pengampunan pajak bukan untuk jangka pendek. Jangka panjangnya, program ini untuk memperkuat ekonomi melalui basis pajak yang benar sehingga penerimaan pajak di masa mendatang jadi lebih besar selain itu masih banyak manfaat lainnya. "Bagi Polri, penerapan Tax Amnesty ini merupakan momen untuk menunjukkan profesionalisme polri," ungkapnya.

Lebih lanjut Ari menegaskan bahwa untuk mewujudkan semua itu, Polri akan ikut turun langsung bersama dengan instansi lain untuk percepatan pengampunan pajak.


Yaitu dengan melakukan imbauan kepada para pengusaha yang mempunyai dana simpanan di luar negeri untuk segera merepatriasinya ke Indonesia. Karena Polri akan menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Pembocornya, akan kami hukum pidana.


Sebelumnya Jenderal Pol Tito Karnavian  telah menginstruksikan tiga hal kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan Tax Amnesty.


Pertama, membantu petugas pajak dalam rangka kesuksesan Tax Amnesty, baik deklarasi harta maupun repatriasi aset. "Termasuk tidak boleh mengutak-atik data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam skema Tax Amnesty ini," kata Tito.


Kedua, tidak boleh membocorkan data-data Tax Amnesty dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ketiga, membantu iklim investas agar investor merasa nyaman. Salah Satunya, jaminan keamanan sehingga investor yang datang dan masuk merasa nyaman berinvestasi.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 31 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Gerak Cepat Bahas Tax Amnesty, Sri Mulyani Akan Diskusi dengan Pejabat KemenkeuGerak Cepat Bahas Tax Amnesty, Sri Mulyani Akan Diskusi dengan Pejabat Kemenkeu

UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty resmi diterapkan. Namun, hingga saat ini, UU tersebut telah dua kali digugat.selengkapnya

Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf Kemenkeu

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

Tax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga InstruksiTax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga Instruksi

Kapolri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian mendukung berjalannya tax amnesty yang dimulai sejak 16 Juli 2016 lalu. Bahkan, Tito sudah mengeluarkan tiga instruksi khusus.selengkapnya

Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyJokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Polri Akan Kawal Pelaksanaan Tax AmnestyPolri Akan Kawal Pelaksanaan Tax Amnesty

Mabes Polri beserta seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) akan all out mengawal pelaksanaan tax amnesty. Polri bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bersinergi agar pelaksanaan tax amnesty berjalan sesuai harapan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :